Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut yang baru, Indonesia sebagai salah satu Negara pantai berkewajiban untuk memberikan akses kepada Negara ketiga atas sebagian dari surplus perikanan yang ada di ZEE Indonesia. Surplus yang demikian aka nada jika tiba musim panen (harvesting capacity). Indonesia berada dibawah “Total Allowable Catch” (TAC) atau suatu jumlah yang diperkenankan untuk ditangkap.

Tidak dapat kita ingkari bahwa lazimnya kesulitan untuk menentukan TAC dan  harvesting capacity akan timbul. Hal ini adalah logis, karena Indonesia sebagai  negara pantai yang tergolong dalam  negara yang sedang berkembang, dengan masih mempergunakan alat-alat yang tradisional dalam rangka mengelola penangkapan dalam hasil perikanan laut yang hamper mencapai 75% terdiri dari
laut Indonesia dapat diperkirakan akan mempunyai surplus yang harus diberikan kepada  negara ketiga tertentu. Sesuai dengan ketentuan Kovensi Hukum laut yang baru, bahwa berdasarkan prioritas,  negara ketiga yang dapat menerima akses yang dimaksud. Hal ini sudah digariskan dalam konvensi yakni  negaranegara yang tak berpantai (landlocked States),  negara-negara yanag secara geografis kurang beruntung (geographically disvantages States).  Dalam hal ini negara Singapura dan Zambia. Kemudian Negara-negara ketiga lainnya termasuk kedalam distant fishing countries yaitu Korea dan Jepang.

Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hukum laut yang baru akses dimaksud harus diberikan berdasarkan persetujuan, baik bilateral maupun regional, yang memuat syarat-syarat tentang akses-akses tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah Republk Indonesia juga perlu segera merumuskan model persetujuan induk yang mengatur secara umum masalah akses tersebut. Sebagaimana yang dianjurkan
(sarankan) oleh Dimyati Hartono bahwa :

“persetujuan yang dimaksud dapat menyangkut masalah tindakan masalah perlindungan yang berupa pembatasan terhadap jenis, jumlah ikan yang boleh ditangkap oleh masing-masing Negara, atau mengenai waktu dan cara-cara penangkapan ikan yang semuanya didasarkan pada rujukan untuk menjamin kelestarian sumber daya hayati di wialyah perairan tersebut”.

Selanjutnya ditegaskan bahwa sebagaimana yang dilakukan oleh negaranegara yang secara geografis kurang beruntung dan  yang letaknya berhadapan ataupun berdekatan (adjenct) mengadakan tindakan demikian dapat berarti bahwasuatu peraturan secara regional. Adanya usaha serupa ini sudah tentu dapat mengisi gagasan-gagasan ekonomi ASEAN yang saat ini sedang digalakkan,
khususnya tentang masalh menjamin kelestarian sumber-sumber daya alam laut. Tindkan serupa perlu diadakan untuk wilayah perairan Indonesia di sekitar laut Sulawesi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Filipina.

Sifat khusus sebagai Negara  Kepulauan yang berimpit batas  dengan negara tetangga tidak boleh diabaikan. Adanya penangkapan-penangkapan ikan secara tradisional oleh rakyat kedua  negara sehingga perlu pula pendekatan serupa terhadap Negara tetangga kita Papua Nugini mengenai kegiatan perikanan di Pantai utara dan selatan Irian Jaya. Berdasarkan persetujuan-persetujuan demikian dapatlah dibuat persetujuan-persetujuan pelaksanaan yang akan mengatur secara terperinci syarat-syarat akses, seperti: mengenai quota, license, fee serta masalah berlakunya  perizinan bagi daerah yang ditentukan, mengenai hukuman, pengawasan dan sebagainya. Tentunya, persetujuan bilateral tersebut harus disesuaikan  dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan tentang
perairan di ZEE Indonesia khususnya, tidak bertentangan dengan ketentuanketentuan yang termuat dengan konvensi Hukum Laut yang baru, serta aturan kebiasaan internasional dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab.

