Konsepsi perairan kepualuan (archipelagic waters) merupakan konsepsi baru yang dimuat dalam konvensi hukum  laut 1982. Sebelumnya wilayah-wilayah perairan dimana Negara pantai harus memberikan akomodasi dalam bentuk hak untuk melakukan lintasan bagi kapal-kapal asing, hanya terbatas pada laut territorial dan selat yang digunakan untuk pelayaran internasional.

Konvensi hukum Laut 1982 menyebutkan bahwa kedaulatan dari suatu Negara kepulauan (archipelagic baselines) yang ditarik pada ketentuan pasal 47, dan disebut perairan kepualaun ini kapal-kapal asing selain mempunyai hak untuk melakukan lintas damai juga berhak untuk melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan (archipelagic sealanes passages).

Jika dibandingkan dengan ketentuan tentang hak lintas damai yang memeberikan batasan dalam bentuk larangan untuk melakukan kegiatan–kegiatan tertentu, dan ketentuan tentang hak lintas transit yang memberikan wewenang terbatas kepada Negara pantai untuk menaturnya; maka Pasal 53 ayat 3 Konvensi Hukum Laut 1982 memberikan pengertian bagi hak lintas alur laut kepualauan, seabgai berikut :

“Archipelagic sealens pessage means the exescise in accordance with this Convention of the rights of navigations and overflight in the normal mode
solely for the purpose of continous, expeditious and unobstructed transit between one part of the high seas or an exlusive economic zone and
another part of the high seas or an exlusive economic zone. ”

Jadi pokok utama dari pengaturan tentang hak lintas alur laut kepualauan adalah bahwa lintasan ini selain dalam bentuk lintas pelayaran juga mencakup lintas penerbagan, yang dilakukan dalam cara normal. Kedua, pasal ini menyebutkan adanya keharusan bahwa lintas pelayaran atau penerbangan tersebut hanya dimaksudkan untuk suatu lintasan yang terus menerus, langsung, secepat mungkin dan tidak terhalang. Pokok ketiganya menetapkan bahwa lintasan tersebut harus dilakaukan antara satu bagian dari laut lepas atau zona ekonomi ekslusif dengan bagian lain dari laut lepas atau zona ekonomi ekslusif dengan bagian lain dari laut lepas atau zona ekonomi ekslusif.

Kalau diperhatikan pengertian ini lebih mendekati pengertian yang diberikan oleh Konvensi terhadap hak lintas Transit. Perbedaannya tampak pada pembebanan persyaratan-persyaratan bagi pelaksanaan kedua macam lintasan bagi kapal asing tersebut.

Dalam pelaksanaan hak lintas transit, kapal-kapal asing dibebani persyaratan “transit yang terus menerus dan langsung”. Dilain pihak ketentuan tentang hak lintas alur laut kepulauan ini meletakkan beban persyaratan baik kepada kapal-kapal yang melakukan lintasan maupun kepada Negara kepaulauan itu sendiri. Kapal-kapal diwajibkan melakukan lintasan-lintasan yang mempunyai tujuan yang serupa dengan hak lintas transit, yaitu terus menerus dan langsung untuk memungkinkan kapal-kapal melakukan haknya tersebut, Negara kepulauan dibebani kewajiban untuk menjamin bahwa lintasan tersebut “tidak terhalang”. Disini terlihat bahwa pada dasarnya ketentuan-ketentuan tentang hak lintas bagi kapal-kapal yang dirumuskan kedalam Konvensi Hukum laut 1982 ini merupakan suatu usaha kompromi.

Ironisnya, disatu pihak Negara pantai, dalam hal ini Negara kepulauan, diwajibkan untuk tidak menghalangi pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan kerena ini merupakan bagian dari pelayaran internasional, dan merupakan kepentiangan bersama masyarakat internasional. Dilain pihak pasal pasal 49 ayat 4 memeberikan jaminan bahwa hak lintas alur laut kepualauan ini tidak akan mempengaruhi pelaksanaan kedaulatan Negara kepualauan untuk mencegah pelaksanaan hak lintas alur laut kepualauan merupakan hal yang membawa akibat bagi kedaulatan Negara kepualauan itu sediri?

