Hak berdaulat (sovereign rights) dan yurisdiksi (jurisdiction) dan kewajibankewajiban (duties) Indonesia atas laut selebar 200 mil dari garis dasar di sekeliling kepulauan Indonesia berlaku berdasarkan Pengumuman Pemerintah tanggal 21 Maret 1980, yang kemudian dituangkan ke dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1983 tentang ZEE Indonesia.  Telah  diketahui  bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang tersebut adalah sebagian besar merupakan ketentuan yang telah disesuaikan (accommodation) dengan Konvensi Hukum Laut yang baru (1982) khususnya mengenai ZEE 200 mil tersebut. Di zona Ekonomi Eksklusif tersebut, Indonesia merupakan salah satu negara pantai mempunyai dan melaksanakan:
a. hak berdaulat untuk melakukan ekplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan nonhayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air diatasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk ekplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkit tenaga air, arus dan angin
b. Yurisdiksi yang berhubungan dengan :
1. Pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya (the estabilishment and use of artificial island, installations and structures).
2. Penelitian ilmiah mengenai kelautan (marine scientifific research).
3. perlindungan dan pelestarian lingkungan laut (the protection and preservation of the marine environment).
c. Hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan konvensi Hukum laut yang berlaku (other rights and duties provided for ini this convention).

Hak berdaulat Indonesia sebagai negara pantai yang dimaksudkan di atas tidak sama atau tidak dapat disamakan dengan kedaulatan penuh yang dimilki dandilaksanakan oleh Indonesia atas laut wialyah, perairan Nusantara dan perairan pedalaman Indonesia. Berdasarkan hal tersebut di atas maka sanksi-sanksi yang diancam di ZEE Indonesia berbeda dengan sanksi-sanksi yang diancam diperairan yang berada dibawah kedaulatan Republik Indonesia tersebut. hak-hak lain berdasarkan Hukum Internasional adlah hak  Republik Indonesia untuk melaksanakan penegakan hukum (law enforcement) dan  hot pursuit terhadap kapal-kapal asing yang melakukan perlanggaran atas ketentuan-keetntuan peraturan perundang-undangan Indonesia mengenai ZEE.  Kewajiban lainnya berdasarkan Hukum Internasional adalah kewajiban Republik Indonesia untuk menghormati hak-hak  negara lain, misalnya kewajiban pelayaran dan penerbangan (freedom of navigation and overflight) dan kebebasan pemasangan kebal-kabel dan pipa-pipa dibawah laut (freedom of the laying of submarine cables and pipelines).

Sepanjang yang bertalian dengan dasar laut dan tanah dibawahnya, hak berdaulat, hak-hak lain,  yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban Indonesia sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan menurut perundang-undangan landas kontinen (this rights set out in this article with respect to the seabed and subsoil shall be exerciased in accordance with part VI) Indonesia, serta persetujuan-persetujuan antara republik Indonesia dengan  negara-negara tetangga dan ketentuan-ketentuan hukum Internasional yang berlaku (pasal 4 ayat 2).

Jelaslah bahwa ketentuan tersebut di atas menginginkan bahwa sepanjang menyangkut sumber daya alam dhayati dan non hayati didasar laut dan tanah dibawahnya yang terletak didalam batas-batas ZEE Indonesia hak berdaulat Indonesia dilaksanakan dan diatur berdasarkan perundang-undangan  Indonesiayaitu yang berlaku di bidang landas kontinen serta persetujuan-persetujuan internasional tentang landas kontinen yang menetapkan batas-batas landas kontinen antara Indonesia dengan negara-negara tetangga yang pantainya saling berhadapan atau saling berdampingan dengan Indonesia.

Di ZEE Indonesia, kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut diakui sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Laut Internasional yang berlaku dimaksud, seperti  yang tumbuh dari praktek negara dan dituangkan dalam konvensi Perserikatan BangsaBangsa tentang Hukum Laut yang dihasilkan oleh UNCLOS III di ZEE setiap negara, baik negara pantai maupun negara tak berpantai (landlocked States) dan negara secara geografis kurang beruntung (geographically disanvantaged States), menikmati kebebasan pelayaran penerbangan Internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut, serta pengunaan laut yang bertalian dengan kebebasan-kebebasan tersebut seperti pengoperasian kapal-kapal pesawat udara dan pemeliharaan kabel dan pipa bawah laut.

