Hak lintas transit bagi kapal-kapal melalui selat yang digunakan untuk pelayaran internasional diatur dalam seksi 2 dari bagian III (pasal 37-44).
Berlainan dengan hak lintas damai yang diatur oleh Bagian lain tentang lintas melalui laut territorial, hak lintas transit hanya diatur oleh Seksi 2 ini saja.

Perbedaan antara hak lintas transit dan hak lintas damai akan segera terlihat dengan jelas dalam  ketentuan–ketentuan Seksi 2, khususnya  Pasal 37 yang menetapkan bahwa:  “This Section  applies to straits which are used for international navigation between one part of the high seas or an exlusive economic zone and another part of the high seas or an exlusive economic zone.”

Pemisahan pengaturan tentang lintas transit ini juga tampak dalam ketentuan pasal 34 yang menggambarkan dengan jelas perbedaan antara lintas
damai dan lintas transit, disamping juga pasal 39 yang menetapkan bahwa kapal dan pesawat udara harus mematuihi ketentuan–ketentuan  dari bagian ini. Pasal 34 mengakui bahwa selatr  yang digunakan untuk pelayaran internasional berada dibawah kedaulatan penuh dari Negara pantai, meskipun demikian lintasan melalui wilayah perairan tersebut harus tunduk pada ketentuan-ketentuan bagian ini, ruang lingkup berlakunya ketentuan-ketentuan ini dikecualikan bagi :
(1).  Selat–selat yang termasuk dalam kategori Pasal 38 ayat 1; dan
(2).  Selat-selat yang termasuk dalam kategori Pasal 45 ayat 1(b).

Adalah kurang tepat untuk memberlakukan lintas transit bagi selat yang termasuk ke dalam kategori pasal 38 ayat 1, yaitu bahwa pada selat yang :
“….Formed by an island of a State bordering the strait and its mainland, transit passage shall not apply if there exist seaward of the island a route through an exclusive economic zone of similar convenience  with respect to navigantional and hydrographical characteristics”.

Terlebih-lebih karena pada arah laut tersedia rute yang sama fungsinya dilihat dari segi navigasi dan hidrografis. Perlu diperhatikan bahwa yang dimaksudkan dengan convenience disini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan sifat-sifat navigasi dan hidrografis. Jadi apabila tidak tepat apabila ada Negara pemakai selat yang mengkehendaki diberlakukannya lintas transit karena alasan-alasan militer, strategis maupun ekonomis. Bagi selat demikian, maupun bagi selat dengan kategori kedua, yaitu yang terletak diatara laut lepas atau zona ekonomi ekslusif denga laut territorial suatu negara, berlaku hak lintas damai.

Pasal 38 ayat 2 memberi pengertian tentang lintas transit sebagai pelaksanaan dari kebebasan pelayaran dan penerbangan berdasarkan bagian ini, semata-mata untuk tujuan transit yang terus-menerus, langsung dan secepat mungkin, pada selat yang digunakan untuk pelayaran internasional yang menghubungkan dua wilayah laut sebagaimana yang digambarkan dalam pasal 37. Persyaratan tersebut tidak menutup kemungkinan bagi kapal–kapal atau pesawat udara asing yang mempunyai maksud untuk memasuki, meninggalkan atau kembali dari suatu negara yang berbatasan dengan selat tersebut, dan harus mematuhi ketentuan-ketentuan untuk memasuki negara tersebut.

Dengan demikian lintas transit hanya berlaku untuk :
(1).  Lintasan melalui selat tanpa berhenti dari kedua arah;
(2).  Lintasan melalui sebagaian dari selat untuk memasuki atau meninggakkan Negara pantai; dan
(3).  Lintasan dari Negara pantai melalui sebagian dari selat menuju ke laut lepas atau zona ekonomi ekslusif.