Perbedaan lain yang tampak adalah pada pengertian tentang lintasan. Disatu pihak, hak lintas transit diartikan sebagai pelaksananaan dari kebebasan pelayaran, sedangkan dilain pihak, lintas alur laut kepualauan diartikan sebagai hak pelayaran (berlayar) Kalau kita tinjau sejarah penyusunan Konvensi Hukum Laut 1982 sama dengan proses perumusan hak lintas transit, hak lintas alur laut kepualauan lahir sebagai suatu kompromi (trade off) antara Negara sedang berkembang dengan Negara-negara maritim. Masalah lintas melalui selat uang digunakan untuk
pelayaran internasional dan lintas melalui perairan kepulauan mempunyai latar belakang yang sama. Konsepsi Negara kepulauan (archipelagic state) menurut Hasjim  Djalal, serung dituduh bertentangan dengan kepentingan  umat manusia. Konsensepsi tersebut dianggap “mengambil” sebagai besar dar wilayah laut yang tadinya merupakan bagian dari laut lepas. Oleh karena itu perluasan yurisdiksinasional yang dilakukan oleh Negara sedang berkembang ini dianggap telah “menggerogoti”prinsip kebebasan dilautan (freedom of the seas).

Argumentasi yang muncul kemudian dari  negara-negara maritim  adalah bahwa konsepsi Negara kepulauan  ini akan menganggu (kelancaran ) pelayaran internasional. Kekhawatiran ini terletak pada masasalah status  hukum  dari perairan yang sekarang tertutup oleh garis pangkal, yang dinamakan perairan kepulauan tersebut.

Pada  Konvensi  Hukum Laut III perundingan tentang Negara kepulauan dimulai dengan munculnya usul dari negara-negara kepulauan agar pada perairan kepualauan tersebut berlaku rejim hak lintas damai bagi kapal-kapal asing seperti pada laut territorial. Usul ini kemudian berkembang menjadi suatu gabungan antara pengaturan dilaut territorial dan perairan pedalaman, dengan pengertian bahwa hak lintas damai akan dijamin pada alur-alur laut yang akan ditetapkan oleh Negara.

Usul tersebut dengan segera menimbulkan reaksi dari  negara–negara maritim. Pada akhirnya kelompok negara-negara kepulauan mengusulkan agar pengaturan yang diterapkan adalah dalam bentuk  pengaturan yang bersifat dualistis. Seperti pengaturan pada selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, hak lintas damai dijamin pada perairan kepualauan, kecuali pada alur-alur khusus dimana berlaku hak lintas laut kepualauan.

Usul tersebut dengan  segera menimbulkan reaksi dari negara-negara maritim. Pada lahirnya kelompok  negara-negara kepulauan mengusulkan agar pengaturan yang diterapkan adalah dalam bentuk pengaturan pada selat yang digunakan untuk pelayaran inernasional, hak lintas damai dijamin pada perairan kepulauan, kecuali pada alur-alur khusus di mana akan berlaku hak lintas alur laut kepualauan.

Sudah dapat diduga bahwa negara-negara maritim  tetap berusaha untuk mempertahankan hak lintas bebas bagi kapal-kapalnya dalam perkembangannya kemudian, sikap Negara-negara maritim pu berkembang dan bergerak sehingga mencapai pandangan yang hampir mendekati pandangan Negara-negara kepulaauan, yaitu berupa pembentukan suatu rejim yang dualistis juga. Perbedaannya adalah bahwa  negara-negara maritim  mengusulkan agar rejim lintas yang berlaku pada alur-alur laut khusus tersebut bukannya hak lintas alur laut kepualauan melainkan hak lintas bebas. Pada akhirnya hasil yang dicapai tidak jauh bebeda dengan perundingan tentang rejim pelayaran melaui selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, yaitu melainkan ketentuan-ketentuan tentang hak lintas damai Pasal 52 dan hak lintas alur laut kepulauan pasal 53.

