Laut di luar yurisdiksi nasional negara-negara disebut laut bebas atau “high seas”. Pemanfaatan laut bebas dilaksanakan berdasarkan prinsip “warisan bersama umat manusia” (common heritage of mankind), yang berarti bahwa manfaat laut bebas, baik aspek navigasi maupun aspek sumber daya alam yang diakndungnya, harus dapat dinikmati oleh seluruh ummat manusia dan tidak boleh dimonopoli oleh satu atau beberapa negara kuat saja. Prinsip tersebut melahirkan hak dan kewajiban umum tiap  negara terhadap laut bebas serta hak dan kewajiban khusus dilaut bebas tertentu tersebut, seperti menyedikan sarana pencarian dan penyelamatan (search and rescue), yang sering disingkat “SAR”, yang memadai, pengejaran tidak terputus (hot pursuit) dan pelestarian lingkungan laut.

Ketentuan-ketentuan mengenai  rezim hukum laut Bebas yang tercantum dalam konvensi Hukum Laut yang baru adalah terdapat pada part VII, Pasal 86 sampai dengan Pasal 120, berlaku semua bagian laut di luar laut pedalaman, laut wilayah dan ZEE. Pada hakekatnya ketentuan-ketentuan tersebut sama dengan yang tercantum dalam “Convention on the High Seas” dari Konvensi Jenewa tahun 1958.

Ketentuan-ketentuan yang dimaksud adalah :
1. The high seas are open to all States, whether coastal or landlocked. freedom of the high seas is exercised under the conditions laid down by this convention and by other rules or  international law.  It comprises, “inter alia”, both for coastal and landlocked States. (Laut bebas terbuka untuk semua negara, baik negara pantai maupun negara yang tidak berpantai). Namun pelaksanaan negara-negara itu harus diperhatikan kepentingan  negara lain menurut ketentuan konvensi atau aturan Hukum Internasional lain, kebebasankebebasan baik bagi negara pantai maupun bagi negara-negara tak berpantai terdri dari : 66
a. Kebebasan berlayar (freedom of navigation) ;
b. Kebebasan terbang (freedom of over flight);
c. Kebebasan meletakkan kabel dan pipa dibawah laut (freedom to lay submarine cables and pipelines) ;
d. Kebebasan membangun pulau-pulau buatan dan instalasi-instalasi lain yang diizinkan oleh hukum Internsional (freedom to construct artificial islands and other installations promoted under international law);
e. Kebebasan menangkap ikan (freedom of fishing);
f. Kebebasan melakuakn penelitian ilmiah kelautan (freedom of scientific researches).

Kemudian Konvensi Hukum laut baru ini telah mengingatkan bahwa laut bebas hanya boleh digunakan unutk keperluan damai (the high seas shall be reseved for peaceful purposes). Tidak satu negara pun boleh mengklaim setiap bagian laut bebas menjadi miliknya atau berada dibawah kedaulatannya (no State may validly purport to subject any part of the high seas to its sovereignty, pasal 89).
2. Hak atau kebebasan berlayar (rights of navigation) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Sebagai negara (coastal atau landlocked) mempunyai hak berlayar dengan mengibarkan benderanya (every State, whether coastal or landlocked, has the rights to sail ships flying its flag on the high seas: pasal 90)
b.  Setiap kapal mendapatkan kebangsaan dari benderanya (every State shall fix the conditions for the grant of its nationally to ships : pasal 91 ayat 1)
c.  Setiap kapal dengan bendera suatu Negara berada dalam yurisdiksi Negara bendera. Selama dalam pelayaran atau disuatu pelabuhan dilarang ganti bendera kecuali karena pindah.

