Memberikan pengertian tentang lalu lintas damai, di pelayaran untuk maksud damai yang melintasi laut wilayah +perairan pedalaman Indonesia dari laut lepas ke teratas pelabuhan Indonesia dari laut lepas kelaut lepas (ayat 10. Ditentukan pula bahwa semua pelayanan ini harus dilakukan tanpa berhenti + membuang serta mondar mondir tanpa alasan yang sah (hovering unnua Cessarily) di perairan atau di laut lepas yang berdekatan dengan perairan tersebut tersebut tidak termasuk pengertian lalu lintas damai (ayat 3).

Daerah-daerah “berdekatan” yaitu daerah laut lepas sejauh 100 mil dari perairan Indonesia. Jadi di daerah 100 mil dari laut wilayah, kapal-kapal pengawas pantai Indonesia masih dapat melakukan pengawasan terhadap lalu lintas kapalkapal. Pasal-pasal ayat 2 : menentukan bahwa lalu lintas damai dianjurkan untuk mengikuti alur-alur yang dicantumkan dalam buku-buku kepanduan bahari dalam dunia pelayaran.

Menurut Pasal 3 PP No. 8 Tahun 1962, lalu lintas laut termaksud dianggap damai selama tidak berlawanan dengan keamanan, keterbatasan umum, + kepentingan dan/atau tidak mengganggu perdamaian negara Republik Indonesia. Kalau lalu lintas kapal tersebut akan membahayakan Indonesia, lalu lintas tersebut tidak dapat lagi dianggap damai. Dalam hal ini, pemerintah tidak dapat lagi menjamin  lautan tersebut/meminta kapal-kapal asing itu meninggalkan laut wilayahnya dengan Negara yang sekarang diakui oleh Pasal 30 KHL 1982. Suatu ketentuan yang juga sudah diterima oleh pihak Indonesia. Pantai dapat menutupuntuk sementara bagian-bagian perairannya bagi kapal-kapal asing bila dianggap pula untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara.

Demikian pula halnya dengan Indonesia, dapat ditemukan dalam beberapa pasal PP No. 8 tahun 1962, yaitu:
Pasal 4 PP No. 8 tahun 1962 menyebutkan  bahwa Presiden Indonesia memiliki kewewenangan untuk menutup bagian-bagian tentang perairan Indonesia bila dianggap perlu.
Pasal 5 ayat (1)  Kapal-kapal ikan asing yang lalu di perairan Indonesia harus menyimpan alat-alat penangkap ikannya dalam keadaan terbungkus. (oleh sumber daya ikan dan hak eksklusif rakyat Indonesia).
Ayat (2) : kapal-kapal ikan asing tersebut harus melalui jalanan yang telah ditetapkan.
Pasal 6 : Presiden dapat member izin pada kapal-kapal penelitian ilmiah di perairan Indonesia. Sepanjang tidak merugikan Indonesia.
Pasal 7: Kapal perang  dan kapal publik asing harus  memberitahukan  menteri terkait atau KSAL kecuali bila diatur 7 tahun ditetapkan. (SK Presiden No. 16 tahun 1971).

Bagi kapal-kapal niaga atau  swasta asing yang melakukan lintas damai, tidak ada persoalan. Kapal-kapal bebas tidak perlu diberi tahu dahulu. Tapi kapal-kapal asing mengadakan kegiatan yang tidak bersifat lintas damai diperlukan izin pelayaran sesuai SK Presiden No. 16 tahun 1971 tentang wewenang pemberian izin berlayar bagi segala kegiatan kendaraan air asing dalam wilayah perairan Indonesia.

Kesatuan wilayah Republik Indonesia itu selanjutnya makin di tegakkan lagi kebulatannya dan keutuhannya secara menyeluruh dengan dikeluarkannya pengumumam pemerintah Republik Indonesia tentang landas kontinen pada tanggal 17 Februari 1969, yang kemudian diundangkan dalam bentuk UU No. 1 tahun 1973 sehingga pengaturannya  telah mencakup dasar laut beserta tanah dibawahnya (seabed dan subsoil).