Selanjutnya dibawah ini akan dikemukakan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam penetapan batas-batas laut wilayah serta batas ZEE 200 mil laut dengan beberapa negara tetangga baik yang sudah dilakukan, antara lain adalah dengan Papua  Nugini, Australia, Vietnam, Filipina dan Malaysia dengan memanfaatkan beberapa pendapat yang ada hubungannya dengan persoalan
penetapan batas-batas dimaksud.

1. Indonesia – Malaysia
Sebagaimana sudah kita ketahui bahwa sudah terdapat beberapa perjanjian antara Indonesia  dan  Malaysia, baik mengenai laut wilayah maupun landas kontinen telah diadakan, yang antara lain adalah sebagai berikut:
a. Perjanjian mengenai Lands Kontinen di Selat Malaka dan laut Cina Selatan, 27 Oktober 1969;
b. Perjanjian tentang Common Point di Selat Mlaka, 21 Desember 1971;

c. Perjanjian tentang Garis Batas laut Wilayah di Selat Malaka, 17  Maret 1970;
d. Perjanjian tentang  Rezim Hukum Negara Kepulauan, Kamis 25 Februari 1982 di Jakarta.

Perjanjian yang disebutkan terakhir merupakan tindak lanjut daripada “Memorandum of Understanding” antara kedua negara mengenai pengakuan hak-hak dan kepentingan Malaysia berdasarkan sejarah di perairan laut Cina Selatan yang memisahkan Malaysia Barat dan  Timur. Perundinganperundingannya sudah dilakukan sejak bulan Februari 1981 di Kuala Lumpur dan di Jakarta awal bulan Juli 1981, dimana masing-masing pihak telah melakukan pembebasan terhadap draft article persetujuan dan counter draftnya. Pihak Malaysia diberitakan telah menyatakan dukungannya terhadap rezim hukum negara kepulauan (Wawasan Nusantara) Indonesia. Adanya pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tentang ZEE pihak Indonesia telah menegaskan bahwa materi pengumuman tersebut tidak akan mempengaruhi hak-hak Malaysia dengan kepentingan nasionalnya, sedangkan pihak Malaysia telah pula menyatakan dukungannya terhadap Wawasan Nusantara kita.

Dengan demikian baik mengenai batas laut wilayah maupun batas landas kontinen serta ZEE 200 mil laut Indonesia Malaysia sudah diwujudkan dalam bentuk persetujuan / perjanjian. Akan tetapi pihak Indonesia dikejutkan dengan adanya tindakan sepihak (unilateral act) Malaysia yang mengumumkan peta baru landas kontinen Malaysia dalam mana Pulau Sipadan dan Ligitan yang termasuk wilayah Indonesia telah dicantumkan dalam peta tersebut, Indonesia telah mengajukan protes, yang selanjutnyadalam pertemuan Presiden Soeharto dengan Perdana Menteri Datok Husain Onn di Kuantan 26 Maret 1980 untuk menyelesaikan masalah tersebut telah dibicarakan cara-cara menyelesaikannya secara hubungan baik.

Sehubungan dengan dihukumnya ZEE 200 mil Malaysia pada 28 April 1980, pemerintah Malaysia telah memberikan gambaran-gambaran yang positif dalam hubungannya dengan pihak Indonesia, gambaran (penjelasan) tersebut diberitakan antara lain:

a.   Menteri Hukum Abdul Kadir Yusuf menjelaskan bahwa sebagai dampak dari pengumuman tersebut akan terjadi wilayah-wilayah yang dpat dipersengketaan dengan  negara-negara tetangga-tetangga (termasuk Indonesia), Malaysia bersedia untuk menyelesaikannya secara damai melalui perundingan dan menetapkan batas-batas ZEE sesuai dengan batas-batas ZEE sesuai dengan Hukum Internasional
b.  Dibagian utara Selat Malaka dsan bagian-bagian tertentu Laut Cina Selatan, Malaysia akan memperhatikan hak-hak  negara tetangga yang bersangkutan.