Untuk lebih mudah pemahamannya maka hak-hak dan kewajiban Indonesia sebagai  negara pantai menurut hukum yang mengatur tentang ZEE ini, akan diperinci sebagai berikut:
1. Semua nNegara bebas dalam pelayaran, penerbangan, peletakan kabel dan pipa dibawah laut dan kebebasan-kebebasan internasional lain yang berhubungan dengan pengoperasian kapal-kapal, pesawat terbang dan kabel serta pipa dibawah laut. Juga semua Negara dalam melaksanakan hak dan kewajiban di ZEE Indonesia harus menghormati hak dan Negara Indonesia dalam bidang-bidang yang diatur oleh konvensi Huku Laut yang baru atau Hukum Internasional lainnya (Pasal 58 ayat 1,2)
2. jika terjadi perselisihan antara negra Indonesia  dengan Negra-negara lain di ZEE Indonesia harus diselesaikan atas dasar keadilan (equitable solution) dengan memperhatikan semau keadaan yang berkaitan (Pasal 59).

Dalam rangka pelestarian sumber daya alam  hayati di Zona Ekonomi Eksklusif, Konvensi Hukum laut III (1982) mewajibkan Indonesia untuk:
a. Menentukan jumlah ikan yang boleh ditangkap  (the coastal State Shall determine the allowable catch of the living resources in its exclusive economic zone);
b. Dengan menggunakan data-data ilmiah (the best scientific evidence available to it) terbaik yang dapat disediakan harus mencegah ekploitasi yang berlebihan (over exploitation) dengan tindakan pelestarian dan pengelolaan yang benar atas sumber daya alam hayati. jika perlu disarankan (dianjurkan) bekeja sama dengan  negara atau organisasi internasional lain baik subregional, regional maupun global (as appropriate, the coastal State and competent international organization, whetever subregional, regional or global,
shall co-operate to this end);
c. Melaksanakan tindakan untuk memelihara dan mengembalikan populasi (restoring populations) jenis-jenis ikan tertentu sampai “maximum sustainable yield” dan memelihara serta meningkatkan jenis-jenis yang akan punah.

Selanjutnya  Konvensi  Hukum  Laut  yang baru mewajibkan Indonesia sebagai Negara pantai untuk mengusahakan pemanfaatan secara optimum sumber daya alam hayati di ZEE (the coastal State shall promote the objective of optimum utilization of the living resources in the ZEE without prejudice), dengan cara-cara sebagai cara-cara sebagai berikut:
1. Menetukan kapasitas (kemampuan) penangkapan pihak Indonesia sebagai Negara pantai di ZEE (the coastal State shall determine its capacity to harvest the living resources of the ZEE). dalam hal pihak Indonesia tidak mempunyai kemampuan memanen seluruh ‘allowable catch” harus mengizinkan  negara atau nelayan  negara lain yang mengambil suplusnya (where the coastal state does not have the capacity to harvest the entire allowable catch, it shall, througt agreements or other arrangements and pursuant to the terms);
2. Pihak asing yang menangkap ikan di ZEE Indonesai harus tunduk kepada aturan-aturan untuk pelestarian sumber alam hayati yang (akan) dibuat oleh pemerintah Indonesia, antara lain menyangkut :
a. Lisensi nelayan, jenis kapal dan perlengkapannya, termasuk pembayaran uang perizinan yang dapat berupa perlengkapan (alat) atau teknologi yang berhubungan dengan industri pengelolaan ikan (licensing of fisherman, fishing vessels and equipment, including payment of fish and other forms of remuneration, which, in  the case of developing coastal State, may consist of adequate compensation in the field of fishing industry);
b. Penentuan jenis ikan yang boleh ditangkap, quota penagkapan dan waktu penangkapan (determining the species which may be caught, and fixng quotas of catch pervesser over a period of time);
c. pengaturan musim dan daerah penagkpan, serta jumlah ukuran dan tipe kapal ikan (regulating seasons and ares of fishing, the types, sizes and amount of gear, and the types, sizes and number of fishing vessels that may be used);
d. Penentuan umur dan ukuran ikan serta jenis lain yang boleh ditangkap (fixing the age and size of fish and other species that may be caught);
e. Keharusan memberikan informasi mengenai hasil dan kegiatan penangkapan serta laporan posisi kapal (specifying information required of fishing vessels, including catch and effort statistics and vessel posisition reports);
f. Pelaksaan program penelitian perikanan tertentu dan pelaporan hasilnya (the conduct of specified fisheries research programmes and regulating the conduct of the such research and reporting associated);
g. Penempatan pengawasan atau pelajar praktek dikapal (the pacing of observesof traines on board);
h. Pendaratan sebagian atau seluruh hasil tangkapan di pelabuhan Indonesia sebagai  negara pantai (the landing of all of any part of the catch by such vessels in the ports of the coastal State);
i. Syarat-syarat “joint venture” atau bentuk kerja sama yang lain, (terms and conditions relations relating to joint ventures or other cooperative arrangements);
j. Keharusan melatih personal dan alih teknologi, termasuk meningkatkan kemampuan Indonesia (negara pantai) untuk melakukan penilitian perikanan (requirements for the training of personnel and the transfer of fisheries technology, including enchancement of the coastal state’s capability of undertaking fisheries research);
k. Peraturan-peraturan penegakan  hukum di laut (enforcement procedures).

