Arsip Kategori: Bab 5. Hak Lintas Damai, Hak Lintas Transit; dan Hak Lintas Alur laut kepulauan

Standar kelayakan merupakan aspek, yang pasti karena fakta bahwa laut dan angin (bahaya laut) dapat mengerahkan pasukan tak terpikirkan.
Tapi, secara umum dipahami sebagai suatu keterampilan kekuatan, daya tahan dan teknik merupakan bagian dari konstruksi kapal dan pemeliharaan melanjutkan, bersama dengan awak kapal yang kompeten, yang memiliki kemampuan untuk berdiri bahaya unsur-unsur yang dapat cukup ditemui atau diharapkan selama pelayaran tanpa kehilangan atau kerusakan pada kargo tertentu dari sebuah kapal. Sebuah kapal yang laik laut tidak berarti bahwa kapal tersebut tidak memiliki kemungkinan untuk tidak tenggelam.

Oleh karena itu, hal terpenting yang harus dikedepankan mengenai suatu kapal yaitu kelayakan kapal tersebut untuk berlayar. Beberapa hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan kelayakan dimaksud, seperti:
a. keselamatan kapal;
b. pencegahan pencemaran dari kapal;
c. pengawakan kapal;
d. garis muat kapal dan pemuatan;
e. kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang;
f. status hukum kapal;
g. manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal; dan
h. manajemen keamanan kapal.
Pemenuhan setiap persyaratan kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud di atas harus dibuktikan dengan sertifikat dan surat kapal.

Telah dibentuk  International safety management  (ISM Code)  dalam kaitannya dengan pengoperasian kapal yang telah menyebabkan keraguan
dan kecemasan di antara pemilik kapal, operator dan manajer. Dalam konteks ini,  efek hukum ISM Code dan tindakan yang diperlukan pemilik kapal lokal untuk mematuhi Kode Etik.  ISM Code dimaksudkan  untuk memastikan keselamatan di laut, mencegah cedera manusia atau hilangnya nyawa, dan menghindari kerusakan lingkungan, khususnya lingkungan laut, dan properti. Kode ini telah ditambahkan sebagai Bab IX dari Konvensi Internasional untuk Keselamatan Jiwa di Laut (SOLAS) 1974, dan memiliki akibat hukum di tanah, sebagai Negara Pihak pada Konvensi. Kode ini ditujukan untuk mewujudkan suatu standar internasional untuk pengelolaan yang aman dan pengoperasian kapal dan untuk pencegahan polusi. Setiap pemilik kapal atau organisasi yang telah mengambil tanggung jawab atas pengoperasian kapal dari pemilik kapal
diperlukan untuk menetapkan aturan untuk pencegahan keselamatan dan polusi dan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan (SMS) oleh:
   Mendirikan praktek yang aman dalam operasi kapal dan menyediakan lingkungan kerja yang aman;
   Membangun perlindungan terhadap semua risiko yang teridentifikasi, dan
  Terus meningkatkan keterampilan manajemen keselamatan personil darat dan kapal kapal, termasuk kesiapan untuk keadaan darurat baik tentang perlindungan keselamatan dan lingkungan.

Secara garis besarnya, dapat dikatakan bahwa dalam konteks kelayakan kapal untuk berlayar,  International Maritime Organizati on  (IMO), Desember 2002, telah menerapkan International Ships and Port Facility Security  (ISPS) Code  atau Kode Internasional yang mengatur tentang keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan. ISPS inilah yang menjadi rambu dalam mengatur tentang keselamatan kapal.

Disamping beberapa prasyarat yang harus terpenuhi sebagaimana disebutkan di atas, hal lain yang tidak dapat diabaikan dalam praktek adalah
nasionalitas kapal. Nasionalitas kapal memainkan peranan yang vital dalam pelayaran karena menyoal tentang jurisdiksi negara mana yang berlaku atas kapal tersebut, termasuk didalamnya negara  mana  yang bertanggung jawab atas kapal apabila terjadi kasus dimana tindakan yang dilakukan di atau oleh kapal tersebut merupakan atribusi negara, dan perlindungan diplomatic atas nama kapal dimaksud.

Negara biasanya menjamin nasionalitas kapal dengan cara mendaftarkannya  dan  mengotorisasi kapal tersebut dengan cara mengibarkan bendera di atas kapal (bendera kapal).  Dalam hal ini, negara pendaftar atau bendera kapal memiliki kesamaan bagi negara dimana nasionalitas kapal berlaku, termasuk apakah hukum internasional atau aturan lainnya berlaku untuk keadaan di mana suatu negara menjamin nasionalitas kapal dimaksud. Pasal 5 Konvensi mengenai Laut Lepas 1958 menyebutkan bahwa “harus terdapat hubungan yang  murni antara negara dankapal; khususnya suatu negara harus secara efektif memberlakukan jurisdiksinya dan mengkontrol administrasi, teknik,  dan persoalan-persoalan lain atas kapal dimana bendera dikibarkan”.


Evaluasi yang dilakukan untuk mengukur pemahaman peserta didik atas pembelajaran ke 6 dilakukan dalam bentuk penulisan kuis diakhir perkuliahan yang dikemas dalam beberapa pertanyaan seperti :
1.  Apa perbedaan antara ke tiga lintas pelayaran yang berlaku di Indonesia
2.  Apa saja persyaratan untuk melakukan lintas akan laut kepulauan?
3.  Selat mana saja di Indonesia yang dapat dilayari dengan lintas transit
4.  Apa latar belakang munculnya lintas transit?
Daftar Bacaan
Etty. R. Agoes,  Konvensi Hukum Laut  1982,  Masalah  Pengaturan Hak Lintas
Kapal Asing, Abardin 1991.
Mochtar Kusumaatmadj, Hukum Laut Internasional, Bandung: Bina cipta, 1986.


Konsepsi perairan kepualuan (archipelagic waters) merupakan konsepsi baru yang dimuat dalam konvensi hukum  laut 1982. Sebelumnya wilayah-wilayah perairan dimana Negara pantai harus memberikan akomodasi dalam bentuk hak untuk melakukan lintasan bagi kapal-kapal asing, hanya terbatas pada laut territorial dan selat yang digunakan untuk pelayaran internasional.

Konvensi hukum Laut 1982 menyebutkan bahwa kedaulatan dari suatu Negara kepulauan (archipelagic baselines) yang ditarik pada ketentuan pasal 47, dan disebut perairan kepualaun ini kapal-kapal asing selain mempunyai hak untuk melakukan lintas damai juga berhak untuk melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan (archipelagic sealanes passages).

Jika dibandingkan dengan ketentuan tentang hak lintas damai yang memeberikan batasan dalam bentuk larangan untuk melakukan kegiatan–kegiatan tertentu, dan ketentuan tentang hak lintas transit yang memberikan wewenang terbatas kepada Negara pantai untuk menaturnya; maka Pasal 53 ayat 3 Konvensi Hukum Laut 1982 memberikan pengertian bagi hak lintas alur laut kepualauan, seabgai berikut :

“Archipelagic sealens pessage means the exescise in accordance with this Convention of the rights of navigations and overflight in the normal mode
solely for the purpose of continous, expeditious and unobstructed transit between one part of the high seas or an exlusive economic zone and
another part of the high seas or an exlusive economic zone. ”

Jadi pokok utama dari pengaturan tentang hak lintas alur laut kepualauan adalah bahwa lintasan ini selain dalam bentuk lintas pelayaran juga mencakup lintas penerbagan, yang dilakukan dalam cara normal. Kedua, pasal ini menyebutkan adanya keharusan bahwa lintas pelayaran atau penerbangan tersebut hanya dimaksudkan untuk suatu lintasan yang terus menerus, langsung, secepat mungkin dan tidak terhalang. Pokok ketiganya menetapkan bahwa lintasan tersebut harus dilakaukan antara satu bagian dari laut lepas atau zona ekonomi ekslusif dengan bagian lain dari laut lepas atau zona ekonomi ekslusif dengan bagian lain dari laut lepas atau zona ekonomi ekslusif.

Kalau diperhatikan pengertian ini lebih mendekati pengertian yang diberikan oleh Konvensi terhadap hak lintas Transit. Perbedaannya tampak pada pembebanan persyaratan-persyaratan bagi pelaksanaan kedua macam lintasan bagi kapal asing tersebut.

Dalam pelaksanaan hak lintas transit, kapal-kapal asing dibebani persyaratan “transit yang terus menerus dan langsung”. Dilain pihak ketentuan tentang hak lintas alur laut kepulauan ini meletakkan beban persyaratan baik kepada kapal-kapal yang melakukan lintasan maupun kepada Negara kepaulauan itu sendiri. Kapal-kapal diwajibkan melakukan lintasan-lintasan yang mempunyai tujuan yang serupa dengan hak lintas transit, yaitu terus menerus dan langsung untuk memungkinkan kapal-kapal melakukan haknya tersebut, Negara kepulauan dibebani kewajiban untuk menjamin bahwa lintasan tersebut “tidak terhalang”. Disini terlihat bahwa pada dasarnya ketentuan-ketentuan tentang hak lintas bagi kapal-kapal yang dirumuskan kedalam Konvensi Hukum laut 1982 ini merupakan suatu usaha kompromi.