Dari penegasan yang disebut dalam point b diatas, maka di perairan tersebut Indonesia masih harus mengadakan penetapan batas ZEE 200 mil, dimana diperkirakan yang lebarnya kurang dari 400 mil, namun lebih dari 24 mil laut, termasuk dibagian utara Selat Malaka. Tentu saja penetapan batas ZEE diperairanyang diseut terakhir diatas, tidak hanya menyangkut kepentingan Malaysia dan Indonesia saja melainkan juga  dengan Thailand, sebagaimana halnya sewaktu mengadakan perjanjian mengenai penentuan “Common Point” diSelat Malaka pada tanggal 21 Desember 1971 tempo hari.

Diperairan tersebut antara Indonesia Thailand sudah dicapai persetujuan mengenai batas landas kontinen, tidak saja di Selat Malaka ytahun 1971, tetapi juga dibagian utara dan barat laut Selat Malaka tahun 1975. Kemudian dicapai kesepakatan yang dituangkan dalam persetujuan tiga Negara (trilateral) antara Indonesia India dan Thailand mengenai batas landas kontinen dilaut Andaman
tahun 1978. Dari ketentuan dan penegasan diatas, dapat disimpulkan bahwa perjuangan Indonesia dalam menegakkan  rezim hkum ZEE 200 mil ini sudah merupakan perjuanagn yang keberhasilannya tidak dapat diragukan dan dan disangsikan lagi.

2. Indonesia – Filipina
Filipina pada bulan Mei 1979, tealh mengumkan ZEE 200 milnya. Sistem yang dianut Filipina dalam penetapan batas landas kontinennya adalah sistem yang sama dengan yang dianut oleh Indonesia yakni “middle line atau equidistant”, baik di Indonesia maupun Filipina keduanya adalah  negara kepulauan.  Dengan terjadinya penetapan batas ZEE 200 mil laut oleh masing-masing yang mengelilingi masing-masing kepulaunnya, maka dibagian selatan Filipina (selatan Mindanao) dan bagian utara Indonesia (laut Sulawesi dan Sangir Talaud) perlu diadakan penetapan batas-batasnya. Tumpang tindihnya wilayah tersebut di atas diperkirakan akan terjadi dibagian selatan Mindanao, sedangkan di perairan laut Sulawesi hanya akan terjadi perhimpitan garis batas.

3. Indonesia – Vietnam

Penetapan garis batas landas kontinen dengan pihak vietnam ternyata mengalami kesulitan pula, dikarenakan adanya perbedaan pendapat mengenai system penarikan garis batas tersebut, perbedaan yang dimaksud adalah terdapatnya perbedaan prinsip sebagai berikut :
a.  Pihak Indonesia: bagi penetapan batas landas kontinen ini, Indonesia sangat berkeberatan dan menolak prinsip penarikan garis batas yang dipergunakan oleh pihak Vietnam yakni prinsip “trench” Indonesia menginginkan sistem penarikan sistem penarikan garis tengah (middle line) sebagai batas landas kontinennya.
b.  Pihak Vietnam: bagi penetapan batas landas kontinennya menghendaki agar prinsip “thalweg” dipergunakan sebagaimana mestinya, prinsip lazim dipergunakan untuk menentukan garis batas  negara yang berbatasan dengan sungai di mana alur-alur terdalamnya sangat diperhatikan. Sejalan dengan prinsip tersebut, pihak Hanoi menuntut agar suatu trench (palung laut) yang membentang sejak Pulau Anambas sampai Pulau Natunamerupakan batas landas kontinennya.

Dengan belum adanya kesepakatan mengenai masalah ini, jelas telah menggambarkan adanya batas wilayah yang masih tumapng tindih dan demi keamanan serta ketertiban masing-masing  negara, keadaan demikian perlu segera diselesaikan. Dari keenam kali perundingan yang telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak, masing-masing pihak telah menyatakan itikad baik sehingga diperoleh kemajuan-kemajuan yang positif, terutama dengan adanya pergeseranpergeseran dari posisi masing-masing yang semula, bahkan dalam perundingan yang keenam di Jakarta pada pertengahan Mei 1981 pihak Vietnam telah meninggalkan sistem  thalweg-nya dan pihak Indonesia telah memberikan konsensi-konsensi tertentu pula.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Vietnam telah mengeluarkan pernyataannya mengenai wilayah perairannnya pada tanggal 12 Mei 1977 dan menetapkan Undang-undang Maritimnya pada bulan Januari 1980.  Undangundang tersebut antara lain ditetapkan bahwa wilayah maritim Vietnam adalah sejauh 200 mil laut, dengan perincian 12 mil laut territorial, 2 mil wilayah
menjangga dan selebihnya adalah ZEE.