Hak dan kewajiban Negara kepulauan

Seperti halnya dalam pengaturan tentang hal lintas transit melalui selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, ketentuan Pasal 44 tentang kewajiban  negara pantai berlaku juga bagi Negara kepualauan menurut ketentuan ini Negara Kepualauan mempunyai tiga kewajiban pokok, yaitu :
(1).  Tidak menghambat pelaksanaan lintas alur laut kepulaan ;
(2).  Harus mengumumkan secara tepat setiap adanya bahaya bagi pelayaran maupun penerbangan yang diketahuinya; dan
(3).  Tidak diperkenankan untuk melakukan penangguhan pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 54 itu pula Negara kepulaan dapat menetapkan peraturan perundang-undangan untuk mengatur pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan oleh kapal-kapal maupun pesawat udara asing. Wewenang Negara pantai ini terbatas hanya pada :
(a).  the safety of navigation and regulation of maritim traffic, as provided in article 41;
(b).  the prevention, reduction and control of pollution, by giving the effect to applicable international regulations regarding the discharge of oil,
oily wates and other noxious substance in the strait;
(c)  with respect to fishing vessels, the prevention of fishing, including the stowage of fishing gear;
(d)  the loading and unloading of any commodity, currency or person in contravention of the customs, fiscal, immigration or sanitary laws and
regulations of States bordering straits.

Ketentuan di atas membatasi wewenang Negara kepulauan hanya pada pengaturan empat masalah utama, yaitu pelayaran, pencegahan dan
pengendalian pencemaran, pencegahan penangkapan ikan, serta beacukai, imigrasi dan saniter. Dalam menetapkan peraturan perundang-undangan ini, Negara kepulauan tidak diperkenankan untuk bersikap diskriminatif dengan membeda-bedakan pengaturan dari kapal-kapal dan pesawat udara asing antara satu dengan yang lainnya, apabila dengan prakteknya hal tersebut akan mengakibatkan dengan yang lainnya, apabila dalam prakteknya hal tersebut akan mengakibatkan penolakan, penghambatan, atau pengurangan terhadap pelaksanaan hak lintas alur laut kepualauan.

Seperti juga dalam pelaksanaan hak lintas transit melalui selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, Negara kepualauan diberi wewenang untuk menetapkan alur-alur laut dan rute penerbangan demukian harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
(1).  Harus melalui perairan kepualauab dan laut territorial yang berbatasan dengannya;
(2).  Merupakan rute-rute lintasan yang biasa digunakan untuk pelayaran dan penerbangan internasional;
(3).  Mencakup semua alur navigasi yang biasa digunakan oleh kapal-kapal, sepanjang tidak mengakibatkan duplikasi bagi alur keluar dan masuk untuk satu arah yang sama;
(4).  Ditetapkan melalui suatu rangkaian garis poros (garis sumbu) yang bersambungan dan membentang mulai dari titik-titik keluar rute
lintasan tersebut.

Disamping itu Negara Kepulauan juga diberi wewenang untuk menetapkan skema pemisah lalu-lintas bagi keselamatan lintasan oleh kapal-kapal asing pada bagian-bagian yang sempit dari alur-alur tersebut. Apabila diperlukan Negara Keperluan dapat mengubah atau mengganti alur-alur laut maupun skema pemisah lalulintas yang telah ditetapkannya.  Perubahan atau pergantian tersebut harus terlebih dahulu diumumkan sebagaimana mestinya.

Dalam penetapan alur-alur laut dan skema pemisah lalu lintas tersebut,
Negara kepulauan harus memenuhi persyaratan-persyaratan seperti dibawah ini:
(1).  Harus sesuai dengan aturan internasional yang diterima secara umum;
(2).  Setiap penetapan atau penggantian tersebut harus berdasarkan kepada penerimaan oleh organisasi internasional yang berwenang dan disepakati bersama dengan Negara Kepulauan;
(3).  Harus mencantumkan secara jelas sumbu dari alur-alur laut dan skema pemisah lalu-lintas yang telah ditetapkannya tersebut pada
peta-peta yang harus diumumkan sebagaimana mestinya.

Ketentuan–ketentuan tersebut di  atas dibatasi lagi dengan satu ketentuan khusus dimana apabila Negara kepulauan tidak penetapkan alur-alur laut atau rute penerbangan bagi pelaksanaan hak lintas alur laut kepualauan ini, maka pelaksanaan hak tersebut dapat dilakukan melalui rute-rute yang biasa digunakan untuk pelayaran maupun penerbangan internasional.