Ironisnya, disatu pihak Negara pantai, dalam hal ini Negara kepulauan, diwajibkan untuk tidak menghalangi pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan kerena ini merupakan bagian dari pelayaran internasional, dan merupakan kepentiangan bersama masyarakat internasional. Dilain pihak pasal pasal 49 ayat 4 memeberikan jaminan bahwa hak lintas alur laut kepualauan ini tidak akan mempengaruhi pelaksanaan kedaulatan Negara kepualauan untuk mencegah pelaksanaan hak lintas alur laut kepualauan merupakan hal yang membawa akibat bagi kedaulatan Negara kepualauan itu sediri?

Perbedaan lain yang tampak adalah pada pengertian tentang lintasan. Disatu pihak, hak lintas transit diartikan sebagai pelaksananaan dari kebebasan pelayaran, sedangkan dilain pihak, lintas alur laut kepualauan diartikan sebagai hak pelayaran (berlayar) Kalau kita tinjau sejarah penyusunan Konvensi Hukum Laut 1982 sama dengan proses perumusan hak lintas transit, hak lintas alur laut kepualauan lahir sebagai suatu kompromi (trade off) antara Negara sedang berkembang dengan Negara-negara maritim. Masalah lintas melalui selat uang digunakan untuk
pelayaran internasional dan lintas melalui perairan kepulauan mempunyai latar belakang yang sama. Konsepsi Negara kepulauan (archipelagic state) menurut Hasjim  Djalal, serung dituduh bertentangan dengan kepentingan  umat manusia. Konsensepsi tersebut dianggap “mengambil” sebagai besar dar wilayah laut yang tadinya merupakan bagian dari laut lepas. Oleh karena itu perluasan yurisdiksinasional yang dilakukan oleh Negara sedang berkembang ini dianggap telah “menggerogoti”prinsip kebebasan dilautan (freedom of the seas).

Argumentasi yang muncul kemudian dari  negara-negara maritim  adalah bahwa konsepsi Negara kepulauan  ini akan menganggu (kelancaran ) pelayaran internasional. Kekhawatiran ini terletak pada masasalah status  hukum  dari perairan yang sekarang tertutup oleh garis pangkal, yang dinamakan perairan kepulauan tersebut.

Pada  Konvensi  Hukum Laut III perundingan tentang Negara kepulauan dimulai dengan munculnya usul dari negara-negara kepulauan agar pada perairan kepualauan tersebut berlaku rejim hak lintas damai bagi kapal-kapal asing seperti pada laut territorial. Usul ini kemudian berkembang menjadi suatu gabungan antara pengaturan dilaut territorial dan perairan pedalaman, dengan pengertian bahwa hak lintas damai akan dijamin pada alur-alur laut yang akan ditetapkan oleh Negara.

Usul tersebut dengan segera menimbulkan reaksi dari  negara–negara maritim. Pada akhirnya kelompok negara-negara kepulauan mengusulkan agar pengaturan yang diterapkan adalah dalam bentuk  pengaturan yang bersifat dualistis. Seperti pengaturan pada selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, hak lintas damai dijamin pada perairan kepualauan, kecuali pada alur-alur khusus dimana berlaku hak lintas laut kepualauan.

Usul tersebut dengan  segera menimbulkan reaksi dari negara-negara maritim. Pada lahirnya kelompok  negara-negara kepulauan mengusulkan agar pengaturan yang diterapkan adalah dalam bentuk pengaturan pada selat yang digunakan untuk pelayaran inernasional, hak lintas damai dijamin pada perairan kepulauan, kecuali pada alur-alur khusus di mana akan berlaku hak lintas alur laut kepualauan.

Sudah dapat diduga bahwa negara-negara maritim  tetap berusaha untuk mempertahankan hak lintas bebas bagi kapal-kapalnya dalam perkembangannya kemudian, sikap Negara-negara maritim pu berkembang dan bergerak sehingga mencapai pandangan yang hampir mendekati pandangan Negara-negara kepulaauan, yaitu berupa pembentukan suatu rejim yang dualistis juga. Perbedaannya adalah bahwa  negara-negara maritim  mengusulkan agar rejim lintas yang berlaku pada alur-alur laut khusus tersebut bukannya hak lintas alur laut kepualauan melainkan hak lintas bebas. Pada akhirnya hasil yang dicapai tidak jauh bebeda dengan perundingan tentang rejim pelayaran melaui selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, yaitu melainkan ketentuan-ketentuan tentang hak lintas damai Pasal 52 dan hak lintas alur laut kepulauan pasal 53.

Hak dan kewajiban Negara kepulauan

Seperti halnya dalam pengaturan tentang hal lintas transit melalui selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, ketentuan Pasal 44 tentang kewajiban  negara pantai berlaku juga bagi Negara kepualauan menurut ketentuan ini Negara Kepualauan mempunyai tiga kewajiban pokok, yaitu :
(1).  Tidak menghambat pelaksanaan lintas alur laut kepulaan ;
(2).  Harus mengumumkan secara tepat setiap adanya bahaya bagi pelayaran maupun penerbangan yang diketahuinya; dan
(3).  Tidak diperkenankan untuk melakukan penangguhan pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 54 itu pula Negara kepulaan dapat menetapkan peraturan perundang-undangan untuk mengatur pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan oleh kapal-kapal maupun pesawat udara asing. Wewenang Negara pantai ini terbatas hanya pada :
(a).  the safety of navigation and regulation of maritim traffic, as provided in article 41;
(b).  the prevention, reduction and control of pollution, by giving the effect to applicable international regulations regarding the discharge of oil,
oily wates and other noxious substance in the strait;
(c)  with respect to fishing vessels, the prevention of fishing, including the stowage of fishing gear;
(d)  the loading and unloading of any commodity, currency or person in contravention of the customs, fiscal, immigration or sanitary laws and
regulations of States bordering straits.

Ketentuan di atas membatasi wewenang Negara kepulauan hanya pada pengaturan empat masalah utama, yaitu pelayaran, pencegahan dan
pengendalian pencemaran, pencegahan penangkapan ikan, serta beacukai, imigrasi dan saniter. Dalam menetapkan peraturan perundang-undangan ini, Negara kepulauan tidak diperkenankan untuk bersikap diskriminatif dengan membeda-bedakan pengaturan dari kapal-kapal dan pesawat udara asing antara satu dengan yang lainnya, apabila dengan prakteknya hal tersebut akan mengakibatkan dengan yang lainnya, apabila dalam prakteknya hal tersebut akan mengakibatkan penolakan, penghambatan, atau pengurangan terhadap pelaksanaan hak lintas alur laut kepualauan.

Seperti juga dalam pelaksanaan hak lintas transit melalui selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, Negara kepualauan diberi wewenang untuk menetapkan alur-alur laut dan rute penerbangan demukian harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
(1).  Harus melalui perairan kepualauab dan laut territorial yang berbatasan dengannya;
(2).  Merupakan rute-rute lintasan yang biasa digunakan untuk pelayaran dan penerbangan internasional;
(3).  Mencakup semua alur navigasi yang biasa digunakan oleh kapal-kapal, sepanjang tidak mengakibatkan duplikasi bagi alur keluar dan masuk untuk satu arah yang sama;
(4).  Ditetapkan melalui suatu rangkaian garis poros (garis sumbu) yang bersambungan dan membentang mulai dari titik-titik keluar rute
lintasan tersebut.

Disamping itu Negara Kepulauan juga diberi wewenang untuk menetapkan skema pemisah lalu-lintas bagi keselamatan lintasan oleh kapal-kapal asing pada bagian-bagian yang sempit dari alur-alur tersebut. Apabila diperlukan Negara Keperluan dapat mengubah atau mengganti alur-alur laut maupun skema pemisah lalulintas yang telah ditetapkannya.  Perubahan atau pergantian tersebut harus terlebih dahulu diumumkan sebagaimana mestinya.

Dalam penetapan alur-alur laut dan skema pemisah lalu lintas tersebut,
Negara kepulauan harus memenuhi persyaratan-persyaratan seperti dibawah ini:
(1).  Harus sesuai dengan aturan internasional yang diterima secara umum;
(2).  Setiap penetapan atau penggantian tersebut harus berdasarkan kepada penerimaan oleh organisasi internasional yang berwenang dan disepakati bersama dengan Negara Kepulauan;
(3).  Harus mencantumkan secara jelas sumbu dari alur-alur laut dan skema pemisah lalu-lintas yang telah ditetapkannya tersebut pada
peta-peta yang harus diumumkan sebagaimana mestinya.

Ketentuan–ketentuan tersebut di  atas dibatasi lagi dengan satu ketentuan khusus dimana apabila Negara kepulauan tidak penetapkan alur-alur laut atau rute penerbangan bagi pelaksanaan hak lintas alur laut kepualauan ini, maka pelaksanaan hak tersebut dapat dilakukan melalui rute-rute yang biasa digunakan untuk pelayaran maupun penerbangan internasional.