Sehubungan  dengan penetapan batas ZEE 200 mil laut Indonesia dan adanya perntyataan seperti tersebut di atas dari pihak Vietnam dalam hal penetapan batas ZEE sesungguhnya tidak akan terjadi tumpang tindih batas, jika pihak vietnam tetap mempergunakan formulanya yang pertama yakni “normal baseline”, dan tidak mengubah formula tersebut dengan sistem sgalwe, dan tidak mengubah formula tersebut dengan sistem  thalweg-nya garis pangkal yang ditetapkannya akan berada lebih jauh dari apntai dan lebih jauh dari pada normal baselines tersebut, sehingga tumpang tindih wilayah akan terjadi. Namun menurut Guy Sacerdotti dalam tulisannya yang berjudul “Flexing an Economic Muscle (FEER), 1980 menyebutkan bahwa pihak Indonesia tetap berpendirian bahwa tidak ada wilayah yang tumpang tindih dengan pihak Vietnam.

4. Indonesia – Papua Nugini

Masalah penetapan batas ZEE 200 mil laut antara Indonesia dengan Papua Nugini sesungguhnya tidak banyak menimbulkan masalah. Hal ini dikarenakan bahwa perjanjian-perjanjian antara Indonesia Australia sebelum wialyah itu merdeka masih tetap diakui dan berlaku. Sesuai  dengan kebiasaan dan ketentuan Hukum Internasional yang berlaku, perlu diadakan pembaharuan perjanjian batas antara kedua  negara. Kedua negara sudah membicarakan lagi (dalam hal ini sebelumnya yakni pada bulan Mei 1978 telah dikeluarkan
pernyataan bersama (joint declaration) kedua  negara. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa perjanjian-perjanjian terdahulu tetap mempunyai daya laku dan akan diadakan persetujuan final mengenai penetapan batas kedua negara. Juga dalam pernyataan bersama tersebut disebutkan bahwa tindakan-tindakan yang diambil oleh pihak Papua Nugini untuk menetapkan zona perikanan 200 mil serta kebijaksanaannya dalam pengelolaan sumber-sumber daya hayati zona tersebut diakui.

Menurut R.S Roosman dalam tulisannya yang berjudul “Persetujuan Perbatasan Indonesia  Papua Nugini”, menyebutkan bahwa pernyataan bersama kedua Negara yang dikeluarkan pada tanggal 18 Oktober 1979 di Port Moresby disebabkan bahwa telah dilangsungkan perundingan mengenai rancangan persetujuan perbatasan laut dan dasar laut dibagian utara Papua Nugini. Selanjutnya menurut Press Release Departement Luar Negeri Republik Indonesia tentang perundingan Indonesia Papua Nugini. Di Port Mosbey mengenai batasbatas kedua Negara, dinyatakan bahwa dengan diumumkannya ZEE 200 mil laut Indonesia tanggal 21 Mei 1980, perlu diadakan penetapan batas ZEE kedua Negara, terutama sehubungan denagan tindakan sepihak  Papua Nigini dalam
menetapkan zona perikanan pada bulan Maret 1978. Dalam rangka mencari penyelesaian mengenai hal-hal tersebut di atas, maka pada tanggal 29 Mei sampai dengan 6 Juni 1980 telah diadakan perundingan antara kedua negara di Port Moresby. Menurut Feter Rodgers persetujuan-persetujuan tersebut di atas adalah melengkapi perjanjian-perjanjian yang telah diadakan oleh kedua negara sebelumnya.