Tanggal 31 Desember 1985,Presiden Republik Indonesia di Jakarta mengesahkan sertifikasi Indonesia terhadap konvensi perserikaatn PBB tentang Hukum Laut dengan undang-undang No. 17 tahun 1985, secara umum konvensi Hukum Laut PBB 1982, merupakan usaha masyarakat Internasional untuk mengatur masalah kelautan tersebut. Usaha masyarakat internasional untuk mengatur masalah kelautan melalui Konperensi PBB tentang hukum Laut yang ketiga telah berhasil mewujudkan  United Nations Convention on  the Law of the sea (Konvensi Perserikatan Bangsa  – Bangsa tentang hukum Laut), telah ditandatangani oleh 117 (seratus tujuh belas) negara peserta termasuk Indonesia dan 2 satuan bukan Negara di Montego Bay, Jamaica, pada tanggal 10 Desember 1982. Dibandingkan dengan konvensi  – konvensi Jenewa 1958 tentang hukum laut, Konvensi PBB tentang hukum Laut tersebut mengatur rejim–rejim hukum laut secara lengkap dan menyeluruh, yang rejim–rejimnya satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan.

Ditinjau dari isinya, Konvensi PBB tentang hukum laut   tersebut :
a. Sebagian  merupakan kodifikasi ketentuan – ketentuan hukum laut yang sudah ada, misalnya kebebasan–kebebasan di laut lepas dan hak lintas damai di laut teritorial;
b. Sebagian merupakan pengembangan hukum laut yang sudah ada, misalnya ketentuan mengenai lebar laut Teritorial menjadi Maksimun 12 mil laut dan criteria landas kontinen. Menurut konvensi Jenewa 1958 tentang hukum Laut  kriteria bagi penentuan
lebar landas kontinen adalah kedalaman air dua ratus meter atau  kriteria kemampuan eksploitas. Kini dasarnya adalah  kriteria kelanjutan  alamiah wilayah daratan sesuatu Negara hingga pinggiran luar tepian kontinennya (Natural prolongation of its land territory to the outer edge of the continental margin) atau  kriteria jarak 200 mil laut, dihitung dari garis dasar untuk mengukur lebar laut Teritorial jika pinggiran luar tepian kontinen tidak mencapai jarak 200 mil tersebut;.
c. Sebagaian melahirkan rejim– ejim hukum baru, seperti asas Negara Kepulauan, Zona Ekonomi Ekslusif dan penambangan di dasar laut Internasional. Bagi bangsa dan Negara Republik Indonesia, konvensi ini  mempunyai arti yang penting karena untuk pertama kalinya asas Negara Kepulauan yang selam dua puluh lima tahun secara terus menerus diperjuangkan oleh Indonesia, telah berhasil memperoleh pengakuan resmi masyarakat internasional. Pengakuan resmi asas Negara kepulauan ini merupakan hal ynag penting dalam rangka mewujudkan satu kesatuan wilayah sesuai dengan deklarasi Djuanda 13 Desember 1957, dan Wawasan Nusantara sebagaimanatermaktubdalam ketetapan majelis Permusyarawatan Rakyat tentang Garis –garis Besar haluan Negara, yang menjadi dasar perwujudan bagi kepulauan indonesai sebagai satu kesatuan politik, ekonomi sosial budaya dan pertahanan keamanan.

“Negara Kepulauan” menurut konvensi ini adalah suatu  negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih gugusan kepulauan dan adapat mencakup pulau–pulau lain. Konvensi menentukan pula bahwa gugusan kepulauan berarti suatu gugusan pulau–pulau termasuk bagian pulau, perairan diantara gugusan pulau–pulau tersebut dan lain–lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian eratnya sehingga gugusan pulau–pulau, perairan dan wujud alamiah lannya tersebut meruapkan kesatuan geografi dan politik yang hakiki, atau secara historis telah diangggap sebagai satu kesatuan demikian.