Hak dan kewajiban kapal yang melakukan lintasan

Sesuai dengan ketentuan pasal 54, hak dan kewajiban bagi kapal-kapal yang melakukan lintasan juga tunduk pada pengaturan yang sama seperti dalam pelaksanaan hak lintas transit. Pokok utama dari pengaturan ini adalah bahwa semua kapal dan pesawat udara dapat melakukan hak lintas alur laut kepualauan melaului  alur-alur laut dan rute penerbangan yang telah ditetapkan. Dengan demikian hak ini juga dapat dinikmati oleh kapal-kapal perang maupun pesawat-pesawat militer. Mengenai hal ini, ketentuan yang dapat dipakai adalah ketentuan-ketetuan dari padal 39 dan 40. Dengan sendirinya setiap referensi terhadap “selat” harus diubah menjadi perairan tersebut.

Pasal 39 memberikan perincian tentang rangkaian kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh kapal-kapal dan pesawat udara, yang dibedakan antara :
(1).  Kewajiban-kewajiban yang berlaku umum baik bagi kapal-kapal maupun pesawat udara;
(2).  Kewajiban-kewajiban yang berlaku bagi kapal-kapal dan
(3).  Kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh pesawat udara.

Pada waktu melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan, setiap kapal maupun pesawat udara diwajibkan untuk:
(1).  Lewat dengan cepat melalui atau diatas selat :
(2).  Menghindarkan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan apapun terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik Negara keterbatasan dengan selat, atau dengan cara lain apa pun yang melanggar asas-asas  hukum  internasional seperti tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa;
(3).  Menghindarkan diri dari kegiatan apapun selain dari transit secara terus-menerus, langsung dan secepat mungkin dalam cara normal, kecuali karena force majeure atau karena kesulitan;
(4).  Memenuhi ketentuan lain dari Bagian ini yang relevan.

Khusus bagi kapal-kapal, pada waktu melakukan hak lintas alur laut kepulauan, ketentuan-ketentuan dibawah ini harus dipatuhi, yaitu :
(1).  Memenuhi aturan  hukum  internasional yang diterima secara umum, prosedur praktek tentang keselamatan dilaut termasuk Peraturan
Internasional tentang pencegahan Tubrukan dilaut;
(2).  Memenuhi peraturan internasional yang diterima secara  umum, prosedur dan praktek tentang pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran yang berasal dari kapal.

Bagi pesawat udara dikenakan ketentuan yang berbeda yaitu pada waktu melakukan hak lintas penerbangan di atas perairan kepulauan, diharuskan untuk :
(1).  Menaati Peraturan Udara yang ditetapkan oleh Organisasi Penerbangan Internasional (internasional Civil Aviation Organization) sepanjang berlaku bagi pesawat udara sipil; pesawat udara pemerintah biasanya memenuhi tindakan keselematan demikian dan setiap waktu beroperasi dengan mengindahkan keselamatan penerbangan sebagaimana mestinya;
(2).  Setiap waktu memantau frekuensi radio yang ditunjuk oleh Otorita Pengawas Lalu Lintas Udara (Air Traffic Controller) yang berwenang yang ditetapkan secara internasional atau oleh frekuensi radio darurat internasional yang tepat.

Pokok-pokok utama dari pengaturan yang dapat dirinci oleh ketentuan-ketentuan tersebut diatas dapat digambarkan dalam bentuk kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi baik oleh kapal-kapal maupun pesawat udara, yaitu untuk:
(1).  Melakukan lintasan yang cepat;
(2).  Mencegah timbulnya ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap Negara kepulaun;
(3).  Tidak melakukan tindakan – tindakan yang bertentangan dengan asas-asas umum hukum internasional seperti yang tercantum dalam Piagam Perserikatan bangsa-bangsa;
(4).  Memusatkan kegiatan selama melakukan lintasan hanya kepada maksud untuk melakukan lintasan yang langsung, terus menerus dan secepat mungkin; dan
(5).  Mematuhi peraturan maupun standar  internasional yang telah diterima secara umum tentang keselamatan pelayaran atau penerbangan serta tentang pencegahan pencemaran.

Bagi kapal-kapal yang digunakan untuk penelitian ilmiah dan survey hidrografis, untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan penelitian dan
surveinya, Pasal 40 mensyaratkan adanya izin terlebih dahulu dari Negara kepulauan.

Kewajiban–kewajiban lain yang harus dipatuhi oleh kapal-kapal maupun pesawat udara adalah bahwa dalam melaksanakan haknya ini kapal-kapal dan pesawat udara tersebut hanya dapat berlayar pada alur laut dan rute penerbangan yang telah ditetapkan oleh Negara  Kepulauan. Selama melakukan lintasan tidak diperkenankan untuk menyimpang lebih dari 25 mil laut ke arah dua sisi dari garis sumbu alur-alur tadi. Disamping itu kapal-kapal tidak diperkenankan untuk berlayar mendekati pantai pada jarak kurang dari 10% dari jarak antara titik-titik terdekat pada pulau-pulau yang berbatasan dengan alur-alur laut tersebut.

Masalah Kapal Selam

Seperti telah diuraikan pada bagian tentang hak lintas transit, kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada kapal dan pesawat udara asing ini tidak secara otomatis melahirkan hak-hak bagi Negara kepulauan. Dengan demikian pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Pasal 39 dan 40 ini tidak dapat dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan pasal 53 ayat 3. Seperti juga halnya dengan hak lintas transit, hak Negara  Kepulauan untuk mengatur pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan melalui perairan kepulauannya terbatas hanya kepada hal-hal yang tercantum dalam pasal 42 ayat 1.

Dibandingkan dengan ketentuan pasal 21 yang memberikan wewenang yang luas kepada  negara pantai dalam mengatur pelaksanaan hak lintas damai, wewenang Negara pantai untuk mengatur hak lintas transit dengan wewenang Negara kepualauan untuk mengatur hak lintas damai, Negara pantai dapat mencegah suatu lintasan dengan berpedoman kepada serangkaian kegiatan–kegiatan yang tidak dianggap “damai” seperti yang tercantum pada pasal 19 ayat 2. Dengan demikian setiap pelanggaran terhadap ketentuan pasal 53 ayat 3, tidak dapat dipakai sebagai alasan oleh Negara-negara kepualauan untuk mencegah suatu lintasan melalui alur-alur laut pada perairan kepulauannya.

Disamping itu Negara kepulauan mempunyai kewajiban untuk tidak menghalangi pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan karena lintas tersebut harus unobstructed. Jadi pada hakekatnya hak lintas alur laut kepulauan, meskipun mempunyai pengertian berbeda, tidak ada bedanya dengan hak lintas transit melalui selat yang digunakan untuk pelayaran internasional.

Dilain pihak, jika dibandingkan dengan hak lintas transit, dalam penerapannya hak lintas alur laut kepulauan dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda. Tampaknya para ahli hukum lautpun mempunyai pendapat yang beraneka ragam, meskipun tidak dapat tidak dapat dikatakana bertentangan sama sekali. Pokok utama dari perbedaan ini terletak pada batasan pengertian yang diberikan oleh konvensi meskipun tidak dapat dikatan bertentangan sama  sekali. Pokok utama dari perbedaan ini terletak pada batasan pengertian yang diberikan oleh Konvensi seperti tercantum dalam pasal 53 ayat 3 tersebut diatas. Dalam pelaksanaannya hak lintas alur laut kepulauan tunduk pada pengaturan yang sama dengan hak lintas transit, terutama mengenai hak dan kewajiban bagi kapal, pesawat udara maupun bagi Negara kepulauan itu sendiri. Meskipun demikian, kalau dihubungkan dengan pengertian tersebut diatas, dapat melahrikan tafsiran yang berbeda-beda, terutama apabila hal  tersebut dikaitkan dengan hak kapal selam untuk berlayar dibawah permukaan air.

Perbedaan yang dapat segera dilihat adalah bahwa Konvensi memberikan pengertian untuk hak lintas transit sebagai pelaksanaan dari “kebebasan pelayaran dan penerbangan.” Sedangkan hak lintas alur laut kepualauan diartikan sebagai pelaksanaan dari “hak pelayaran dan penerbangan dalam cara normal.”

Memang ada juga pendapat yang menyebutkan bahwa perbedaan ini tidak akan menimbulkan pelaksanaan yang berbeda dalam praktek, karena pada dasarnya rejim yang dimaksudkan adalah unimpeded passage. Akan tetapi apabila dilihat perbedaan wilayah perairan yang sempit sedangkan yang satunya lagi cukup luas, pelaksanaannya dalam praktek tentu akan menimbulkan perbedaan.