Terhadap semua ketentuan dan/atau peraturan tersebut di atas harus diumumkan terlebih dahulu.  Dengan perkataan  lain  Negara-negara pantai harus memperhatikan tentang pelestarian dan peraturan-peraturan tersebut di atas hendaknya diummukan secara layak terlebih dahulu (coastal States shall give due notice of conservation and management laws and regulations).

Selanjutnya Konvensi Hukum laut yang baru mewajibkan Indonesia sebagai negara pantai untuk mengadakan kerjasama dengan  negara-negara lain mengenai pengelolaan jenis-jenis ikan tertentu yakni sebagai berikut :
a. Jenis ikan yang ada di ZEE dua atau tiga negra atau lebih (stradling stock);
b. Benis ikan beruaya (highly migratory species) ;
c. Binatang laut yang yang menyusi (marime mammals) ;
d. Jenis ikan yang bertelur di sungai (anadromous species/stock);
e. Jenis ikan yang bertelur di laut (catadromous species);
f. jenis ikan yang menetap di laut (sedentary species).

Pelaksanaan (kegiatan) ZEE Indonesia

Dasar pertimbangan peraturan tentang Zona Ekonomi Ekskusif mempunyai sifat serba daya guna (multifunctional) maka tinjauan tentang pelaksanaan ekonomi eksklusif ini akan diuraikan melalui kegunaannya, pengaturan perundang-undangannya di Indonesia.  Namun pada hakikatnya tentang pelaksanaan ekonomi eksklusif ini sebagian telah dibahas pada uraian-uraian sebagaimana yang telah dikemuakakan di atas. Oleh sebab itu uraian berikut ini hanya tinggal melihat bagaimana dan sejauh mana pengaturan hukumnya yang
telah ditetapkan.

Di Indonesia, sebagaimana yang telah ditetapkan didalam undang-undang Nomor 5 tahun 1983 tentang ZEE Indonesia), bahwa baik orang perseorangan maupun perusahaan, apakah perusahaan  negara maupun berupa perusahaan swasta, yang melakukan kegiatan eksplorasi dan / atau eksploitasi ekonomis seperti pembangkitan tanaga dari air, arus dan angin di ZEE Indonesia, harus berdasarkan izin dari pemerintah Republik Indonesia dan dilaksanakan menurut syarat-syarat perizinan atau persetujuan internasional tersebut.

Maksudnya adalah kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan / atau eksploitasi ekonomis seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin di ZEE Indonesia yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia atau badan  hukumIndonesia harus berdasarkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia. Sedangkan kegiatan-kegiatan tersebut di atas yang dilakukan oleh negara asing, orang atau badan  hukum asing harus berdasarkan persetujuan internasional antara Pemerintah Republik Indonesia dengan negara asng yang bersangkutan. Dalam syarat-syarat perjanjian atau persetujuan internasional dicantumkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh mereka yang melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di zone tersebut, antara lain kewajiban untuk
membayar pungutan kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana yang telah disebutkan diatas, eksplorasi dan / atau eksploitasi sumber daya alam hayati harus menaati ketentuan tentang pengelolaan dan konservasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia (pasal 5 ayat 2) dalam arti yang diatas diamksudkan adalah sumber daya alam hayati pada dasarnya memiliki daya pulih kembali (to maintain
resources) namun tidak berarti tak berbatas.  Dengan adanya sifat-sifat yang demikian, dalam melaksanakan pengelolaan dan konvensi sumber daya alam hayati, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan  tingkat pemanfaatan baik disebagian atau keseluruhan daerah di ZEE Indonesia.

Asal tidak bertentangan maupun mengurangi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) UU. No. 5/1983 ekplorasi dan eksploitasi suatu sumber daya alam hayati di daerah tertentu di ZEE Indonesia oleh orang atau badan hukum atau pemerintah, negara asing dapat diizinkan jika jumlah tangkapan yang diperbolehkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk jenis tersebut melebihi kemampuan Indonesia untuk memanfaatkannya. Dari uraian diatas dapatlah ditegaskan bahwa dalam rangka konservasi sumber daya alam hayati, Indonesia berkewajiban untuk menjamin batas panen lestari tersebut, Indonesia berkewajiban pula untuk menjamin batas panen lestari tersebut, Indonesia berkewajiban pula menetapkan jumlah tangkapan sumber daya alam hayati yang diizinkan (allowable catch).