Perlu diperhatikan bahwa untuk dapat disebut sebagai suatu lintas transit, faktor utama yang menentukan adalah kedudukan selat sebagai perairan yang menghubungkan satu bagian dari laut lepas atau zona ekonomi ekslusif dengan bagian dari lain dari laut lepas atau zona ekonomi ekslusif. Oleh karena itu untuk dapat dianggap sebagai lintas transit, suaut lintasan harus dimulai dan/atau berakhir pada satu bagian dari laut lepas atau zona ekonomi ekslusif. Akan tetapi hal ini tidak berarti bahwa pada selat demikian hanya berlaku rejim lintas transit saja, karena masih  dimungkinkan juga berlakunya rejim lintas damai selama lintasan tersebut bukan merupakan salah satu dari ketiga bentuk lintasan tersebut diatas.

Berbeda dengan lintas damai, untuk lintas transit tidak ada perbedaan pengaturan berdasarkan jenis kapal. Demikian juga, tidak terdapat persyaratan–persyaratan untuk pelaksanaan lintas itu sendiri, maupun kewajiban untuk meminta izin maupun memberitahukan terlebih dahulu. Disamping itu, pasal 38 ayat 1 menjamin lintas perbedaan berdasarkan jenis ataupun kategori.  Dengan demikian lintas transit berlaku juga bagi kapal-kapal perang maupun pesawat udara militer. Meskipun demikian, dalam lintas transit tidak ada keharusan untuk meminta izin maupun memberitahukan terlebih dahulu.

Hak dan kewajiban Negara Pantai

Sesuai dengan ketentuan padal 44, konvensi membebani  negara pantai yang berbatasan dengan selat (Negara tepi selat) suautu kewajiban untuk tidak menghambat lintas transit. Disamping itu negara pantai juga harus mengumumkan dengan tepat setiap adanya bahaya  bagi pelayaran maupun penerbangan yang diketahuinya. Karena hak lintas transit ini merupakan pelaksanaan dari kebebasan pelayaran,  negara pantai tidak diperkenankan untuk menangguhkan pelaksanaannya.

Ketentuan–ketentuan pokok tentang hak negara pantai untuk menetapkan peraturan perundang-undangan tentang lintas transit tercantum dalam pasal 42,yang terbatas hanya pada hal–hal sebagai berikut :
(1).  Keselamatan pelayaran dan pengaturan lalu-lintas dilaut sebagaimana ditentukan oleh pasal 41;
(2).  Pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran dengan melaksanakan peraturan internasional yang berlaku tentang pembuangan minyak, limbah berminyak dan bahan beracun lainnya di selat;
(3).  Bagi kepala penangkap ikan, pencegahan penangkapan ikan termasuk cara penyimpanan alat penangkap ikan;
(4).  Meneaikkan keatas kapal atau menurunkan dari kapal setiap komoditi, mata uang atau orang, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dari Negara tepi selat tentang bea cukai, fiskal imigrasi atau seniter.

Di  samping pembatasan-pembatasan tersebut diatas, Negara pantai juga dikenakan persyaratan untuk tidak melakukan diskriminasi secara formal maupun nyata diatara kapal–kapal asing, yang dalam pelaksanaannya akan member akbit praktis sebagai penolakan, penghambatan atau pengurangan pelaksanaan hak lintas transit.

Wewenang lain yang diberikan kepada Negara pantai adalah untuk menetapkan alur-alur laut dan skema pemisah lalu-lintas pada selat yang
digunakan untuk pelayaran internasional, dengan persyaratan–persyaratan sebagai berikut :
(1).  Harus sesuai dengan peraturan internasional yang diterima secara umum;
(2).  Setiap penentuan atau pergantian alur laut dan skema pemisah lalu-lintas harus berdasarkan penerimaan oleh organisasi internasional
yang berwenang dan disepakati bersama dengannya;
(3).  Harus mencantumkannya secara jelas pada peta yang diumumkan sebagai mestinya.