Negara  kepulauan dapat menarik garis dasar / pangkal lurus kepulauan yang manghubungkan titik  – titik terluar pulau  – pulau dankarang kering terluar kepulauan itu, dengan ketentuan bahwa :
a. Di dalam garis dasar/pangkal demikian termasuk pulau–pulau utama dan suatu dearah dimana perbandingan antara derah perairan dan daerah daratan, termasuk atol, adalah antara satuberbanding satu ( 1 : 1 ) dan Sembilan berbanding satu ( 9:1).
b. Panjang garis dasar/pangkal demikian tidak boleh melebihi 100 mil laut, kecuali bahwa hingga 3 % dari jumlah seleuruh garis dasar/pangkal yang mengelilingi setiap kepualaun dapat melebihi kepanjangan tersebut, hingga pada suatu kepanjangan maksimun 125 mil laut;
c.  Penarikan garis dasar/ pangkal demikian tidak boleh penyimpang dari konfirugasi umum Negara Kepulauan. Negara  Kepulauan  berkewajiban menetapkan garis–garis dasar/pangkal kepulauan  pada peta dengan skala yang cukup untuk menetapkan posisinya. Peta atau daftar koordinat geografi demikian harus diumumkan sebagaimana mestinya dan satu salinan dari setiap peta atau daftar demikian didepositnya pada Sekretaris Jenderal PBB. Dengan diakuinya asas Negara kepulauan maka perairan yang dahulu merupakan bagian dari laut lepas kini menjadi “ perairan kepulauan” yang berarti menjadi wilayah perairan Republik Indonesia.

Disamping ketentuan–ketentuan sebagaimana  telah disebutkan, syarat–syarat yang  penting bagi pengakuan internasional atas asas Negara Kepulauan adalah ketentuan–ketentuan sebagaimana diuraikan dibawah ini.

Dalam “perairan kepulauan” berlaku hak lintas damai (right of innocent passage) bagi kapal–kapal negara lain. Namun demikian Negara Kepulauan dapat menangguhkan untuk semenatara waktu hak lintas damai tersebut pada bagian–bagian tertentu dari “perairan kepulaunnya” apabila dianggap perlu untuk melindungi kepentingan keamanannya. Negara kepulauan dapat menetapkan alur laut kepulauan dan rute penerbaangan di atas alur laut tersebut.

Kapal asaing dan pesawat udara asing menikmati hak lintas laur laut kepulauan melalui alur laut dan rute penerbangan tersebut untuk transit dari suatu bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Ekslusif ke bagian lain dari laut Lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif. Alur laut kepulauan dan rute penerbagangan tersebut tidak boleh berlayar atau terbang melampaui 25 mil laut sisi kiri dan sisi kanan garis poros tersebut. Sekalipun kapal dan pesawat udara asing menikmati  hak lintas jalur laut kepulauan melalui laur laut dan rite penerbangan tersebut, namun hal ini di bidang lain dari pada pelayaran dan penerbangan tidak boleh mengurangi kedaulatan Negara Kepulauan atas air serta ruang udara di atasnya, dasr laut dan tanah di bawahnya dan sumber kekayaan di dalamnya.

Dengan demikian hak lintas alur kepulauan melalui rute penerbangan yang diatur dalam konvensi ini hanyalah mencakup hak lintas penerbangan melewati udara di atas alur laut tanpa mempengaruhi kedaulatan negara untuk mengatur penerbangan di atas wilayahnya sesuai dengan konvensi Chicago 1944 tentang penerbangan sipil ataupun kedaulatan Negara kepulauan atas wilayah udara lainnya diatas perairan Nusantara.

Sesuai dengan ketentuan konvensi, disamping harus menghormati perjanjian–perjanjian internasional yang sudah ada, Negara kepulauan berkewajiban pula menghormati hak–hak tradisioanal penangkapan ikan dan kegiatanlain yang sah dari negara–negara tetangga yang langsung berdampingan, serta kabel laut yang telah ada dibagian tertentu perairan kepulauan yang dahulunya merupakan laut lepas. Hak–hak tradisional dan kegiatan lain yang sah tersebut tidak boleh dialihkan kepada atau dibagi dengan Negara ketiga atau warganegaranya.