Jhon Norton MOORE misalnya, mengemukakan argumentasi yang berbeda dengan menyatakan bahwa pada garis besarnya kedua konsepsi tentang hak lintas itu adalah sama, termasuk juga hak untuk melakukan lintas penerbagan, dan hak bagi kapal selam untuk berlayar dibawah permukaan air. MOORE menyimpulkan bahwa naskah ICNT yang telah disetujui pada waktu itu merupakan suatu pencerminan dari apa yang telah terjadi dalam perundingan tentang Negara kepualauan tersebut. Ketentuan  –  ketentuan tentang Negara kepulauan sepertu yang tercantum dalam ICNT menunjukkan bahwa Konperensi Hukum Laut III tidak akan begitu saja menerima konsepsi mid-ocean archipelago yang kemudian melahirkan konsepsi Negara kepulauan, tanpa adanya jaminan hak istimewa bagi kapal selam.

Seorang penulis lain, morris F.MADURO, memberikan penafsiran yang berbeda dan menganggap bahwa kalau disatu pihak hak lintas transit
mengandung pengertian yang mencakup pelayaran (lintasan) dibawah permukaan air, hak lintas alur laut kepulauan yang menggunakan istilah in the normal mode, dapat diinterpretasikan sebagai hanya memperkenankan lintasan diatas permukaan air. Terlebih  –  lebih dengan adanya hak Negara kepulauan untuk menetapkan pengaturan tentang keselamtan pelayaran.

Akan tetapi tampaknya akan lebih banyak penulis yang berpendapat bahwa hak lintas alur laut kepulauan mempunyai derajat yang sama dengan hak lintas transit, oleh karena hak lintas transit mengadung unsur kebebasan pelayaran, dan dengan demikian meluangkan hak kapal selam untuk berlayar dibawah permukaan air, maka hal yang samapun dapat dibenarkan pada pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan. Hal tersebut lebih ditegaskan lagi oleh penulis-penulis yang menggaris bawahi istilah in the normal mode dan menyimpulkannya bahwa kapal selam secara normal berlayar dibawah permukaan air.

Kesimpulan

Oleh karena adanya persamaan pengaturan dalam pelaksanaan kedua hak lintas tersebut di  atas, dapat disimpulkan bahwa keduanya mengandung pokok pengaturan yang berbeda, sehingga hak lintas alur lau kepulauan tidak selalu identik dengan hak lintas transit, seperti tampak dalam pokok -pokok pengaturan tentang hak lintas alur laut kepulauan dibawah ini:
(1).  Tidak ada persyaratan untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan tertentu;
(2).  Tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit mengharuskan kapal selam untuk berlayar dipermukaan air;
(3).  Hak lintas penerbangan bagi pesawat udara diakui;
(4).  Kapal-kapal perang mempunyai imunitas terhadap ketentuan-ketentuan konvensi tentang pencegahan pencemaran dan pelestarian lingkungan laut;
(5).  Tidak ada keharusan untuk meminta izin atau memberitahukan terlebih dahulu;
(6).  Tidak ada penangguhan terhadap hak lintas alur laut kepualaun;
(7).  Negara pantai tidak mempunyai hak untuk mencegah atau menghalangi lintasan oleh kapal-kapal asing;
(8).  Negara bendera kapal atau Negara tempat pesawat undara terdaftar bertanggung jawab atas kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh
pelaksanaan hak lintas alur laut kepualauan;
(9).  Kapal-kapal diwajibkan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan Negara kepulauan tentang hak lintas alur laut kepualauan.
(10).  Hak lintas alur laut kepulauan hanya dapat dilaksanakan pada laur-alur laut yang ditetapkan oleh Negara kepulauan untuk itu. Setiap penyimpangan (deviasi) dari garis sumbu pada alur-alur laut tersebut dikenakan persyaratan-persyaratan teknis.

 


Hak lintas transit bagi kapal-kapal melalui selat yang digunakan untuk pelayaran internasional diatur dalam seksi 2 dari bagian III (pasal 37-44).
Berlainan dengan hak lintas damai yang diatur oleh Bagian lain tentang lintas melalui laut territorial, hak lintas transit hanya diatur oleh Seksi 2 ini saja.

Perbedaan antara hak lintas transit dan hak lintas damai akan segera terlihat dengan jelas dalam  ketentuan–ketentuan Seksi 2, khususnya  Pasal 37 yang menetapkan bahwa:  “This Section  applies to straits which are used for international navigation between one part of the high seas or an exlusive economic zone and another part of the high seas or an exlusive economic zone.”

Pemisahan pengaturan tentang lintas transit ini juga tampak dalam ketentuan pasal 34 yang menggambarkan dengan jelas perbedaan antara lintas
damai dan lintas transit, disamping juga pasal 39 yang menetapkan bahwa kapal dan pesawat udara harus mematuihi ketentuan–ketentuan  dari bagian ini. Pasal 34 mengakui bahwa selatr  yang digunakan untuk pelayaran internasional berada dibawah kedaulatan penuh dari Negara pantai, meskipun demikian lintasan melalui wilayah perairan tersebut harus tunduk pada ketentuan-ketentuan bagian ini, ruang lingkup berlakunya ketentuan-ketentuan ini dikecualikan bagi :
(1).  Selat–selat yang termasuk dalam kategori Pasal 38 ayat 1; dan
(2).  Selat-selat yang termasuk dalam kategori Pasal 45 ayat 1(b).

Adalah kurang tepat untuk memberlakukan lintas transit bagi selat yang termasuk ke dalam kategori pasal 38 ayat 1, yaitu bahwa pada selat yang :
“….Formed by an island of a State bordering the strait and its mainland, transit passage shall not apply if there exist seaward of the island a route through an exclusive economic zone of similar convenience  with respect to navigantional and hydrographical characteristics”.

Terlebih-lebih karena pada arah laut tersedia rute yang sama fungsinya dilihat dari segi navigasi dan hidrografis. Perlu diperhatikan bahwa yang dimaksudkan dengan convenience disini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan sifat-sifat navigasi dan hidrografis. Jadi apabila tidak tepat apabila ada Negara pemakai selat yang mengkehendaki diberlakukannya lintas transit karena alasan-alasan militer, strategis maupun ekonomis. Bagi selat demikian, maupun bagi selat dengan kategori kedua, yaitu yang terletak diatara laut lepas atau zona ekonomi ekslusif denga laut territorial suatu negara, berlaku hak lintas damai.

Pasal 38 ayat 2 memberi pengertian tentang lintas transit sebagai pelaksanaan dari kebebasan pelayaran dan penerbangan berdasarkan bagian ini, semata-mata untuk tujuan transit yang terus-menerus, langsung dan secepat mungkin, pada selat yang digunakan untuk pelayaran internasional yang menghubungkan dua wilayah laut sebagaimana yang digambarkan dalam pasal 37. Persyaratan tersebut tidak menutup kemungkinan bagi kapal–kapal atau pesawat udara asing yang mempunyai maksud untuk memasuki, meninggalkan atau kembali dari suatu negara yang berbatasan dengan selat tersebut, dan harus mematuhi ketentuan-ketentuan untuk memasuki negara tersebut.

Dengan demikian lintas transit hanya berlaku untuk :
(1).  Lintasan melalui selat tanpa berhenti dari kedua arah;
(2).  Lintasan melalui sebagaian dari selat untuk memasuki atau meninggakkan Negara pantai; dan
(3).  Lintasan dari Negara pantai melalui sebagian dari selat menuju ke laut lepas atau zona ekonomi ekslusif.

Perlu diperhatikan bahwa untuk dapat disebut sebagai suatu lintas transit, faktor utama yang menentukan adalah kedudukan selat sebagai perairan yang menghubungkan satu bagian dari laut lepas atau zona ekonomi ekslusif dengan bagian dari lain dari laut lepas atau zona ekonomi ekslusif. Oleh karena itu untuk dapat dianggap sebagai lintas transit, suaut lintasan harus dimulai dan/atau berakhir pada satu bagian dari laut lepas atau zona ekonomi ekslusif. Akan tetapi hal ini tidak berarti bahwa pada selat demikian hanya berlaku rejim lintas transit saja, karena masih  dimungkinkan juga berlakunya rejim lintas damai selama lintasan tersebut bukan merupakan salah satu dari ketiga bentuk lintasan tersebut diatas.

Berbeda dengan lintas damai, untuk lintas transit tidak ada perbedaan pengaturan berdasarkan jenis kapal. Demikian juga, tidak terdapat persyaratan–persyaratan untuk pelaksanaan lintas itu sendiri, maupun kewajiban untuk meminta izin maupun memberitahukan terlebih dahulu. Disamping itu, pasal 38 ayat 1 menjamin lintas perbedaan berdasarkan jenis ataupun kategori.  Dengan demikian lintas transit berlaku juga bagi kapal-kapal perang maupun pesawat udara militer. Meskipun demikian, dalam lintas transit tidak ada keharusan untuk meminta izin maupun memberitahukan terlebih dahulu.

Hak dan kewajiban Negara Pantai

Sesuai dengan ketentuan padal 44, konvensi membebani  negara pantai yang berbatasan dengan selat (Negara tepi selat) suautu kewajiban untuk tidak menghambat lintas transit. Disamping itu negara pantai juga harus mengumumkan dengan tepat setiap adanya bahaya  bagi pelayaran maupun penerbangan yang diketahuinya. Karena hak lintas transit ini merupakan pelaksanaan dari kebebasan pelayaran,  negara pantai tidak diperkenankan untuk menangguhkan pelaksanaannya.

