Mengikuti perkembangan konsep Negara Kepulauan dan Landas Kontinen, Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam.  Pada tanggal 13 Desember 1957,Pemerintah Indonesia mengeluarkan Pengumuman tentang Negara Kepulauan dan pada tanggal 17 Februari1969 mengeluarkan pengumuman itu masingmasing dikukuhkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1973.

Ditinjau dari segi kepentingan Internasional dan nasional kedua Pengumuman pemerintah itu mempunyai corak yang sedikit berbeda. Perbedaan itu paling tidak dapat dilihat dalam dua hal yaitu :

1) Secara asas (prinsip), pengumuman pemerintah tentang Negara Kepulauan tidak sesuai dengan asas kebebasan laut lepas karena akibat hukum dari pengumuman itu berupa dimasukkannya beberapa bagian wilayah integral Indonesia. Tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa pengumuman Pemerintah tersebut merupakan rangkaian yang tak terpisahkan dari Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17  Agustus 1945. Sementara Pengumuman Pemerintah tentang landas Kontinen adalah sesuai  dengan aspirasi masyarakaat internasional yang telah tumbuh menjadi  hukum kebiasaan internasional. Singkatnya konsep Negara Kepulauan adalah konsep yang
sama sekali baru dan waktu itu belum terjelma dalam hukum kebiasaan internasional, sedangkan Konsep Landas Kontinen adalah konsep yang sudah menjelma dalam hukum kebiasaan internasional walaupun untuk kepastiannya, lebih jaudgh diperlukan penuangan dalam bentuk tertulis berupa Konvensi Internasional.

2) Secara politis, Pengumuman Pemerintah tentang Negara Kepulauan bersifat memperluas wilayah  negara yang berarti juga memperluas wilayah  negara yang berarti juga memperluas ruang lingkup berlakunya kedaulatan  negara, sedangkan Pengumuman Pemerintah tentang landas kontinen tidak memperluas wilayah Negara melainkan hanya memperluas hak berdaulat serta jurisdikasi ekslusif negara.

Meskipun Pengumuman Pemerintah tentang Negara kepaulauan bersifat melawan prinsip Hukum Internasional, namun berkat pejuangan yang gigih dari Indonesia bersama-sama dengan Negara-Negara kepulauan lainya, akhirnya melalui Konvensi Jamaica (UNCLOS) 1982, prinsip Negara Kepulaaun dapat diterima oleh masyarakat internasional. Disisi lain, pengumuman tentang landas Kontinen tidak memerlukan dukungan internasional kerana Pengumuman itu dikeluarkan setelah berlangsungnya konferensi Jenewa 1958. Dalam konferensi tersebut terlihat aspirasi dunia untuk menjadikan ketentuan tentang  Landas Kontinen sebagai aturan hukum tertulis. Apa yang dilakukan Indonesia melalui Pengumuman Pemerintah tanggal 17 Februari 1969 itu telah sinkron dengan apa yang terlihat dalam konferensi Jenewa mengenai landas Kontinen.

Persoalannya kini adalah bagaimanakah sikap Indonesia menghadapi adanya dua Konvensi yakni konvensi Jenewa 1958 dan UNCLOS 1982 yang sama  – sama mengatur tentang Landas Kontinen tetapi satu sama lain isinya berbeda. Terhadap persoalan ini kiranya dapat dijelaskan sebagai berikut.

Adalah memang  benar Indonesia telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1958 yaitu Konvensi tentang Laut Lepas (High Seas), tentang Perikanan dan Perlindungan Sumber Hayati di Laut Lepas (Fishing And Conservation of The Living Resources of the High Seas), tentang  Landas Kontinen (Continental Shelf). Namun ratifikasi yang dilakukan dengan Undang – Undang No.19 Tahun 1961 sepanjang mengenai perikanan dan Landas Kontinen telah ditolak ole Sek Jen PBB berhubung dimuatnya persyaratan (reservation) oleh Indonesia bertalian dengan garis pangkal sesuai dengan UU. No. 4/Prp./1960. Dengan demikian, yang diterima hanyalah ratifikasi tentang Laut Lepas saja. Berhubung dengan hal itu, maka secara juridis sepanjang tentang landas Kontinen, Indonesia tidak terikat pada konvensi Jenewa 1958. Sementara itu, Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 dengan undang-undang No. 17 Tahun 1985. Ini berarti Indonesia hanya tunduk pada UNCLOS 1982 saja.

Berlainan dengan sifat dari jurisdiksi atau Landas Kontinen yang hanya memberikan pengaturan tentang dasar laut beserta tanah dibawahnya, maka pada tanggal 21 Maret 1980 Pemerintah Republik Indonesia telah mengumumkan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia selebar 200 mil (yang diukur dari garis pangkal laut territorial Indonesia sesuai dengan ketentuan UUD No. 4/Prp/1960
tentang wilayah Perairan Indonesia.