Konvensi perserikatan Bangsa – bangsa tentang hukum Laut ini mengatur pula rejim sebagai berikut :
1. Laut Teritorial dan Zona Tambahan
a. Laut tertorial
Konferensi  PBB  tentang hukum laut yang pertama (1958) dan kedua (1960) di Jenewa tidak dapat memecahkan masalah lebar laut  teritorial Karena pada waktu itu praktek  negara menunjukkan keanekaragaman dalam masalah lebar laut teritorial, yaitu dari 3 mil laut hingga 200 mil laut. Konferensi PBB tentang hukum laut ketiga pada akhirnya berhasil menentukan lebar laut Teritorial maksimal 12 mil laut sebagai bagian dari keseluruhan paket rejim – rejim hukum laut,  khususnya :
1)  Zona ekonomi Eksklusif yang lebarnya tidak melebih 200 mil laut dihitung dari garis dasar/pangkal darimana lebar laut territorial
diukur dimana berlaku kebebasan pelayaran;
2)  Kebebasan transit kapal – kapal asing melalui selat yang digunakanuntuk pelayran internasioanal;
3)  Hak akses Negara tanpa pantai ked an dari laut dan kebebasan transit;
4)  Tetap dihormati hak lintas laut damai melalui laut territorial.
Rejim laut teritorial memuat ketentuan sebagai berikut:
1) Negara pantai mempunyai kedaulatan penuh atas Laut territorial, ruang udara diatasnya, dasar laut dan tanah dibawahnya serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
2) Dalam laut Teritorial berlaku hak lintas laut damai bagi kendaraan–kendaraan air asing. Kendaraan air asing yang menyelenggarakan lintas laut damai di laut  teritorial tidak boleh melakukan ancaman  atau penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah atau kemrdekaan politik  negara pantai serta tidak boleh melakukan pencemaran dan melakukan kegiatan lain yang tidak ada hubungan langsung dengan lintas laut damai. Pelayaran lintas laut damai tersebut harus dilakukan secara terus menerus, langsung serta secepatnya, sedangkan berhenti membuang  jangkar hanya dapat dilakukan bagi keperluan navigasi yang normal atau karena keadaan memaksa (force majeure) atau dalam keadaan bahaya atau untuk tujuan memberikan bantuan pada orang, kapal atau pesawat udara yang berada dalam kedaan bahaya.
3) Negara pantai berhak membuat peraturan tentang lintas laut damai yang berkenaan dengan keselamatan pelayaran dan penngaturan lintas laut, perlindungan alat bantuan serta fasilitas navigasi, perlindungan kabel dan pipa bawah laut, konservasi kekayaan alam hayati, pencegahan terhadap pelanggaran atas peraturan perikanan, pelestarian lingkungan hidup dan pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran, penelitian ilmiah kelautan dan survey hidrografi dan pecegahan pelanggaran peraturan bea cukai, fiskal imigrasi dan kesehatan.
b. Zona Tambahan
Jika dalam Konvensi jenewa 1958, lebar Zona Tambahan pada lebar tritorial diukur, maka Konvensi PBB  III 1982 kini menentukan bahwa, dengan ditentukannya lebar laut Teritorial maksimal 12 mil laut, lebar Zona Tambahan adalah maksimal 24 mil laut diukur dari garis dasar laut teritorial.

Di zona  tambahan, negara pantai dapat melaksanakan pengawasan dan pengendalian yang perlu, untuk :
1) Mencegah pelanggaran terhadap peraturan perundang – undangannya di bidang bea cukai, fiskal keimigrasian dan kesehatan yang berlaku diwilayah darat dan laut teritorial negara pantai;
2) Menindak pelanggaran–pelanggaran atas peraturan perundang–undangan tersebut yang dilakukan di wilayah darat dan  laut teritorial negara pantai;
3) Selat yang digunakan untuk pelayaran internasional.
Penetapan lebar laut Teritorial maksimal 12 mil laut membawa akibat bahwa perairan dalam selat yang semula merupakan bagian dari laut lepas berubah menjadi bagian dari laut teritorial maksimal 12 mil laut. Oleh karena itu, dengan  tidak mengurangi pelaksanaan kedaulatan dan yuridiksi negara– egara pantai dibidang lain dari pada lintaslaut dan lintas udara, kendaraan air asing pesawat udara asing mempunyai hal intas laut/udara melalui sutu selat yang digunakan untuk pelayaraninternasional. Negara-negara selat, dengan memperhatikan ketentuan–ketentuan Konvensi, dapat membuat perundang–undangan mengenai lintas laut transit melalui selat tersebut bertalian dengan :
a. Keselamatan pelyaran dan pengaturan lintas laut;
b. Penecegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran;
c. Pencegahan penangkapan ikan, termasuk penyimpanan alat penangkapan ikan dalam palka;
d. Memuat atau membongkar komoditi, mata uang atau orang – orang, bertentangan dengan peraturan perundang  – undangan bea cukai, fiscal, imigrasi dan kesehatan.