Ketentuan–ketentuan pokok tentang hak negara pantai untuk menetapkan peraturan perundang-undangan tentang lintas transit tercantum dalam pasal 42,yang terbatas hanya pada hal–hal sebagai berikut :
(1).  Keselamatan pelayaran dan pengaturan lalu-lintas dilaut sebagaimana ditentukan oleh pasal 41;
(2).  Pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran dengan melaksanakan peraturan internasional yang berlaku tentang pembuangan minyak, limbah berminyak dan bahan beracun lainnya di selat;
(3).  Bagi kepala penangkap ikan, pencegahan penangkapan ikan termasuk cara penyimpanan alat penangkap ikan;
(4).  Meneaikkan keatas kapal atau menurunkan dari kapal setiap komoditi, mata uang atau orang, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dari Negara tepi selat tentang bea cukai, fiskal imigrasi atau seniter.

Di  samping pembatasan-pembatasan tersebut diatas, Negara pantai juga dikenakan persyaratan untuk tidak melakukan diskriminasi secara formal maupun nyata diatara kapal–kapal asing, yang dalam pelaksanaannya akan member akbit praktis sebagai penolakan, penghambatan atau pengurangan pelaksanaan hak lintas transit.

Wewenang lain yang diberikan kepada Negara pantai adalah untuk menetapkan alur-alur laut dan skema pemisah lalu-lintas pada selat yang
digunakan untuk pelayaran internasional, dengan persyaratan–persyaratan sebagai berikut :
(1).  Harus sesuai dengan peraturan internasional yang diterima secara umum;
(2).  Setiap penentuan atau pergantian alur laut dan skema pemisah lalu-lintas harus berdasarkan penerimaan oleh organisasi internasional
yang berwenang dan disepakati bersama dengannya;
(3).  Harus mencantumkannya secara jelas pada peta yang diumumkan sebagai mestinya.

Khususnya mengenai tindakan-tindakan pencegahan pada selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, yang meskipun tidak termasuk ke dalam seksi 2 dari bagian III ini, adalah ketentuan Pasal 233. Pasal ini merupakan hasil usaha dari Malaysia yang didukung oleh Indonesia da Singapura, yang disampaikan pada sidang keenam Konperensi sebelum dikeluarkannya naskah ICNT pada tahun 1977.

Pasal  233  ini pada pokoknya memberikan wewenang pada  negara pantai yang berbatasan dengan selat yang digunakana utntuk pelayaran internasional, untuk memaksakana penataan oleh kapal-kapal asing terhadap peraturan perundang-undangan  negara pantai mengenai keselamatan pelayaran dan pencegahan serta pengawasan pencemaran yang dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat 1 (a) dan (b).

Usul ini diaujukan oleh Malaysia mengingat pentingnya pengaturan seperti itu bagi Selat Malaka  –  Singapura, terutama setelah ketiga  negara tepi selat tersebut berhasil mencapai persetujuan bersama untuk mengatur lalu-lintas pelayaran pada wilyah tersebut, antara lain dengan menetapkan UKC (Under Keel Clearance) setinggi 3,5 meter bagi kapal–kapal yang akan melintasi selat tersebut.

Pada sidang Konperensi Hukum Laut III yang ke 11 tahun 1982, ketiga negara menegaskan lagi pentingnya hal tersebut yang kemudian juga
mendapatkan dukungan dari beberapa Negara maritim. Sesuai dengan ketentuan pasal 236, ketentuan pasal 233 tersebut tidak berlaku bagi kapal perang. Pasal 236 memberikan jaminan hak kekebalan (imunitas) bagi kapal-kapal perang dan kapal-kapal lainnya serta pesawat udara pemenrintah yang dioperasikan untuk tujuan yang non komersial, dan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 tentang perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

Pasal 236 ini disusun dengan beberapa alasan. Adalah tidak tepat untuk menerapkan peraturan-peraturan internasional, kepada kapal-kapal perayng yang mempunyai konfigurasi dan misi tertentu. Selain dari itu dikhawatirkan bahwa apabila ketentuan tersebut diterapkan kepada kapal-kapal perang, akan mengakibatkan dampak timbulnya wewenang Negara pantai untuk melakukan pemeriksaan. Hal ini sudah barang tentu merupakan suatu hal yang tidak dikehendaki untuk terjadi pada kapal-kapal perang. Disamping itu kapal-kapal perang juga dianggap bukan merupakan jenis kapal yang dapat membahayakan lingkungan laut.

Kewajiban kapal pada waktu melakukan lintasan

Kewajiban kapal-kapal dan pesawat udara pada waktu melaksanakan lintas transit diatur oleh Pasal 39 dan 40 Pasal 39 ,menguraikan secara rinci rangkaian kewajiban yang harus dipenuhi tersebut, sebagai berikut :
(a).  proceed without delay through or over the sraits;
(b).  refrain from any thereat or use of force against  the sovereignty, territorial integrity or political independence of states bordering the
strait, or in any other manner in violation of the principles of international of law embodied in the charter of the united Nations;
(c).  refrain from any activities other than those incident to their normal modes of continous and expeditious transit unless rendered necessary by force majeure or by distress;
(d).  comply with other relevant provisions of this part.

Ketentuan–ketentuan tersebut di  atas adalah ketentuan-ketentuan yang berlaku umum baik bagi kapal-kapal maupun pesawat udara. Pokok utama dari kewajiban tersebut adalah bahwa dalam melakukan lintasan harus berjalan tampa terhambat (delay), misalnya saja berlayar mondar mandir tidak diperkenankan.

Pokok kedua  menetapkan kewajiban bagi kapal-kapal dan pesawat udara untuk mengihindarkan diri dari penggunaan ancaman kekerasan atau kekerasan dalam bentuk apapun dalam bentuk kedaulatan, keutuhan wilayah, atau kemerdekaan politik dari  negara pada tepi selat. Disamping itu juga tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan asas-asas hukum internasional sebagaiman yang tercantum dalam piagam PBB.

Pokok yang ketiga dari pengaturan ini menunjuk kepada kewajiban kepal-kapal dan pesawat udara selama transit, untuk memusatkan kegiatan, hanya kepada cara yang normal untuk melakukan lintasan yang langsung, terus-menerus, dan secepat mungkin, dan secepat mungkin. Keadaan force mejure atau apabila sedang dalam kesulitan. Sedangkan pokok yang terakhir menunjuk kepada kewajiban untuk mematuhi ketentuan-ketentuan lain dari bagian ini.

Pasal 39 juga menetapkan ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku bagi kapal, yaitu untuk :
(a).  Comply with generally accepted international regulations, procedures and practices  for safety at sea, including the intenational regulation
for preventing collisions at sea;
(b).  comply with generally accepted international regulations, procedures and practices for the prevention, reduction and control of pollution form ships,”

Sedangkan bagi pesawat udara, kewajiban-kewajiban khusus itu berupa:
(a)  observes the rules of air established by the international civil aviation organization as they apply to civil aircraft; state aircraft will normally
comply with such safety measures and will at all time operate with due regard for the safety of navigation;
(b)  at all times monitor the radio frequency assigned by the competent intenationally designet air traffic control authority or the apporiete
international distress radio frequency.

Kewajiban-kewajiban khusus baik bagi kapal-kapal maupun pesawat udara tersebut diatas menunjuk kepada ketentuan-ketentuan atau standard yang telah diterima secara international bagi keselamatan pelayaran maupun penerbagangan.

Pasal 40 mengatur tentang kapal-kapal yang digunakan untuk penelitian ilmiah atau survey hidrografis, yang tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan-kegiatan penelitian tanpa mendapat izin terlebih dahuludari Negara pantai. Berbeda dengan ketentuan Pasal 19 tentang kegiatan-kegiatan yang dapat menyebabkan suatu lintasan menjadi tidak damai, padal 39 dan 40 ini tidak menetapkan jenis atau bentuk kegiatan yang akan menyebabkan suatu lintasan tidak merupakan lintasan transit.

Masalahanya kemudian adalah apakah suatu pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pasal 39 dan 40 tersebut diatas dapat menyebabkan suatu lintasan menjadi bukan lintas transit, atau apakah Negara pantai dapat melakukan tindakan-tindakan pencegahan? Kalau lintas damai memakai sebagi ukuruan adalah kegiatan kapal sewaktu melakukan lintasan , pengertian lintas transit menurut konvensi adalah pelaksanaan dari kebebasan pelayaran yang langsung, terus menerus dan secepat mungkin. Pasal 39 tidak memberikan penjabaran seperti pasal 19, karena ke dalam pengertiannya tercakup  kebebasan pelayaran dan penerbangan, meskipun dikaitkan dengan suatu tujuan khusus untuk “transit secara terus menerus dan langsung” tersebut, apabila kapal yang sedang melakukan lintasan bermaksud untuk memasuki, atau meninggalkan, atau kembali kewilayah Negara tepi selat.