5. Indonesia  – Australia

Perairan di sebelah selatan Timor-timor terdapat masalah yang pada waktunya harus diselesaikan antara kedua  negara bertetangga yang bersangkutan. Masalah ini adalah menyangkut batas landas kontinen bagian sebelah timor-timur dan barat Timor Timur telah diselesaikan sewaktu wilayah itu masih merupakan bagian Portugal. Dengan timbulnya integrasi Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah merupakan keharusan bagi Indonesia dan Australia untuk menyelesaikan penentuan batas landas kontinen disebelah selatan pulau tersebut.

Pada awal bulan  Januari 1985, diberbagai harian umum telah diberitakan bahwa usaha-usaha melalui perundingan untuk menetapkan batas landas kontinen di sebelah selatan Timor Timur itu kurang lancar dan mengalami ‘gap” antara garis batas bagian barat dan timur debagai hasil perjanjian 1971 dan 1972. Penetapan batas antara Indonesia-Australia di bagian barat dan timur yang
berdasarkan suatu formula yang telah dirimuskan semula, telah mengakibatkan ¾ landas kontinen diperairan tersebut. Berada dibawah pengawasan pihak Australia.

Sesungguhnya pada waktu Portugal masih menguasai Tim-Tim tersebut, antara Portugal dan Australia tealh tibul perbedaan pendapat mmengenai garis batas landas kontine dirairan itu. Pihak Australia mengemukakan bahwa ada dua landas kontinen yang berbeda yang dipisahkan oleh lembah Timor (Timor Trough) yang terletak 60 mil Selatan Pulau Timor dan 300 mil di sebelah utara Darwin. Sedangkan pihak Portugal menganggap hanay ada satu landas kontinen yang berlanjut (one continous continental shelf) dan  middle line seharusnya ditarik antara Australia dan Timor Timur.

Pada tahun 1974  Portugal memberi  izin konsesi perusahaan minyak Amerika “Oceanic Exploration Company” (OEC) sampai garis batas yang diklaimnya, yang ternyata tindakan ini diprotes oleh Australia karena perizinan itu memotong dan melampaui wilayah konsesi berbagai perusahaan minyak asing yang telah diberi izin konsesi oleh Australia sampai pada garis batas yang telah diklaimnya.

Menurut Michael Richardson dalam tulisannya yang berjudul “Drawing The Seabed Line” 1978,sehubungan dengan usaha-usaha penetapan landas kontinen antara Indonesia dan Australia, pihak perusahaan minyak OEC mengharapkan agar Indonesia dapat memberi izin konsesi seperti yang diberikan oleh Portugal. Bagi Australia, jika Pihak Indonesia memenuhi permintaan tersebut memenuhi permintaan tersebut dan mengubah formula perjanjian 1971 dan 1972 maka izin konsesi itu akan memotong enam wilayah konsesi Australia. Pihak Australia mengharapkan agar Indonesia melanjutkan penarikan garis batas  straight archipelagic baselines joining the outermost points of the outermost islands and drying reefs of the archipelago provided that…, yang telah dicapainya.

Sepanjang pengetahuan penulis, perundingan antara Indonesia Australia mengenai masalah ini telah berulang kali diadakan. tercatat bahwa pertama di Canberra pada bulan Februari 1979; kedua, di Jakarta pada bulan Mei 1979;ketiga di Canberra. Namun hasilnya sampai saat ini belum dapat diselesaikan secara tuntas, karena dikabarkan bahwa pihak Australia pada tanggal 1 November
1979 telah mengumumkan zona perikanan 200 mil laut, dalam hal ini dirasakan telah mendesak untuk menetapkan garis batas ZEE 200 mil di wilayah tersebut melalui perjanjian bilateral.

Hingga kini baik Indonesia maupun pihak Australia masih menyatakan hasratnya untuk bertanding kembali dan menyelesaikan persoalan batas landas kontinen ZEE 200 mil masing-masing.  Tercapainya kesepakatan mengenai penetapan batas landas kontinen dibagian selatan Timor Timur nanti sudah tentu akan memudahkan tercapainya kesepakatan mengenai penetapan batas ZEE, antara kedua  negara, bahkan akan menjadi dampak positif terhadap ubungan bilateral kedua negara di berbagai kepentingan.