3. Zona Ekonomi Eksklusif
Dizona Ekonomi Eksklusif, Negara pantai mempunyai :
a.  Hak berdaulat untuk tujuan eksploirasi, eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber kekayaan alam baik hayati maupun non  hayati diruang air dan kegiatan–kegiatan lainnya untuk eksploirasi dan eksploitasi ekonomi Zona tersebut seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin.
b.  Jurisdiksi yang berkaitan dengan pembuatan dan penggunaan pulau–pulau buatan, instalasi- instalasi dan bangunan–banguanan lainnya, penelitian ilmiah dan perlindungan serta pelestarian lingkungan laut.
c. kewajiban untuk menghormati kebebasan pelayaran dan penerbanngan internasional, pemasangan kabel atau pipa bawah laut menurut prinsip hukum internasional yang berlaku di Zona Ekonomi Eksklusif.
d. kewajiban untuk memberikan kesemapatan terutama kepada Negara tidak berpantai atau Negara yang secara geografis taidak beruntung untuk turut serta memanfaatkan surplus dari jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan.

Masalah Zona Ekonomi Eksklusif yang lebarnya tidak melebihi 200 mil laut tersebut erat kaitannya dengan masalah penetapan lebar laut Teritorial 12 mil laut, karena :
a.  Beberapa  negara pantai, yang menganut lebar laut  teritorial 200 mil laut, baru dapat menerima penetapan lebar laut teritorial maksimal 12 mil laut dengan adanya rejim Zona Ekonomi Eksklusif yang lebarnya tidak melebihi 200 mil laut
b. pada sisi lain :
1) Negara–negara tanpai pantai dan negara–negara secara geografis tidak beruntung baru dapat menerima penetapan lebar Laut teritorial maksimal 12 mil laut dan Zona Ekonomi Eksklusif yang lebarnya tidak melebihi 200 mil laut dengan ketentuan bahwa mereka memperoleh kesempatan untuk turut serta memanfaatkan surplus dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan.
2) Mereka mempunyai hak transit ke dan dari laut melalui wilayah negara pantai/negara transit.
3) Negara-negara maritim baru dapat menerima rejim Zona Ekonomi Eksklusif jika  negara pantai tetap menghormati kebebasan pelayaran/ penerbangan melalui Zona Ekonomi Eksklusif.
4) Landas Kontinen.
Berbeda dengan Konvensi Jenewa 1958 tentang Landas Kontinen yang menetapkan lebar landas kontinen berdasrkan pada kriteria kedalaman atau kriteria kemampuan eksploitasi, maka Konvensi 1982 ini mendasarkan pada berbagai kritria :
a. Jarak sampai 200 mil laut jika tepian luar tidak mencapai jarak 200 mil laut tersebut;
b. Kelanjutan  alamiah wilayah daratan dibawah laut hingga tepian luar kontinen yang lebarnya tidak boleh melebihi 350 mil laut yang diukur dari garis dasar laut teritorial jika diluar 200 mil masih terdapat daerah dasar laut yang merupakan kelnjutan lamiah dari wilayah daratan dan jika memenuhi criteria kedalaman sedimentasi yang ditetapkan dalam konvensi; atau
c. Tidak boleh melebihi 100 mil laut dari garis kedalaman (isobaths) 2500 meter. Kriteria kelanjutan alamiah wilayah daratan di bawah laut hingga tepian luar kontinen yang  ditentukan dalam konvensi ini pada akhirnya dapat diterima  negara–negara bukan negara pantai, khususnya negara–negara tanpa pantai atau negara–negara yang geografis tidak beruntung setelah konvensi juga menentukan bahwa  negara pantai mempunyai kewajiban untuk memebrikan pembayaran atau kontribusi dalam natura yang berkenaan  dengan eksploitasi sumber kekayaan non–hayati Landas Kontinen di luar 200 mil laut. Pembayaran atau kontribusi tersebut