Hak dan kewajiban kapal yang melakukan lintasan

Sesuai dengan ketentuan pasal 54, hak dan kewajiban bagi kapal-kapal yang melakukan lintasan juga tunduk pada pengaturan yang sama seperti dalam pelaksanaan hak lintas transit. Pokok utama dari pengaturan ini adalah bahwa semua kapal dan pesawat udara dapat melakukan hak lintas alur laut kepualauan melaului  alur-alur laut dan rute penerbangan yang telah ditetapkan. Dengan demikian hak ini juga dapat dinikmati oleh kapal-kapal perang maupun pesawat-pesawat militer. Mengenai hal ini, ketentuan yang dapat dipakai adalah ketentuan-ketetuan dari padal 39 dan 40. Dengan sendirinya setiap referensi terhadap “selat” harus diubah menjadi perairan tersebut.

Pasal 39 memberikan perincian tentang rangkaian kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh kapal-kapal dan pesawat udara, yang dibedakan antara :
(1).  Kewajiban-kewajiban yang berlaku umum baik bagi kapal-kapal maupun pesawat udara;
(2).  Kewajiban-kewajiban yang berlaku bagi kapal-kapal dan
(3).  Kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh pesawat udara.

Pada waktu melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan, setiap kapal maupun pesawat udara diwajibkan untuk:
(1).  Lewat dengan cepat melalui atau diatas selat :
(2).  Menghindarkan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan apapun terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik Negara keterbatasan dengan selat, atau dengan cara lain apa pun yang melanggar asas-asas  hukum  internasional seperti tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa;
(3).  Menghindarkan diri dari kegiatan apapun selain dari transit secara terus-menerus, langsung dan secepat mungkin dalam cara normal, kecuali karena force majeure atau karena kesulitan;
(4).  Memenuhi ketentuan lain dari Bagian ini yang relevan.

Khusus bagi kapal-kapal, pada waktu melakukan hak lintas alur laut kepulauan, ketentuan-ketentuan dibawah ini harus dipatuhi, yaitu :
(1).  Memenuhi aturan  hukum  internasional yang diterima secara umum, prosedur praktek tentang keselamatan dilaut termasuk Peraturan
Internasional tentang pencegahan Tubrukan dilaut;
(2).  Memenuhi peraturan internasional yang diterima secara  umum, prosedur dan praktek tentang pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran yang berasal dari kapal.

Bagi pesawat udara dikenakan ketentuan yang berbeda yaitu pada waktu melakukan hak lintas penerbangan di atas perairan kepulauan, diharuskan untuk :
(1).  Menaati Peraturan Udara yang ditetapkan oleh Organisasi Penerbangan Internasional (internasional Civil Aviation Organization) sepanjang berlaku bagi pesawat udara sipil; pesawat udara pemerintah biasanya memenuhi tindakan keselematan demikian dan setiap waktu beroperasi dengan mengindahkan keselamatan penerbangan sebagaimana mestinya;
(2).  Setiap waktu memantau frekuensi radio yang ditunjuk oleh Otorita Pengawas Lalu Lintas Udara (Air Traffic Controller) yang berwenang yang ditetapkan secara internasional atau oleh frekuensi radio darurat internasional yang tepat.

Pokok-pokok utama dari pengaturan yang dapat dirinci oleh ketentuan-ketentuan tersebut diatas dapat digambarkan dalam bentuk kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi baik oleh kapal-kapal maupun pesawat udara, yaitu untuk:
(1).  Melakukan lintasan yang cepat;
(2).  Mencegah timbulnya ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap Negara kepulaun;
(3).  Tidak melakukan tindakan – tindakan yang bertentangan dengan asas-asas umum hukum internasional seperti yang tercantum dalam Piagam Perserikatan bangsa-bangsa;
(4).  Memusatkan kegiatan selama melakukan lintasan hanya kepada maksud untuk melakukan lintasan yang langsung, terus menerus dan secepat mungkin; dan
(5).  Mematuhi peraturan maupun standar  internasional yang telah diterima secara umum tentang keselamatan pelayaran atau penerbangan serta tentang pencegahan pencemaran.

