Masalah yang tidak kalah pentingnya dari ZEE ini adalah aspek “law enforcement” atau penegakan hukumnya. akan tidak ada artinya sama sekali jika kita mempunyai hak-hak berdaulat dari yurisdiksi di ZEE, tetapi kita sendiri tidak dapat menegakkan hukum disana.  Di lain pihak, kita semua menyadari bahwa bagaimana sulitnya penegakan  hukum di daerah laut yang sangat luas tersebut yang merupakan bahan tambahan, disamping itu penegakan hukum di perairan Indonesia yang sudah amat luas.

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa masalah penegakan hukum ataupun pengawasan ini menjadi lebih berat lagi jika diperhitungkan bahwa daerah-daerah yang diliputi pengawasan tersebut tidak hanya terbatas pada perairan Nusantara dan laut wilayah 12 mil itu, tetapi juga landas kontinen dan zona Ekonomi eksklusif Indoensia selebar 200 mil laut.  Bertambah luasnya wilayah laut dan daerah-daerah kewenangan Indonesia tentu saja memerlukan perjuangan perluasan kemampuan untuk mengamankannya.

Penegakan hukum (law enforcement) disini diartikan sebagai bagian dari jurisdiksi  negara. Jurisdiksi  dimaksud meliputi  dan mempunyai pengertian yang antara lain adalah :
a. Jurisdiksi of legislation atau jurisdiction to prescribe (wewenang membuat aturan-aturan hukum untuk mengatur berbagai kepentingan, dan
b. Jurisdiction to enforce the law (wewenang menegakkan aturan hukum yang berlaku.

Dasar  hukum berlakunya (adanya) wewenang penegakan  hukum ini dapat
bersumber pada:
a. Kedaulatan.
Sovereignty of State yang mendasari / melandasi segala aktivitas segala aktivitas  negara baik terhadap orang, benda, wilayah,  negara dan lainlainnnya demi eksistensi dan kelangsungan hidup dan kegidupan bangsa dan negara. Di samping kedaulatan ini merupakan kekuasaan tertinggi dari negara maka kedaulatan juga merupakan hak dasar (fundamental rights) daripada negara yang perwujudannya berupa hak-hak dan kewenangan-kewenangan tertentu yang dituangkan dalam UUD, Tap. MPR, undang-undang dan
peraturan perundang-undangan lainnya. pada umumnya setiap hak dan kewenangan ini dibarengi pula dengan kewajiban serta tanggung jawab tertentu pula.
b. Ketentuan hukum Internasional.
Selain hak-hak dan wewenangan  yang bersumber pada kedaulatan negara, maka berdasarkan ketentuan Hukum Internasional baik ketentuan  hukuminternasional yang berupa “conventional law/treaty” maupun kebiasaankebiasaan internasiona dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa / negara yang beradab, maka negara sebagai subjek hukum internasional adalah pendukung hak dan kewajiban  hukum yang tertentu dapat juga dimilki negara sepeti halnya hak berdaulat dan yurisdiksi tertentu yang dimiliki  negara pantai pada zona-zona tertentu dilaut atau objek-objek tertentu di laut.

Dari pengertian sebagaimana disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah merupakan usaha atau kegiatan  negara berdasarkan kedaulatan  negara atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Hukum Internasional agar segala segala aturan yang berlaku, baik aturan hukum nasional  negara itu sendiri maupun aturan Hukum internasional,
dapat diindahkan oleh setiap orang dan/atau badan-badan hukum, bahkan negara-negara lain, dalam rangka memenuhi kepentingannya namun tidak sampai mengganggu kepentinagn pihak lain.

Kalau kita hubungkan masalah penegakan hukum ini ketentuan-ketentuan penegakan hukum ZEE berdasarkan pada Konvensi Hukum Laut yang baru, maka secara garis besarnya dapat diperincikan sebagai berikut :
a. The coastal State may, in the exerciase if its sovereign rights to explore, exploit, conserve and manage the living resources in the ZEE, take such resources, including boarding, inspection, arrest and judicial proceedings, as may necessary to ensure compliance with the laws and regulations adopted by it in conformity with this convention.  Maksudnya, dalam melaksanakan hak kedaulatannya untuk mengekplorasi, melestarikan dan mengelola sumber daya alam hayati di ZEE,  negara pantai dapat mengambil tindakan-tindakan seperti menaiki kapal, menginspeksi, menahan dan melakukan, penuntutan  hukum sesuai kebutuhan untuk menegakkan hukum negaranya  dengan mempertimbangkan ketentuanketentuan daripada konvensi (ayat 1) .
b. Arrested vessels and their crews shall be promotly released upon the posting of reasonable bond or ather security. Artinya kapal dan anakanak-anak buah kapal yang ditahan harus dilepaskan setelah tanggungan dibayarkan atau jamian keamanan lainnya (ayat 2).
c. Coastal state pinalties for violations of fisheries laws and regulations in the ZEE may not include imprisonment, inte absence of agreements to the contarary by the states concerned, or any other form of cuporal punishment. Artinya adalah kurang lebih adalah tindakan / hukuman yang boleh dijatuhkan terhadap nelayan asing di ZEE oleh Negara pantai tidak termasuk hukum penjara (ayat 3).
d. In cases of arrest or detention of foreign vessel the coastal State shall promptly notify the flag state, throght appropriate channels, of the any penalties subsequently imposed. Maksudnya bilamana sampai melakukan penahanan, negara pantai harus segera memberitahukan hal tersebut kapada perwakilan Negara bendera kapal (ayat 4).