harus dilakukan melalui Otorita Dasar Laut Internasional yang akan membagikannya kepada Negara peserta Konvensi di dasarkan pada criteria pembagian yang adil dengan memperhatikan kepentingan serta kebutuhan  negara–negara berkembang, khususnya negara–negara yang pekembangannya masih paling rendah dan negara–negara tanpai pantai. Sekalipun Landas Kontinen pada mulanya termasuk dalam rejim Zona Ekonomi Eksklusif, namun dalam Konvensi ini Landas Kontinen diatur dalam Bab tersendiri . hal ini berkaitan dengan diterimanya criteria kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga parkiran luar tepian kontinen, yang memungkinkan lebar landas kontinen melebihi lebar Zona Ekonomi Eksklusif.
5. Laut Lepas
Berbeda dengan konvensi Jenewa 1958 tentang Laut Lepas yang menetapkan laut lepas dimulai dari batas terluar laut territorial. Konvensi ini menetapkan bahwa laut Lepas tidak mencakup Zona Ekonomi Eksklusif, Laut territorial perairan pedalaman dan perairan kepualauan.  Kecuali perbedaan–perbedaan tersebut di atas, pada dasarnya tidak terdapat perbedaan antara Konvensi Jenewa 1958 tentang laut Lepas dan Konevensi PBB tentang hukum Laut mengenai hak–hak dan Kebebasan–kebebasan dilaut lepas. Kebebasan–kebebasan tersebut harus dilaksanakan oleh setiap negara dengan mengindahkan hak  negara lain dalam melaksanakan kebebasan di lautLepas. Disamping mengatur hak–hak kebebasan–kebebasan di Laut Lepas. Konvensi ini juga mengatur masalah konservasi dan  pengelolaansumber kekayaan hayati di laut lepas yang dahulu diatur dalam Konvensi Jenewa 1958 tentang Perikanan dan konservasi sumber kekayaan hayati dilaut lepas.
6. Rejim Pulau
Rejim pulau diatur dalam Bab tersendiri dalam konvensi ini yang dihubungkan dengan masalah Laut Teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen. Konvensi menentukan bahwa pulau / karang mempunyai Laut Teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen dengan ketentuan bahwa pulau/ karang yang tidak dapat mendukung habitat manusia atau kehidupan ekonominya sendiri, tidak mempunyai Zona Ekonomi Eksklusif atau Landas KOntinen sendiri dan hanya berhak mempunyai Laut Teritorial saja.
7. Rejim Laut tertutup / setengah tertutup.
Penetapan lebar laut Teritorial maksimal 12 mil laut dan Zona Ekonomi Eksklusif yang lebarnya tidak melebih 200 mil diukur dari garis laut territorial, mengakibatkan bahwa perairan Laut Tertutup/ setengah yang dahulunya merupakan laut Lepas menjadi lautTeritorial atau Zona Ekonomi Eksklusif negara–negara  disekitar atau berbatasan dengan laut tertutup/ setengah tertutup tersebut. Rejim laut tertutup/ setengah tertutup diatur dalam satu bab tersendiri dalam konvensi ini. Menganjurkan antara lain agar  negaranegara yang berbatasan dengan Laut Tertutup/setengah tertutup mengadakan kerjasama mengenai pengelolaan, konservasi sumber kekayaan alam hayati dan perlindungan serta pelestarian lingkungan laut tersebut.
8. Rejim akses Negara tidak berpantai ked an dari laut serta kebebasan transit Jika dalam Konvensi Jenewa 1958 tentang Laut Lepas masalah hak akses negara tanpai pantai diatur dalam salah satu pasal, Konvensi ini menngatur masalah rejim akses negara tanpa pantai ked an dari laut serta kebebasan transit melalui  negara transit secara lebih terperinci dalam satu bab tersendiri. Rejim ini berkaitan dengan hak   negara–negara tersebut untuk ikut memanfaatkan sumber kekayaan alam yang terkandung dalam Zona