Bagi kapal-kapal yang digunakan untuk penelitian ilmiah dan survey hidrografis, untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan penelitian dan
surveinya, Pasal 40 mensyaratkan adanya izin terlebih dahulu dari Negara kepulauan.

Kewajiban–kewajiban lain yang harus dipatuhi oleh kapal-kapal maupun pesawat udara adalah bahwa dalam melaksanakan haknya ini kapal-kapal dan pesawat udara tersebut hanya dapat berlayar pada alur laut dan rute penerbangan yang telah ditetapkan oleh Negara  Kepulauan. Selama melakukan lintasan tidak diperkenankan untuk menyimpang lebih dari 25 mil laut ke arah dua sisi dari garis sumbu alur-alur tadi. Disamping itu kapal-kapal tidak diperkenankan untuk berlayar mendekati pantai pada jarak kurang dari 10% dari jarak antara titik-titik terdekat pada pulau-pulau yang berbatasan dengan alur-alur laut tersebut.

Masalah Kapal Selam

Seperti telah diuraikan pada bagian tentang hak lintas transit, kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada kapal dan pesawat udara asing ini tidak secara otomatis melahirkan hak-hak bagi Negara kepulauan. Dengan demikian pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Pasal 39 dan 40 ini tidak dapat dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan pasal 53 ayat 3. Seperti juga halnya dengan hak lintas transit, hak Negara  Kepulauan untuk mengatur pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan melalui perairan kepulauannya terbatas hanya kepada hal-hal yang tercantum dalam pasal 42 ayat 1.

Dibandingkan dengan ketentuan pasal 21 yang memberikan wewenang yang luas kepada  negara pantai dalam mengatur pelaksanaan hak lintas damai, wewenang Negara pantai untuk mengatur hak lintas transit dengan wewenang Negara kepualauan untuk mengatur hak lintas damai, Negara pantai dapat mencegah suatu lintasan dengan berpedoman kepada serangkaian kegiatan–kegiatan yang tidak dianggap “damai” seperti yang tercantum pada pasal 19 ayat 2. Dengan demikian setiap pelanggaran terhadap ketentuan pasal 53 ayat 3, tidak dapat dipakai sebagai alasan oleh Negara-negara kepualauan untuk mencegah suatu lintasan melalui alur-alur laut pada perairan kepulauannya.

Disamping itu Negara kepulauan mempunyai kewajiban untuk tidak menghalangi pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan karena lintas tersebut harus unobstructed. Jadi pada hakekatnya hak lintas alur laut kepulauan, meskipun mempunyai pengertian berbeda, tidak ada bedanya dengan hak lintas transit melalui selat yang digunakan untuk pelayaran internasional.

Dilain pihak, jika dibandingkan dengan hak lintas transit, dalam penerapannya hak lintas alur laut kepulauan dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda. Tampaknya para ahli hukum lautpun mempunyai pendapat yang beraneka ragam, meskipun tidak dapat tidak dapat dikatakana bertentangan sama sekali. Pokok utama dari perbedaan ini terletak pada batasan pengertian yang diberikan oleh konvensi meskipun tidak dapat dikatan bertentangan sama  sekali. Pokok utama dari perbedaan ini terletak pada batasan pengertian yang diberikan oleh Konvensi seperti tercantum dalam pasal 53 ayat 3 tersebut diatas. Dalam pelaksanaannya hak lintas alur laut kepulauan tunduk pada pengaturan yang sama dengan hak lintas transit, terutama mengenai hak dan kewajiban bagi kapal, pesawat udara maupun bagi Negara kepulauan itu sendiri. Meskipun demikian, kalau dihubungkan dengan pengertian tersebut diatas, dapat melahrikan tafsiran yang berbeda-beda, terutama apabila hal  tersebut dikaitkan dengan hak kapal selam untuk berlayar dibawah permukaan air.

Perbedaan yang dapat segera dilihat adalah bahwa Konvensi memberikan pengertian untuk hak lintas transit sebagai pelaksanaan dari “kebebasan pelayaran dan penerbangan.” Sedangkan hak lintas alur laut kepualauan diartikan sebagai pelaksanaan dari “hak pelayaran dan penerbangan dalam cara normal.”