Khususnya mengenai tindakan-tindakan pencegahan pada selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, yang meskipun tidak termasuk ke dalam seksi 2 dari bagian III ini, adalah ketentuan Pasal 233. Pasal ini merupakan hasil usaha dari Malaysia yang didukung oleh Indonesia da Singapura, yang disampaikan pada sidang keenam Konperensi sebelum dikeluarkannya naskah ICNT pada tahun 1977.

Pasal  233  ini pada pokoknya memberikan wewenang pada  negara pantai yang berbatasan dengan selat yang digunakana utntuk pelayaran internasional, untuk memaksakana penataan oleh kapal-kapal asing terhadap peraturan perundang-undangan  negara pantai mengenai keselamatan pelayaran dan pencegahan serta pengawasan pencemaran yang dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat 1 (a) dan (b).

Usul ini diaujukan oleh Malaysia mengingat pentingnya pengaturan seperti itu bagi Selat Malaka  –  Singapura, terutama setelah ketiga  negara tepi selat tersebut berhasil mencapai persetujuan bersama untuk mengatur lalu-lintas pelayaran pada wilyah tersebut, antara lain dengan menetapkan UKC (Under Keel Clearance) setinggi 3,5 meter bagi kapal–kapal yang akan melintasi selat tersebut.

Pada sidang Konperensi Hukum Laut III yang ke 11 tahun 1982, ketiga negara menegaskan lagi pentingnya hal tersebut yang kemudian juga
mendapatkan dukungan dari beberapa Negara maritim. Sesuai dengan ketentuan pasal 236, ketentuan pasal 233 tersebut tidak berlaku bagi kapal perang. Pasal 236 memberikan jaminan hak kekebalan (imunitas) bagi kapal-kapal perang dan kapal-kapal lainnya serta pesawat udara pemenrintah yang dioperasikan untuk tujuan yang non komersial, dan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 tentang perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

Pasal 236 ini disusun dengan beberapa alasan. Adalah tidak tepat untuk menerapkan peraturan-peraturan internasional, kepada kapal-kapal perayng yang mempunyai konfigurasi dan misi tertentu. Selain dari itu dikhawatirkan bahwa apabila ketentuan tersebut diterapkan kepada kapal-kapal perang, akan mengakibatkan dampak timbulnya wewenang Negara pantai untuk melakukan pemeriksaan. Hal ini sudah barang tentu merupakan suatu hal yang tidak dikehendaki untuk terjadi pada kapal-kapal perang. Disamping itu kapal-kapal perang juga dianggap bukan merupakan jenis kapal yang dapat membahayakan lingkungan laut.

Kewajiban kapal pada waktu melakukan lintasan

Kewajiban kapal-kapal dan pesawat udara pada waktu melaksanakan lintas transit diatur oleh Pasal 39 dan 40 Pasal 39 ,menguraikan secara rinci rangkaian kewajiban yang harus dipenuhi tersebut, sebagai berikut :
(a).  proceed without delay through or over the sraits;
(b).  refrain from any thereat or use of force against  the sovereignty, territorial integrity or political independence of states bordering the
strait, or in any other manner in violation of the principles of international of law embodied in the charter of the united Nations;
(c).  refrain from any activities other than those incident to their normal modes of continous and expeditious transit unless rendered necessary by force majeure or by distress;
(d).  comply with other relevant provisions of this part.

Ketentuan–ketentuan tersebut di  atas adalah ketentuan-ketentuan yang berlaku umum baik bagi kapal-kapal maupun pesawat udara. Pokok utama dari kewajiban tersebut adalah bahwa dalam melakukan lintasan harus berjalan tampa terhambat (delay), misalnya saja berlayar mondar mandir tidak diperkenankan.