Ekonomi Eksklusif dan Kawasan dasar laut internasional. Sesuai ketentuan–ketentuan dalam konvensi, pelaksnaan hak akses Negara tidak berpantai serta kebebasan transit melalui wilayah Negara transit dan di Zona Ekonomi Eksklusif perlu diatur dengan perjanjian bilateral subregional dan regional.
9. Kawasan Dasar laut Internasional
Kawasan Laut Internasional adalah dasar laut/samudra yang terletak di luar landas Kontinen dan berada di bawah Laut Lepas. Konvensi menetapkan bahwa kawasan Dasar Laut Internasional dan kekayaan alam yang terkandung di  dasar laut dan tanah di bawahnya merupakan warisan bersama umat manusia. Tidak ada satu negarapun boleh menuntut atau melaksanakan kedaulatan atau hak berdaulat atas bagian dar kawasan Dasar laut Internasional atau kekayaan alam yang terdapat didalamnya. Demikian pula tidak satu negarapun atau badan hukum atau orang boleh melaksanakan pemilikan atas salah bagian dari kawasan tersebut semua kegiatan di kawasan Dasar Laut Internasional dilaksanakan untuk kepentingan umat manusia secara keseluruhan, maka pengelolaannya dilaksanakan oleh suatu badan internasional, yaitu Otorita Dasar Laut Internasional (International Seabed Authority). Adapun pengelolaannya di dasarkan pada suatu sistem, yaitu sistem parallel, yakni selama Perusahaan (Enterprises) sebagai wahana otorita belum dapat beroperasi secara penuh, negara–negara peserta Konvensi termasuk perusahaan negara dan swastanya dapat melakukan penambangan dikawasan Dasar Laut Internasional tersebut berdasarkan suatu hubungan keraj atau asosiasi dengan otorita. Konvensi  PBB tentang hukum Laut ketiga dengan suatu revolusi I, menetapkan pula pembentukan  Komisi Persiapan (Preparatory Commission) yang tugasnya adalah untuk mempersiapkan antara lain pembentukan otorita Dasar Laut Internasional dan Pengadilan Internasional
untuk hukum laut.
10. Perlindungan dan pemeliharaan lingkunga laut.
Walaupun perlahan–lahan akan tetapi pada akhirnya tumbuh kesadaran bahwa, sekalipun laut itu sangat luas tetapi sumber–sumber kekayaan yang terkandung didalamnya tidak tanpa batas kelestarian. Penangkapan hidup jenis ikan selalu mengandung suatu resiko bahwa kelangsungan hidup jenis ikan tersebut dapat terancam dengan kepunahan. Pengembangan teknologi dibidang perikanan, yang memungkinkan penangkapan ikan dalam skala besar, dapat mengakibatkan tidak hanya kepunahan jenis–jenis ikan akan tetapi juga kemunduran besar  bagi perusahaa-perusahaan yang tergantung dari penangkapan jenis – jenis ikan tersebut.
Disamping itu tumbuh kesadaran mengenai kelestarian lingkungan  hidup, yang pada akhirnya menggerakkan PBB untuk meyelenggarakan konferensimengenai lingkungan hidup di Stockholm dalam tahun1972; Pembuangan limbah secara tidak terkendali ke dalam lautan membawa akbat kerusakan yang parah pada lingkungan laut. Demikian pula, pencemaran yang diakibatkan oleh kecelakaan tangker  –tangker raksasa, seperti  Torrey Canyon dalam tahun 1967  dan Amoco Cadits dalam tahun 1978, membawa kerusakan yang sangat parah pada lingkungan hidup. Berdasarkan kenyataan–kenyataan sebagaimana tersebut di atas, konvensi menentukan bahwa setiap  negara mempunyai hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber–sumber kekayaan alamnya sesuai
dengan  kewajibannya untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut.
11. Penelitian ilmiah kelautan