Memang ada juga pendapat yang menyebutkan bahwa perbedaan ini tidak akan menimbulkan pelaksanaan yang berbeda dalam praktek, karena pada dasarnya rejim yang dimaksudkan adalah unimpeded passage. Akan tetapi apabila dilihat perbedaan wilayah perairan yang sempit sedangkan yang satunya lagi cukup luas, pelaksanaannya dalam praktek tentu akan menimbulkan perbedaan.

Jhon Norton MOORE misalnya, mengemukakan argumentasi yang berbeda dengan menyatakan bahwa pada garis besarnya kedua konsepsi tentang hak lintas itu adalah sama, termasuk juga hak untuk melakukan lintas penerbagan, dan hak bagi kapal selam untuk berlayar dibawah permukaan air. MOORE menyimpulkan bahwa naskah ICNT yang telah disetujui pada waktu itu merupakan suatu pencerminan dari apa yang telah terjadi dalam perundingan tentang Negara kepualauan tersebut. Ketentuan  –  ketentuan tentang Negara kepulauan sepertu yang tercantum dalam ICNT menunjukkan bahwa Konperensi Hukum Laut III tidak akan begitu saja menerima konsepsi mid-ocean archipelago yang kemudian melahirkan konsepsi Negara kepulauan, tanpa adanya jaminan hak istimewa bagi kapal selam.

Seorang penulis lain, morris F.MADURO, memberikan penafsiran yang berbeda dan menganggap bahwa kalau disatu pihak hak lintas transit
mengandung pengertian yang mencakup pelayaran (lintasan) dibawah permukaan air, hak lintas alur laut kepulauan yang menggunakan istilah in the normal mode, dapat diinterpretasikan sebagai hanya memperkenankan lintasan diatas permukaan air. Terlebih  –  lebih dengan adanya hak Negara kepulauan untuk menetapkan pengaturan tentang keselamtan pelayaran.

Akan tetapi tampaknya akan lebih banyak penulis yang berpendapat bahwa hak lintas alur laut kepulauan mempunyai derajat yang sama dengan hak lintas transit, oleh karena hak lintas transit mengadung unsur kebebasan pelayaran, dan dengan demikian meluangkan hak kapal selam untuk berlayar dibawah permukaan air, maka hal yang samapun dapat dibenarkan pada pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan. Hal tersebut lebih ditegaskan lagi oleh penulis-penulis yang menggaris bawahi istilah in the normal mode dan menyimpulkannya bahwa kapal selam secara normal berlayar dibawah permukaan air.

Kesimpulan

Oleh karena adanya persamaan pengaturan dalam pelaksanaan kedua hak lintas tersebut di  atas, dapat disimpulkan bahwa keduanya mengandung pokok pengaturan yang berbeda, sehingga hak lintas alur lau kepulauan tidak selalu identik dengan hak lintas transit, seperti tampak dalam pokok -pokok pengaturan tentang hak lintas alur laut kepulauan dibawah ini:
(1).  Tidak ada persyaratan untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan tertentu;
(2).  Tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit mengharuskan kapal selam untuk berlayar dipermukaan air;
(3).  Hak lintas penerbangan bagi pesawat udara diakui;
(4).  Kapal-kapal perang mempunyai imunitas terhadap ketentuan-ketentuan konvensi tentang pencegahan pencemaran dan pelestarian lingkungan laut;
(5).  Tidak ada keharusan untuk meminta izin atau memberitahukan terlebih dahulu;
(6).  Tidak ada penangguhan terhadap hak lintas alur laut kepualaun;
(7).  Negara pantai tidak mempunyai hak untuk mencegah atau menghalangi lintasan oleh kapal-kapal asing;
(8).  Negara bendera kapal atau Negara tempat pesawat undara terdaftar bertanggung jawab atas kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh
pelaksanaan hak lintas alur laut kepualauan;
(9).  Kapal-kapal diwajibkan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan Negara kepulauan tentang hak lintas alur laut kepualauan.
(10).  Hak lintas alur laut kepulauan hanya dapat dilaksanakan pada laur-alur laut yang ditetapkan oleh Negara kepulauan untuk itu. Setiap penyimpangan (deviasi) dari garis sumbu pada alur-alur laut tersebut dikenakan persyaratan-persyaratan teknis.