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 39 dan 40 tersebut diatas, dengan demikian tidak dapat dianggap sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 38 ayat 2, dan lintasan nya tetap akan dianggap sebagai lintas transit. Apabila hal yang serupa  terjadi dalam pelaksanaan hak lintas damai. Akan tetapi apakah keadaan demikian tidak menutup kemungkinan bagi Negara pantai untuk bertindak?

Tolak ukur yang dapat dipakai oleh  negara pantai untuk menentukan apakah suatu lintasan tersebut dapat dianggap seabagai suatu lintas transit adalah : apakah lintasan tersebut dapat dianggap sebagai suatu lintasan “terus menerus dan langsung”, yang digambarkan pada pasal 39 ayat 1 sebagai “lewat dengan cepat” (proceed without delay). Lintasan oleh sebuah kapal yang tidak cepat dan terputus-putus dapat dianggap sebagai tidak continous, jadi bukan merupakan lintas transit. Dalam keadaan demikian, apakah Negara pantai dapat melakukan suatu tindakan untuk mencegah atau menghalanginya?

Kalau dihubungkan dengan ketentuan pasal 44, Negara pantai tidak mempunyai hak untuk menghalangi lintas transit yang dilakukan oleh kapal asing. Sebaliknya, pasal 25 ayat 1 justru secara pasti memberikan wewenang kepada Negara pantai untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah lintas yang tidak damai. Karena ketentuan serupa tidak ada dalam pelaksanaan hak lintas transit,  negara pantai tampaknya tidak mempunyai wewenang apapun untuk mencegah lintasan yang tidak memenuhi persyaratan Pasal 38 tersebut di atas.

Masalah Kapal Selam

Suatu hal yang menarik dalam pengaturan tentang lintas transit ini adalah tidak adanya keharusan bagi kapal selam layar untuk berlayar dipermukaan air.hal ini jelas berbeda dengan ketentuan pasal 20 tentang lintas damai uang pelaksanaannya juga berlaku bagi lintas damai melalui selat. Kewajiban seperti itu tidak ada dalam bagian 2 ini. Masalah ini menimbulkan suautu perdebatan akademis yang cukup menarik diatanra pada ahli  hukum  laut, masing-masing dengan interpretasinya sendiri.

Ada dua cara penafsiran yang dilakukan para ahli tersebut. Di satu pihak ada yang berpendapat bahawa dalam pelaksanaan lintas transit sifat lintasan tersebut adalah lintasan bebas, maka bagi kapal selam tidak ada keharusan untuk berlayar dipermukaan air.

Disamping itu diberikan alasana lain bahwa salah satu kewajiban kapal selam adalah untuk   “…..refrain from any activities other than those incident to their normal modes of continous and expeditious transit….”

Mengenai hal ini menarik untuk kita ikuti perbedaan penafsiran  yang dilakukan oleh Jhon Norton MOORE dan Michael REISMAN, kedua-duanya dari Amerika Serikat Resiman mengajukan suatu masalah seperti berikut :
“Do the word ‘normal modes of continous and expedettious transit’ in article 39 (1) (c) amount to a non suspandable license to traverse straits
submerged? In order to reach this result ‘normal mode must be construed as non contextual’ non normative, and permanently vessel specific. But in the text and in general, this interpretation is forced and unreal. Modeles oftransit of different vessels is, in part, a factual question, but it also has normative and contextual, including the legal environtment. ”

Keragu-raguan REISMAN tersebut dijawab oleh MOORE dengan mengemukakan cara lain untuk melakukan penafsiran, yang dalam perjalanan
Konperensi Hukum Laut III mengambil bentuk baru yang sangat berlainan dengan Konperensi Hukum Laut Jenewa 1985. Dikemukakan oleh MOORE bahwa :
“Taken alone as a textual issue without benefit of a textual setting or the negotiating context,  this provision, ‘in the normal mode’ would seem an
unsatisfactory basis on which to rely for a right of submerged transit, the most important textual bases for such a right, however, are not rooted in this provision, which only an incidental indication of its exsistence.”

Oleh karena itu dalam penafsiran demikian, MOORE mengajukan agar “recourse may be had to the negotiating context, which I believe makes abundantly clear that this pharase includes submerged transit”.

Di  lain pihak seorang sarjana lain KL  KOH menganalisa masalah ini secara berbeda. Menurut pendapatnya yang menjadi pokok masalah dalam hal lintas oleh kapal sealam adalah kenayataan dalam pengaturan lintas damai ada keharusan bagi kapal selam untuk berlayar dipermukaan air kedalam ketentuan-ketentuan bagi lintas damai; dan kemudian mengeluarkannya, atau tapatnya tidak mencantumkannya dalam ketentuan-ketentuan tentang lintas transit. Lebih lanjut menurut KOH  “The argument of inclusion and exelsio cannot ipso facto suffice to lend the interpretation that submerged passage was clearly contemplated by the drafters.”

Oleh karena itu perlu diperhatikan konteks dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal lain. Seperti juga halnya MOORE dan REISMAN, KOH pun memakai ketentuan Pasal 39 ayat 1 (c) dan pasal 87 untuk memperkuat kesimpulannya bahwa konfensi  hukum  laut 1982 tidak mengenal adanya kewajiban bagi kapal selam untuk berlayar dipermukaan air pada waktu melaksanakan hak lintas transit, akan tetapi Koh juga tidak menyangkal suatu kemungkinan bahwa pada wilayah perairan tertentu, walaupun tidak ada keharusan untuk itu, demi keselamatan pelayaran kapal selam akan “terpaksa” berlayar dipermukaan air.

Argumentasi tentang ada atau tidaknya keharusan untuk berlayar dipermukaan air ini dapat  juga dilihat dari sudut lain. Pasal 39 ayat 1(b)
mewajibkan kapal untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang menimbulkan ancaman atau menggunakan kekerasan dalam bentuk apapun dalam Negara pantai. Alasan demikian dapat dipakai oleh Negara pantai untuk  berargumentasi bahwa dalam memantau apakah pada waktu melaksanakan lintasannya suatu kapal selam tidak menimbulkan ancaman atau menggunakan kekerasan terhadap Negara pantai, tidak mungkin dilakukan apabila kapal selam tersebut  berlayar dibawah permukaan air.  Dengan menggunakan  alasan ini, mungkin dapat ditarik
kesimpulan bahwa ada keahrusan bagi kapal selam untuk berlayar dipermukaan air. Akan tetapi, seperti kemukakan oleh MORE, pasa 39 ayat 1 ini merupakan ketentuan yang berisi kewajiban bagi kapal-kapal selama melakukan lintas transit. Selanjutnya menurut MORE, ketentuan tersebut tidak dengan begitu saja menimbulkan hak bagi Negara pantai untuk meminta agar kapal selam berlayar diatas permukaan air, agar memudahkannya untuk memantau lintasan oleh kapal selam tersebut.

Kesimpulan

Pada akhirnya dapat disimpulkan disini bahwa pokok-pokok utama pengaturan tentang hak lintas transit bagi kapal asing melalui selat yang
digunakan untuk pelayaran internasional adalah sebagai berikut :
(1)  tidak terdapat persyatatan  –  persyaratan dalam bentuk kegiatan-kegiatan tertentu bagi kapal-kapal yang melakukan lintasan;
(2).  Tidak ada keharusan bagi kapal selam untuk berlayar dipermukaan air;
(3).  Hak lintas penerbangan bagi pesawat-pesawat udara diakui;
(4).  Berdasarkan imunits kapal perang, ketentuan-ketentuan tentang pencegahan pencemaran dan pelestarian lingkungan laut tidak berlaku bagi kapal-kapal perang;
(5).  Tidak ada keharusan untuk meminta  izin atau memeberitahukan terlebih dahulu;
(6).  Tidak ada penangguhan terhadap hak lintas transit;
(7).  Negara pantai tidak berhak untuk menghalangi atau mencegah lintasan yang dilakukan oleh kapal-kapal asing;
(8).  Negara bendera kapal atau tempat terdaftarnya suatu pesawat udara, bertanggung jawab atas kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh
pelaksanaan lintas transit pada Negara pantai;
(9).  Kapal perang diwajibkan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan Negara pantai mengenai hak lintas transit.


Perluasan  jurisdiksi nasional atas laut dan tantangan yang timbul terhadap hal tersebut dari negara–negara maritim yang ingin mempertahankan prinsip keebebasan dilautan, merupakan pokok sengketa yang fundamental dalam masalah penggunaan laut, zaman dahulu dapat dikatakan hanya ada satu pola pandangan terhadapa kegunaan laut sebagai alat transportasi dan komunikasi, kehadiran kapal-kapal asing pada jalur-jalur perairan sepanjang pantai menimbulkan suatu akibat yang menganggu kedudukan  negara pantai sebagai suatu  negara yang berdaulat. Kebijakan umum yang berkembang kemudian adalah untuk sedapat mungkin untuk mengadakan pembatasan terhadap kehadiran atau kapal-kapal asing pada wilayah laut yang terletak berdampingan dengan pantai suatu negara.