Pokok kedua  menetapkan kewajiban bagi kapal-kapal dan pesawat udara untuk mengihindarkan diri dari penggunaan ancaman kekerasan atau kekerasan dalam bentuk apapun dalam bentuk kedaulatan, keutuhan wilayah, atau kemerdekaan politik dari  negara pada tepi selat. Disamping itu juga tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan asas-asas hukum internasional sebagaiman yang tercantum dalam piagam PBB.

Pokok yang ketiga dari pengaturan ini menunjuk kepada kewajiban kepal-kapal dan pesawat udara selama transit, untuk memusatkan kegiatan, hanya kepada cara yang normal untuk melakukan lintasan yang langsung, terus-menerus, dan secepat mungkin, dan secepat mungkin. Keadaan force mejure atau apabila sedang dalam kesulitan. Sedangkan pokok yang terakhir menunjuk kepada kewajiban untuk mematuhi ketentuan-ketentuan lain dari bagian ini.

Pasal 39 juga menetapkan ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku bagi kapal, yaitu untuk :
(a).  Comply with generally accepted international regulations, procedures and practices  for safety at sea, including the intenational regulation
for preventing collisions at sea;
(b).  comply with generally accepted international regulations, procedures and practices for the prevention, reduction and control of pollution form ships,”

Sedangkan bagi pesawat udara, kewajiban-kewajiban khusus itu berupa:
(a)  observes the rules of air established by the international civil aviation organization as they apply to civil aircraft; state aircraft will normally
comply with such safety measures and will at all time operate with due regard for the safety of navigation;
(b)  at all times monitor the radio frequency assigned by the competent intenationally designet air traffic control authority or the apporiete
international distress radio frequency.

Kewajiban-kewajiban khusus baik bagi kapal-kapal maupun pesawat udara tersebut diatas menunjuk kepada ketentuan-ketentuan atau standard yang telah diterima secara international bagi keselamatan pelayaran maupun penerbagangan.

Pasal 40 mengatur tentang kapal-kapal yang digunakan untuk penelitian ilmiah atau survey hidrografis, yang tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan-kegiatan penelitian tanpa mendapat izin terlebih dahuludari Negara pantai. Berbeda dengan ketentuan Pasal 19 tentang kegiatan-kegiatan yang dapat menyebabkan suatu lintasan menjadi tidak damai, padal 39 dan 40 ini tidak menetapkan jenis atau bentuk kegiatan yang akan menyebabkan suatu lintasan tidak merupakan lintasan transit.

Masalahanya kemudian adalah apakah suatu pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pasal 39 dan 40 tersebut diatas dapat menyebabkan suatu lintasan menjadi bukan lintas transit, atau apakah Negara pantai dapat melakukan tindakan-tindakan pencegahan? Kalau lintas damai memakai sebagi ukuruan adalah kegiatan kapal sewaktu melakukan lintasan , pengertian lintas transit menurut konvensi adalah pelaksanaan dari kebebasan pelayaran yang langsung, terus menerus dan secepat mungkin. Pasal 39 tidak memberikan penjabaran seperti pasal 19, karena ke dalam pengertiannya tercakup  kebebasan pelayaran dan penerbangan, meskipun dikaitkan dengan suatu tujuan khusus untuk “transit secara terus menerus dan langsung” tersebut, apabila kapal yang sedang melakukan lintasan bermaksud untuk memasuki, atau meninggalkan, atau kembali kewilayah Negara tepi selat.

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 39 dan 40 tersebut diatas, dengan demikian tidak dapat dianggap sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 38 ayat 2, dan lintasan nya tetap akan dianggap sebagai lintas transit. Apabila hal yang serupa  terjadi dalam pelaksanaan hak lintas damai. Akan tetapi apakah keadaan demikian tidak menutup kemungkinan bagi Negara pantai untuk bertindak?