Konvensi menentukan bahwa kedaulatan negara pantai mencakup pula pengaturan penelitian ilmiah kelautan di Laut territorial atau perairan kepulauan. Hal tersebut berarti bahwa setiap penelitian ilmiah kelautan yang dilaksanak dalam laut teritorial/perairan  kepulauan hanya dapat dilaksanakan dengan seizin  negara pantai. Konvensi menetapkan pula bahwa  negara pantai mempunyai yurisdiksi untuk penelitian ilmiah oleh kelautan ZEE dan Landas Kontinen.
Penelitian ilmiah oleh negara asing atau organisasi internasinal sepanjang tidak bertentangan dengan  ketentuan–ketentuan sebagaiman diatur dalam konvensi supaya diizinkan oleh  negara pantai. Untuk penelitian ilmiah kelautan yang dilakukan di Laut Lapas berlaku kebebasan penelitian dengan  ketentuan bahwa penelitian  ilmiah yang dilakuakan di Landas Kontinen tunduk pada rejim penelitian Landas Kontinen. Demikian juga bagi penelitin ilmiah di Kawasan Dasr laut International berlaku prinsip kebebasan
penelitian ilmiah yang tunduk pada rejim Kawasan Dasr Laut Internasional. 12. Pengembangan dan Alih Teknologi
a. Negara-negara  secara langsung atau melalui organisasi internasional yang berwenang, harus mengadakan kerjasama sesuai dengan
kemampuan masing–masing untuk secara aktif memajukan pengembangan dan pengalihan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan;
b. semua negara wajib memajukan pengembangan kemampuan ilmiah dan teknologi kelautan  negara–negara  yang memerlukan bantuan teknik dalam bidang tersebut, khususnya  negara–negara berkembang,termasuk negara–negara  tanpai  pantai dan yang secara geogarfis tidak beruntung, yang memerlukan bantuan di bidang eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumbe  –sumber kekayaan laut, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, penelitian ilmiah kelautan, dengan tujuan  untuk mempercepat pembangunan sosial dan ekonomi negara–negara berkembang.
13. Penyelesaian Sengketa
Konvensi menentukan bahwa setiap  negara  peserta Konvensi harus menyelesaikan suatu sengketa mengenai penafsiran dan penerapan Konvensi melalui jalan  damai sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 3 Piagam  PBB. Konvensi ini mengatur sistem penyelesaian sengketa, dimana Negara – Negara peserta berkewajiban untuk tunduk pada salah satu daripada lembaga penyelesaian sengketa sebagai berikut: Mahkamah Internasional (I.C.J), Pengadilan Internasional untuk hukum Laut, Arbitrasi Umum atau Rbutrasi khusus.
Konvensi 1982 ini membentuk pengadilan internasional untuk hukum laut sebagai mahkamah tetap (standing tribunal) dan Arbitrasi umum serta arbitrasi khusus sebagai  mahkamah ad hoc (ad hoc Tribunal). Setiap sengketa mengenai penafsiran dan penerapan Konvensi dapat diajukan untuk diselesaikan oleh salah satu dari ke empat macam lembaga penyelesaian sengekta tersebut diatas, kecuali sengketa mengenai penafsiran dan penerapan BabXI konvensi mengenai Kawasan Dasar laut internasional beserta lampiran- lampiran Konvensi yang bertalian dengan masalah Kawasan dasar laut Internasional, yang merupakan yurisdiksi mutlak kamar sengketa dasar laut. Sejalan dengan masalah persaiapan pembentukan organ–organ otorita dasar laut international, maka pembentukan pengadilan–internasional untuk hukum laut beserta kamarkamar di dalamnya harus dipersiapkan pula oleh Komisi persiapan sesuai dengan ketentuan Resolusi I yang diambil oleh konperensi PBB tentang hukum laut ketiga, agar dapat segera berfungsi setelah Konvensi mulai berlaku.