Kompromi yang dihasilkan dari adanya pertentangan diantara dua kepentingan yang sama kuatnya ini akhirnya melahirkan  suatu doktrin baru yang lahir dalam bentuk konsepsi lintas damai, yaitu pemberian suatu hak kepada kapal-kapal asing untuk melintasi wilayah laut yang berada dalam  juridiksi (dan dengan demikian kedaulatan) suatu  negara dengan pembatasan–pembatasan tertentu.

Pada  KHL  I di Jenewa tahun 1958, dua kepentingan yang berada tersebut akhirnya dicoba untuk diselesaikan melalui rumusan pasal–pasal 14 s/d  23 dari KHL  I tentang Laut Teritorial dan jalur tambahan (untuk selanjutnya disebut sebagai Konvensi Laut Teritorial 1958), dalam bentuk aturan umum tentang hak-hak kapal asing. Ketentuan tersebut juga merumuskan  wewenang yang diberikan kepada negara pantai untuk mengatur pelaksanaannya.

Konvensi Jenewa tentang Laut Teritorial dan Jalur Tambahan 1958 telah memperkuat kedaulatan  negara pantai atas laut territorialnya, termasuk ruang udara diatasnya, serta dasar laut dan tanah dibawahnya. Namun, kedaulatan Negara pantai ini  masih dibatasi oleh ketentuan–ketentuan Konvensi itu sendiri maupun ketentuan-ketentuan hukum Internasional lainnya.

Salah satu kelemahan atau kegagalan  KHL  I ini adalah bahwa rejim hak lintas damai yang dihasilkannya dianggap tidak memadai untuk dipakai mengatur pelayaran didunia dewasa ini, terutama karena konfrensi tidak berhasil merumuskan ketentuan-ketentuan tentang lintas oleh kapal perang.

Sebetulnya masalah lintas bagi  kapal perang melalui laut terrtorial suatu negara telah menjadi bahan pembicaraan pada konferensi Kodifikasi Deg Haag tahun 1930. Rancangan Pasal-pasal yang dihasilkan oleh  Konperensi ini kemudian dipakai oleh panitia Hukum Internasional sebagia rancangan pasal-pasal untuk disampaikan pada Konprensi laut  hukum  Jenewa 1958 .  Sayangnya, Rancangan Pasal 24 tentang lintas bagi kapal perang ini ditolak, karena gagal mencapai dukungan mayoritas suara yang diperlukan. Oleh karenanya hak lintas damai bagi kapal perang tidak akan dapat ditemui dalam naskah konvensi.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, naskah Pasal 24 ini sebenarnya berisi ketentuan yang menetapkan bahwa kapal perang asing  yang hendak lewat di laut territorial, terlebih dahulu memerlukan izin Negara pantai, atau sedikit-dikitnya harus terlebih dahulu memberitahukan maksudnya tersebut kepada negara pantai.Akibatnya Konvensi Jenewa tentang Laut Teritorial dan Jalur Tambahan  1958 ini tidak memuat satu ketentuan apapun tentang lintas damai bagi kapal perang.

Hak lintas damai bagi kapal–kapal asing melalui selat yang digunakan untuk pelayaran Internasional secara umum diatur dalam pasal 45, yang
menetapkan bahwa kertentuan-ketentuan tentang hak lintas damai di laut territorial (seksi 3, Bagian II) juga berlaku pada selat yang digunakan untuk pelayaran internasional. Menurut kententuan Pasal 45 selanjutnya, hak lintas damai ini hanya dapat diterapkan pada:
(1).Selat yang dikecualikan dari ketentuan Pasal 37, yaitu selat yang terletak antara suatu pulau dan daratan utama Nnegara yang berbatasan dengan selat, yang apabila pada sisi kearah laut pulau itu terdapat suatu rute melalui laut lepas atau melalui suatu zona ekonomi ekslusif yang sama fungsinya bertalian denga sifat-sifat navigasi dan hidrografis (untuk selanjutnya akan disebut sebagai “selat dengan kategori Pasal 38 ayat 1)”;
2.   Selat –selat yang terletak antara bagian laut lepas atau zona ekonomi ekslusif dan laut territorial suatu Negara asing (untuk selanjutnya akan disebut sebagai “selat dengan kategori Pasal 45 ayat 1(b)”).

Ketentuan diatas menetapkan juga bahwa hak lintas damai dapat diterapkan pada selat-selat dimana lintas transit tidak berlaku.  Ketentuan–
ketentuan tentang hak lintas damai dalam Konvensi Hukum Laut 1982 tetap mempertahankan bentuk yang sama seperti dalam Konvensi Jenewa tentang Laut Teritorial dan Jalur Tambahan 1958, dengan membedakan pengaturan bagi kapal-kapal asing ke dalam tiga kategori :
(1)  Semua jenis kapal (pasal 17 – 26);
(2)  Kapal-kapal dagang dan kapal-kapal pemerintah yang dioperasikan untuk tujuan komersil (pasal 27 – 28); dan
(3)  kapal–kapal perang dan kapal–kapal pemerintah lainnya yang dioperasikan untuk tujuan non-komersial (pasal 29-32).

Dalam konvensi Jenewa tentang Laut Teritorial dan Jalur Tambahan 1958, kriteria damai bagi suatu lintasan ditetapkan sebagai so long as it not prejudicial to the  peace, good order or security of the coastal state. Konsepsi yang sama masih dapat ditemukan dalam pasal 19 dari Konvensi Hukum Laut 1982. Perbedaanya baru dapat ditemukan dalam bagian berikutnya yang merinci tentang kegiatankegiatan yang dianggap tidak damai.

Menurut pasal 19 ayat 2, lintasan dianggap membahayakan perdamaian, ketertiban dan keamanan Negara pantai, adalah sebagai berikut:
(1).  Setiap ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah atau  kemerdekaan politik  negara pantai, atau
dengan cara lain apapun yang merupakan pelanggaran asas hukuminternasional sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB;
(2).  Setiap latihan atau praktek dengan senjata macam apapun;
(3).  Setiap perbuatan propaganda yang  bertujuan mempengaruhi pertahanan dan keamanan negara pantai;
(4).  Setiap perbuatan propaganda yang bertujuan mempengaruhi pertahanan dan keamanan Negara pantai;
(5).  Peluncuran, pendaratan atau penerimaan setiap pesawat udara diatas kapal;
(6).  Peluncuran, pendaratan atau penerimaan setiap peralatan dan perlengkapan militer;
(7).  Bongkar atau muat setiap komoditi, mata uang atau orang secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter Negara pantai;
(8).  Setiap perbuatan pencemaran dengan sengaja dan parah yang bertentangan dengan ketentuan Konvensi ini;
(9).  Setiap kegiatan perikanan;
(10).  Kegiatan riset atau survey;
(11).  Setiap perbuatan yang bertujuan mengganggu setiap system komunikasi atau setiap fasilitas atau instalasi lainnya Negara pantai;
(12).  Setiap kegiatan lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan lintasan.

Kegiatan-kegiatan yang dilarang tersebut diatas ditujukan untuk mencegah kegiatan–kegiatan yang berbau militer. Meskipun usaha untuk lebih memantapkan ketentuan-ketentuan tentang lintas damai ini ditujukan untuk mendapatkan pengaturan yang lebih objektif, ketentuan yang paling akhir (Pasal 19 ayat 2(1)), dapat menimbulkan tafsiran yang subjektif.

Pasal 14 konvensi jenewa tentang Laut  territorial dan Jalur Tambahan 1958, memberikan suatu formula tentang sifat damai dari suatu lintasan sebagai tidak  Prejudical to the peace, good order or security of the coastal state. Formula ini mengehendaki suatu pembuktian oleh Negara pantai bahwa lintasan yang akan dilakukan dapat merugikan Negara pantai. Formula ini menurut Burke memerlukan perubahan yang  more precise and less susceptible to the discretionary power of the coastal state.

Dibandingkan dengan ketentuan pasal 14 tersebut diatas, Pasal 19 ayat 2 ini lebih menegaskan hubungan antara kegiatan-kegiatan tersebut dengan Negara pantai, melalui suatu pedoman dalam bentuk daftar kegiatan yang dapat dipakai oleh Negara pantai untuk menentukan tentang sifat damai dari suatu lintasan oleh kapal asing. Disamping itu, Konvensi Hukum laut 1982 juga menjamin hak lintas damai bagi semua jenis kapal.

Pasal 24 membebani Negara pantai dengan suatu kewajiban untuk tidak menolak dan menghalangi lintas damai, kecuali sesuai dengan ketentuan tentang kekecualian ini, Negara pantai tidak dibenarkan untuk :
(1).  Menetapkan persyaratan-persyaratan bagi kapal asing yang secara praktis akan mengakibatkan penolakan atau paengurangan atas hak lintas damai; atau
(2).  Mengadakan diskriminasi formal atau diskriminasi nyata terhadap kapal yang mengankut muatan ke, dari atau atas nama  negara mana pun.  Hal yang terakhir ini dapat dilakukan pada selat yang digunakan untukpelayaran internasional.