Tolak ukur yang dapat dipakai oleh  negara pantai untuk menentukan apakah suatu lintasan tersebut dapat dianggap seabagai suatu lintas transit adalah : apakah lintasan tersebut dapat dianggap sebagai suatu lintasan “terus menerus dan langsung”, yang digambarkan pada pasal 39 ayat 1 sebagai “lewat dengan cepat” (proceed without delay). Lintasan oleh sebuah kapal yang tidak cepat dan terputus-putus dapat dianggap sebagai tidak continous, jadi bukan merupakan lintas transit. Dalam keadaan demikian, apakah Negara pantai dapat melakukan suatu tindakan untuk mencegah atau menghalanginya?

Kalau dihubungkan dengan ketentuan pasal 44, Negara pantai tidak mempunyai hak untuk menghalangi lintas transit yang dilakukan oleh kapal asing. Sebaliknya, pasal 25 ayat 1 justru secara pasti memberikan wewenang kepada Negara pantai untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah lintas yang tidak damai. Karena ketentuan serupa tidak ada dalam pelaksanaan hak lintas transit,  negara pantai tampaknya tidak mempunyai wewenang apapun untuk mencegah lintasan yang tidak memenuhi persyaratan Pasal 38 tersebut di atas.

Masalah Kapal Selam

Suatu hal yang menarik dalam pengaturan tentang lintas transit ini adalah tidak adanya keharusan bagi kapal selam layar untuk berlayar dipermukaan air.hal ini jelas berbeda dengan ketentuan pasal 20 tentang lintas damai uang pelaksanaannya juga berlaku bagi lintas damai melalui selat. Kewajiban seperti itu tidak ada dalam bagian 2 ini. Masalah ini menimbulkan suautu perdebatan akademis yang cukup menarik diatanra pada ahli  hukum  laut, masing-masing dengan interpretasinya sendiri.

Ada dua cara penafsiran yang dilakukan para ahli tersebut. Di satu pihak ada yang berpendapat bahawa dalam pelaksanaan lintas transit sifat lintasan tersebut adalah lintasan bebas, maka bagi kapal selam tidak ada keharusan untuk berlayar dipermukaan air.

Disamping itu diberikan alasana lain bahwa salah satu kewajiban kapal selam adalah untuk   “…..refrain from any activities other than those incident to their normal modes of continous and expeditious transit….”

Mengenai hal ini menarik untuk kita ikuti perbedaan penafsiran  yang dilakukan oleh Jhon Norton MOORE dan Michael REISMAN, kedua-duanya dari Amerika Serikat Resiman mengajukan suatu masalah seperti berikut :
“Do the word ‘normal modes of continous and expedettious transit’ in article 39 (1) (c) amount to a non suspandable license to traverse straits
submerged? In order to reach this result ‘normal mode must be construed as non contextual’ non normative, and permanently vessel specific. But in the text and in general, this interpretation is forced and unreal. Modeles oftransit of different vessels is, in part, a factual question, but it also has normative and contextual, including the legal environtment. ”

Keragu-raguan REISMAN tersebut dijawab oleh MOORE dengan mengemukakan cara lain untuk melakukan penafsiran, yang dalam perjalanan
Konperensi Hukum Laut III mengambil bentuk baru yang sangat berlainan dengan Konperensi Hukum Laut Jenewa 1985. Dikemukakan oleh MOORE bahwa :
“Taken alone as a textual issue without benefit of a textual setting or the negotiating context,  this provision, ‘in the normal mode’ would seem an
unsatisfactory basis on which to rely for a right of submerged transit, the most important textual bases for such a right, however, are not rooted in this provision, which only an incidental indication of its exsistence.”

Oleh karena itu dalam penafsiran demikian, MOORE mengajukan agar “recourse may be had to the negotiating context, which I believe makes abundantly clear that this pharase includes submerged transit”.

