Evaluasi yang dilakukan untuk mengukur pemahaman peserta didik atas materi pembelajaran ke 3 dilakukan dalam bentuk penulisan kuis diakhir perkuliahan yang dikemas dalam beberapa pertanyaang seperti :
1. Mengapa asas Negara kepulauan harus diimplementasikan dalam berbagai peraturan perundang Republik Indonesia ?
2. Mengapa pengumuman pemerintah mengenai suatu obyek hukum selalu diikuti dengan undang–undang ?
3. Apa implikasi dari ratifikasi Indonesia terhadapa konverensi hukum laut PBB 1982 ?

Daftar Bacaan :
I. Wayan Parthiana,  Landas Kontinen Dalam Hukum  Laut Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 2005.
Made Pasek Diantha,  Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia,  Bandung: Mandar Maju, 2005
——————, Analisis Negara Kepulauan  dan Landas Kontinen Dalam Perspektif Kepentingan  Indonesia,  Denpasar,  CV. Karya MasAgung, 1993.
Syahmin, AK,  Beberapa  Perkembangan dan Masalah Hukum Laut International, Bandung: Bina Cipta, 1988.
UU No. 6 / 1996 tentang Wilayah Perairan Indonesia.
UU No. 17 / 1985 tentang Pengelolaan Konvensi Hukum Laut 1982.
UU No. 5/ 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
UU No. 1 /1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.
PP No. 8 / 1992 tentang Lalu lintas Damai Kendaraan air asing.