Dengan demikian satu-satunya wewenang yang tinggal pada negara pantai dalam hal ini adalah untuk mengambil langkah langkah yang diperlukan untuk mencegah lintasan yang tidak damai. Konvensi sendiri tidak memberikan suatu batasan atau pedoman pelaksanaan bagi ketentuan tersebut. Seperti telah diuraikan di  atas adalah  kurang tepat untuk menganggap penangguhan sebagai salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh  negara pantai. Pada selat yang digunakan untuk pelayaran internasional jelas hal itu tidak diperkenankan. Lalu, apa saja yang dapat dilakukan oleh negara pantai?
b. Hak dan kewajiban Negara Pantai
Pasal 21 memberi wewenang kepada  negara pantai untuk menyusun peraturan perundang-undangannya, mengenai:
(1).  Keselamatan pelayaran dan pengaturan lalu-lintas maritim;
(2).  Perlindungan atas sarana bantu navigasi dan fasilitas navigasi serta fasilitas – fasilitas dan instalasi lainnya;
(3).  Perlindungan kabel dan pipa laut;
(4).  Konservasi kekayaan hayati laut;
(5).  Pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan negara pantai;
(6).  Pelestarian lingkungan  negara pantai, dan pencegahan pengurangan dan pengendalian pencemaran;
(7).  Penelitian ilmiah kelautan dan survey hidrografi;
(8).  Pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan Negara pantai dibidang bea cukai, fiskal, imigrasi dan saniter.

Wewenang  yang diberikan kepada Negara pantai tersebut dibatasi dalam beberapa hal yaitu :
(1).  Peraturan perundang-undangan tersebut tidak boleh mengatur tentang desain, kontruksi, pengawakan atau peralatan kapal-kapal asing, kecuali kalau hal tersebut dilakukan sebagai pelaksanaan dari suatu peraturan atau standar internasional yang diterima secara umum. Ketentuan ini ditujukan utnuk mencegah agar Negara pantai tidak menetapkan suatu standar bagi bentuk atau jenis kapal dan tidak memaksakan suatu persyaratan bagi pengawakannya;
(2).  Kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam padal 24.

Menurut Pasal 22 negara pantai juga diberi wewenang untuk menetapkan alur-alur laut dan skema pemisah lalu-lintas. Juga bagi tanker-tanker dan kapal-kapal yang mengangkut bahan-bahan nuklir, atau bahan-bahan yang berbahaya lainnya, dapat mewajibkan untuk menggunakan alur-alur laut yang ditetapkan khusus untuk itu.

Dalam hal penetapan alur laut dan skema pemisah lalu lintas untuk pelaksanaan hak lintas damai ini, ada satu hal yang cukup menarik, yaitu bahwa Negara pantai diminta untuk memperhatikan;
(1).  Rekomendasi yang diberikan oleh organisasi internasional yang berwenang;
(2).  Setiap alur yang biasa digunakan untuk pelayaran internasional;
(3)  sifat-sifat khusus dari kapal-kapal dan alur-alur terterntu;dan
(4)  Kepadatan lalu lintas.

Disamping hal-hal tersebut diatas, Negara pantai juga dibebani dengan kewajiban untuk menjaga agar pelaksanaan hak lintas damai oleh kapal-kapal asing tersebut tidak  dikurangi atau dihalangi oleh peraturan perundang–undangan atau persyaratan–persyaratan yang ditetapkan oleh negara pantai.  Negara pantai juga tidak dibenar–benarkan untuk membeda-bedakan kapal-kapal asing satu sama lainnya  negara pantai diwajibkan untuk mengumumkan secara tepat segala hal yang diketahuinya akan membahayakan pelayaran.

c. Kewajiban kapal pada waktu melakukan lintasan

Pada garis besarnya kewajiban kapal pada waktu melakukan lintasan sudah tercakup dalam pengertian lintasan damai yang diberikan oleh pasal 19 ayat 1, yang kemudian secara rinci digambarkan dalam bentuk kegiatan–kegiatan yang terlarang, seperti tercantum pada ayat–ayatnya. Di samping itu setiap kapal yang sedang melakukan lintasan wajib untuk mematuhi peraturan perundang-undangan Negara pantai yang ditetapkan untuk melaksanakan hak lintas damai tersebut. Peraturan perundang-undangan tersebut meliputi antara lain pengaturan tentang keselamatan pelayaran, pencemaran, alur-alur laut dan skema pemisah lalu-lintas.

Apabila suatu kapal  melakukan perbuatan yang apabila dihubungkan dengan pengertian lintas damai tersebut diatas merupakan suatu pelaggaran terhadap ketentuan tersebut, Negara pantai dapat mencegah pelaksanaan lintas tadi. Akan tetapi apabila perbuatan yang dianggap suatu pelanggaran tersebut tidak ada kaitannya dengan ketentuan tentang pengertian lintas damai, jadi bukanmerupakan hal yang dilarang oleh ketentuan pasal 19 ayat 2, Negara pantai tidak mempunyai hak untuk mencegahnya.

Meskipun kapal–kapal perang mempunyai imunitas yang dijamin oleh konvensi ini, namun tidak lepas dari kewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan Negara pantai tentang pelaksanaan hak lintas damai. Meskipun telah diberi peringatan terlebih dahulu, apabila terbukti suatu kapal perang melakukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut, Negara mantai mempunyai wewenang untuk memerintahkan kapal tersebut untu meninggalkan laut teritorialnya (yang dalam hal ini selat). Selain dari itu, Negara bendera dari kapal perang atau kapal pemerintah yang dioperasikan untuk tujuan yang non komersial, bertanggung jawab atas segala kerugian atau kerusakan yang diderita
oleh negara pantai. Yang diakibatkan oleh tidak dipatuhinya peraturan perundang–undangan tersebut, ketentuan–ketentuan konvensi itu sendiri, maupun ketentuan–ketentuan hukum internasional lainnya.

Berbeda dengan konvensi Jenewa tentang laut territorial dan jalur tambahan 1958, Konvensi Hukum laut 1982 memberikan perhatian yang cukup untuk membicarakan masalah hak lintas bagi kapal perang. Disamping itu, apabila pada tahun 1958 Konperensi Hukum Laut I masih ragu–ragu untuk membicarakan masalah itu, maka keragu-raguan tersebut berhasil dihapuskan dalam konperensi Hukum Laut III. Konvensi Hukum Laut 1982 menjamin hak lintas damai bagi semua jenis kapal asalakan kapal yang melakukan lintasan tersebut tidak melakukan salah satu perbuatan yang dilarang oleh pasal 19 ayat 2 (b), khususnya mengenai latihan atau praktek dengan menggunakan senjata macam apapun. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut khususnya, maupun terhadap peraturan perundang-undangan  negara pantai pada umumnya, dapat
mengakibatkan penggusiran kapal tersebut dari laut territorial atau selatnya.

Kapal selam serta alat-alat angkut dibawah air lainnya diharuskan untuk berlayar dipermukaan  air, dan mengibarkan benderanya. Kapal  –  kapal bertenga nuklir dan kapal-kapal yang mengangkut bahan–bahan nuklir maupun bahan–bahan lainnya dapat diminta untuk berlayar melalui alur laut yang ditetapkan khusus untuk itu. Ketentuan tersebut tampaknya disediakan untuk mengakomodasikan kekhawatiran Negara pantai akan bahaya yang  dapat ditimbulkan oleh kapal–kapal jenis demikian.

Konvensi hukum laut 1982 ini dengan demikian telah berhasil menetapkan sesuatu pengaturan yang lebih jelas tentang pelaksanaan hak  lintas damai, dan negara pantai tidak dibenarkan untuk mengurangi atau menghalangi pelaksanaan hak tersebut. Satu hal yang masih belum jelas dalam hal ini adalah cara pelaksanaan hak tersebut dengan memperhatikan  hak serta peraturan perundang–undangan  negara pantai. Sebagai contoh misalnya, menurut pasal 22 apabila dianggap perlu Negara pantai dapat menetapkan alur laut khusus bagi lintasan oleh kapal nuklir dengan alasan untuk menjamin keselamatan pelayaran. Namun dalam hal ini,  negara pantai tidak dapat mencegah kapal tersebut untuk
melaukan lintasan.

Dari uraian tersebut dinatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri utama dari hak lintas damai bagi kapal asing pada selat yang digunakan untuk pelayaran internasional adalah:
(1).  Lintasan oleh kapal asing dianggap sebagai lintas damai selama tidak melakukan kegiatan–kegiatan yang dicantumkan dalam pasal 19 ayat 2;
(2).  Negara pantai mempunyai wewenang terbatas untuk mengatur lintas damai;
(3).  Negara pantai mempunyai hak untuk mencegah lintasan yang tidak damai
(4).  Tidak ada penangguhan terhadap pelakasanaan hak lintas damai pada selat yang digunakan untuk pelayaran internasional;
(5).  Kapal selam harus berlayar dipermukaan air;
(6).  Negara pantai dapat meminta kapal perang untuk meniggalkan  selat apabila terbukti melakukan pelanggaran, meskipun telah diberi peringatan.



Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.