Di  lain pihak seorang sarjana lain KL  KOH menganalisa masalah ini secara berbeda. Menurut pendapatnya yang menjadi pokok masalah dalam hal lintas oleh kapal sealam adalah kenayataan dalam pengaturan lintas damai ada keharusan bagi kapal selam untuk berlayar dipermukaan air kedalam ketentuan-ketentuan bagi lintas damai; dan kemudian mengeluarkannya, atau tapatnya tidak mencantumkannya dalam ketentuan-ketentuan tentang lintas transit. Lebih lanjut menurut KOH  “The argument of inclusion and exelsio cannot ipso facto suffice to lend the interpretation that submerged passage was clearly contemplated by the drafters.”

Oleh karena itu perlu diperhatikan konteks dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal lain. Seperti juga halnya MOORE dan REISMAN, KOH pun memakai ketentuan Pasal 39 ayat 1 (c) dan pasal 87 untuk memperkuat kesimpulannya bahwa konfensi  hukum  laut 1982 tidak mengenal adanya kewajiban bagi kapal selam untuk berlayar dipermukaan air pada waktu melaksanakan hak lintas transit, akan tetapi Koh juga tidak menyangkal suatu kemungkinan bahwa pada wilayah perairan tertentu, walaupun tidak ada keharusan untuk itu, demi keselamatan pelayaran kapal selam akan “terpaksa” berlayar dipermukaan air.

Argumentasi tentang ada atau tidaknya keharusan untuk berlayar dipermukaan air ini dapat  juga dilihat dari sudut lain. Pasal 39 ayat 1(b)
mewajibkan kapal untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang menimbulkan ancaman atau menggunakan kekerasan dalam bentuk apapun dalam Negara pantai. Alasan demikian dapat dipakai oleh Negara pantai untuk  berargumentasi bahwa dalam memantau apakah pada waktu melaksanakan lintasannya suatu kapal selam tidak menimbulkan ancaman atau menggunakan kekerasan terhadap Negara pantai, tidak mungkin dilakukan apabila kapal selam tersebut  berlayar dibawah permukaan air.  Dengan menggunakan  alasan ini, mungkin dapat ditarik
kesimpulan bahwa ada keahrusan bagi kapal selam untuk berlayar dipermukaan air. Akan tetapi, seperti kemukakan oleh MORE, pasa 39 ayat 1 ini merupakan ketentuan yang berisi kewajiban bagi kapal-kapal selama melakukan lintas transit. Selanjutnya menurut MORE, ketentuan tersebut tidak dengan begitu saja menimbulkan hak bagi Negara pantai untuk meminta agar kapal selam berlayar diatas permukaan air, agar memudahkannya untuk memantau lintasan oleh kapal selam tersebut.

Kesimpulan

Pada akhirnya dapat disimpulkan disini bahwa pokok-pokok utama pengaturan tentang hak lintas transit bagi kapal asing melalui selat yang
digunakan untuk pelayaran internasional adalah sebagai berikut :
(1)  tidak terdapat persyatatan  –  persyaratan dalam bentuk kegiatan-kegiatan tertentu bagi kapal-kapal yang melakukan lintasan;
(2).  Tidak ada keharusan bagi kapal selam untuk berlayar dipermukaan air;
(3).  Hak lintas penerbangan bagi pesawat-pesawat udara diakui;
(4).  Berdasarkan imunits kapal perang, ketentuan-ketentuan tentang pencegahan pencemaran dan pelestarian lingkungan laut tidak berlaku bagi kapal-kapal perang;
(5).  Tidak ada keharusan untuk meminta  izin atau memeberitahukan terlebih dahulu;
(6).  Tidak ada penangguhan terhadap hak lintas transit;
(7).  Negara pantai tidak berhak untuk menghalangi atau mencegah lintasan yang dilakukan oleh kapal-kapal asing;
(8).  Negara bendera kapal atau tempat terdaftarnya suatu pesawat udara, bertanggung jawab atas kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh
pelaksanaan lintas transit pada Negara pantai;
(9).  Kapal perang diwajibkan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan Negara pantai mengenai hak lintas transit.