Dalam hal usaha perikanan, Indonesia belum dapat sepenuhnya memanfaatkan seluruh jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Selisih antara jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan jumlah kemampuan tangkap (capacity to harvest) Indonesia, boleh dimanfaatkan oleh  negara lain dengan izin Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan persetujuan internasional. Misalnya jumlah tangkapan yang diperbolehkan antara 1000 (seribu) ton sedangkan jumlah kemampuan tangkap Indonesia baru mencapai 600 (enam ratus) ton, maka negara lain boleh ikut memanfaatkan dari  sisa 400 (empat ratus) ton tersebut dengan izin Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan persetujuan Internasional. Penunjukan pada pasal 4 ayat (2) dimaksudkan untuk menegaskan bahwa jenis-jenis sedenter (sedentary species) yang terdapat pada dasar laut ZEE tunduk pada ketentuan ayat ini.

Selanjutnya ditetapkan pula bahwa bagi siapa saja yang membuat dan/ atau instalasi-instalasi atau bangunan-bangunan lainnya di ZEE Indonesia harus berdasarkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia dan dilaksanakan menurut syarat-syarat perizinan tersebut (pasal 6). Dari ketentuan tersebut di atas, dapatlah dijelaskan bahwa sesuai dengan pasal 4 ayat (1), Republik Indonesia
mempunyai hak eksklusif untuk membangun, mengizinkan dan mengatur pembangunan, pengoperasian dan penggunaan  pulau-pulau buatan, instalasiinstalasi dan bangunan-bangunan tersebut termasuk yurisdiksi yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang bea cukai, fiskal, kesehatan, keselamatan dan imigrasi.

Meskipun Indonesia mempuntai yurisdiksi eksklusif namun pulau-pulau buatan, instalasi dan bangunan-bangunan tersebut tidak memiliki laut territorial sendiri dan kehadirannya tidaklah mempengaruhi batas laut teritoria, ZEE Indonesia atau landas kontinen Indonesia. Selanjutnya ditetapkan pula bagi siapa saja yang melakukan kegiatan penelitian ilmiah (marine scientific research) kelautan ZEE Indonesia harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari dan dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oelh Pemeritah Republik Indonesia.

Dari ketentuan pasal tersebut dapatlah ditegaskan bahwa setiap penelitian ilmiah kelautan di ZEE Indonesia hanya dapat dilaksanakan setelah permohonan untuk penilitian disetujui terlebih dahulu oleh Pemerintah Republik Indonesia. Jika dalam janga waktu 4 (empat) bulan setelah diterimanya permohonan tersebut pemerintah Republik Indonesia tidak menyatakan :
a. Menolak permohonan tersebut;
b. Bahwa keterangan-keterangan yang diberikan oleh Pemohon tidak sesuai dengan kenyataan atau kurang lengkap;
c. Bahwa permohonan belum memenuhi kewajiban atas proyek penelitiannya yang terdahulu.

Suatu proyek penelitian ilmiah kelautan dapat dilakukan 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan penelitian oleh Pemerintah Republik Indonesia (penjelasan pasal 7). Kemudian ditetapkan pula bahwa bagi siapa saja yangmelakukan kegiatan-kegiatan di ZEE Indonesia, wajib melakukan langkah-langkah untuk mencegah, membatasi, mengendalikan dan menaggulangi peraturan pencemaran lingkungan laut. Pembuangan ZEE Indonesia hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari  Pemerintah Republik Indonesia. Dari ketentuan ketentuan tersebut di atas, dapatlah dijelaskan bahwa wewenang perlindungan dan pelestarian sumber daya alam di ZEE Indonesia secara Internasional didasarkan pada praktek  negara, yang sekarang yang diterima pula dalam Konvensi  Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut, sedangkan secara nasional landasan terdapat di dalam Undang-undang Nomor 4 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolahan Lingkungan Hidup.

Pembuangan (dumping) di laut dapat menimbulkan pencemaran lingkungan laut, terhubung dengan itu perlu diatur tempat, cara dan frekuensi pembuangan serta jenis, kadar dan jumlah bahan yang dibuangkan melalui perizinan. Pembuangan meliputi limbah pembuangan bahan-bahan lainnya yang menyebabkan pencemaran lingkungan laut, pembuangan limbah yang lazimnya dilakukan oleh kapal selama pelayaran tidak memerlukan izin.