Demikianlah mengenai penegakan hukum yang berkaitan dengan  rezim hukum ZEE menurut Konvensi Hukum laut yang baru, selanjutnya akan kita lihat bagaimana pengaturan penegakan hukum menurut perundang-undangan nasional kita. Menurut ketentuan pasal 13 UU No.5 tahun 1983, ditetapkan bahwa dalam rangka melaksanakan hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajibankewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), aparatur penegak hukum Republik Indonesia yang berwenang, dapat mengambil tindakan-tindakan penegakan hukum sesuai dengan UU No. 8 tahun 1981 tentang kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dengan pengecualian sebagai berikut :
a. Pengkapan terhadap kapal dan/atau orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran di ZEE Indonesia meliputi tindakan penghentian kapal sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang-orang tersebut di pelabuhan dimana perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut;
b. Penyerahan kapal dan/atau orang-orang tersebut harus dilakukan secepat mungkin dan tidak boleh melebihi jangka waktu 7 (tujuh) hari, kecuali apabila terdapat keadaan force majeure;
c. Untuk kepentingan penahanan, tindak pidana yang diatur dalam pasal 16 dan pasal 17 termasuk dalam golongan tindak pidana sebagimana diamksudkan pasal 21 ayat (4) huruf b. UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa terhadap kapal-kapal  dan/atau orang-orang yang diduga melakukan itndak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup dilaut khususnya bagi kaapl dan/atau orang-orang tersebut. terhadap kapal-kapal dan atau orang-orang  yang berkebangsaan Indonesia dapat diperintahkan (perintah ad-hoc) ke suatu pelabuhan atau pangkalan yang ditunjuk
oleh penyidik dilaut untuk diproses lebih lanjut. Penangkapan tersebut tidak selalu dapat dilaksanakan sesuai  dengan batas waktu penangkapan  yang ditetapkan dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, yaitu satu hari.  Oleh karena itu untuk tidak tindakan penangkapan di laut perlu diberi waktu yang memungkinkan para aparat penegak  hukum di laut membawa kapal dan dan atau orang-orang tersebut kepelabuhan atau penangkalan. Jangka waktu maksimal untuk menarik / menyeret suatu kapal dari jarak yang terjauh dari ZEE Indonesia sampai ke suatu pelabuhan atau pangkalan.  Ketentuan mengenai penahanan terhadap tindak pidana menurut UU ini belum belum diatur dalam UU No. 8 tahun 1981, sedangkan terhadap tindak pidana tersebut penahanan adalah merupakan satu upaya untuk dapat memproses perkara lebih lanjut.

Berhubung dengan hal tersebut, sekalipun ancaman pidana yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda tersebut perlu dimasukkan dalam golongan tindak pidana sebagaiman dimaksud pasal 21 ayat (4) huruf b, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP.  Selanjutnya ditetapkan pula bahwa aparatur penegak hukum dibidang penyidikan di ZEE Indonesia adalah perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh  Panglima Bersenjata Republik Indonesia (pasal 14 ayat (1)). Dalam ayat (2) ditetapkan bahwa penuntut umum adalah jaksa pada pengadilan Negeri sebagaimanadimaksud dalam ayat (3). Pengadilan yang berwenang mengadili  perlanggaran terhadap ketentuan UU ini adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi pelabuhan dimana dilakukan penahanan terhadap kapal dan atau orang-orang sebagimana yang dimaksud dalam pasal 13 huruf a. Dari ketentuan tersebut  maka dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan laut yang dapat ditunjuk sebagai penyelidik adalah misalnya komandan kapal, Panglima daerah Angkatan Laut, Komandan Pangkalan dan Komandan Stasiun
Angkatan Laut sebagai aparat penyidik di ZEE Indonesia adalah sesuai dengan ketentuan pasal 30 ayat (2) UU No. 20 Tahun 1982 tentang ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia dan pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP.

Kemudian ditetapkan pula bahwa permohonan untuk membebaskan kapal dan atau orang-orang yang ditangkap akarena didakwa melakukan perlanggaran terhadap UU ini, dapat dilakukan setiap waktu sebelum ada keputusan dari Pengadialn Negeri yang berwenang. dari  ketentuan di atas, dapat dijelaskan bahwa  permohonan membebaskan kapal/orang yang ditangkap karena melakukan perlanggaran sesuai dengan praktek yang berlaku diajukan oleh perwakilan  negara dari kapal asing yang bersangkutan.  Kemudian penetapan besarnya uang  jaminan ditentukan berdasarkan harga kapal, alat-alat perlengkapan dan hasil dari kegiatannya ditambah besarnya jumlah denda maksimum.