Indonesia berhak dan telah menetapkan ZEE-nya selebar 200 mil dari garis-garis pangkal nusantara (Pasal 48 dan 57).  Dalam ZEE, Indonesia
mempunyai:
1.  Sovereign rights atas seluruh kekayaan alam yang terdapat di dalamnya;
2.  Yurisdiksi  untuk: (a) Mendirikan, mengatur dan menggunakan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan banguna n-bangunan lainnya (Pasal
56 dan 60); (b) Mengatur penyelidikan ilmiah kelautan; (c) Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut;
3.  Hak dan kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan dalam konvensi.

Di ZEE, negara-negara lain mempunyai: (1) Kebebasan berlayar dan terbang; (2) Hak meletakkan kabel dan pipa-pipa, instalasi-instalasi dan
bangunan-bangunan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum laut tentang Landas Kontinen dan ZEE; (3) Kebebasan-kebebasan laut lepas yang disebut dalam pasal 88 sampai 115, yang  mencakup berbagai bidang yang ada hubungannya dengan kapal dan pelayaran; (4) Akses terhadap. surplus perikanan yang tidak dimanfaatkan oleh negara pantai.

Tindakan-tindakan yang diperlukan adalah:
1.  Menetapkan batas terluar ZEE Indonesia dalam suatu peta yang disertai koordinat dan titik-titiknya;
2.  Menetapkan dalam persetujuan-persetujuan dengan negara tetangga tentang batas-batas dan ZEE Indonesia yang mungkin tumpang tindih dengan ZEE negara tetangga. Batas-batas landas kontinen yang telah ditetapkan  dengan negara-negara tetangga dalam berbagai persetujuan
belum tentu dapat dianggap sama dengan batas ZEE, karena kedua konsepsi mi (ZEE dan landas kontinen) adalah 2 konsepsi yang berbeda
dan masing-masing merupakan konsep yang sui generis.
3.  Mengumumkan dan mendepositkan copy dan peta-peta atau daftar koordinat-koordinat tersebut pada Sekjen PBB (Pasal 75);
4.  Mengumumkan secara wajar pembangunan dan letak pulau-pulau buatan, instalasi dan bangunan-bangunan lainnya, serta  safety zonenya  dan membongkarnya kalau tidak dipakai lagi (Pasal 60 mengatur soal ini secara terperinci);
5.  Indonesia harus menetapkan  allowable catch  dan sumber-sumber perikanan ZEE-nya (Pasal 61). Indonesia sebagai negara pantai juga
berkewajiban memelihara, berdasarkan bukti-bukti ilmiah yang ada, agar sumber-sumber perikanannya tidak  over-exploited  demi untuk menjaga maximum sustainable  yield. Untuk maksud-maksud ini, Indonesia dirasa perlu bekerja sama dengan negara-negara lain yang berkepentingan dan dengan organisasi-organisasi internasional yang kompeten;
6.  Untuk mencapai optimum utilization dan kekayaan alam tersebut, Indonesia harus menetapkan  its capacity to harvest   dan memberikan kesernpatan kepada negara lain di kawasannya, terutama negara-negara tidak berpantai dan negara-negara yang secara geografis kurang beruntung, untuk memanfaatkan the  surplus of the allowable catch  yang tidak dimanfaatkan oleh Indonesia (Pasal 62, 69, 70, 71, dan 72 mengatur soal pemanfaatan surplus);
7.  Untuk mengatur pemanfaatan kekayaan alam di ZEE, Indonesia perlu mengeluarkan peraturan-peraturan perikanan yang diperkenankan oleh konvensi (Pasal 62 ayat 4), misalnya tentang izin penangkapan ikan, penentuan jenis ikan yang boleh ditangkap, pembagian musim dan daerah penangkapan ikan, penentuan umur dan ukuran ikan yang boleh ditangkap dan lain-lain;
8.  Mengatur dengan negara-negara yang bersangkutan atau dengan organisasi-organisasi regional/internasional yang wajar tentang pemeliharaan dan pengembangan sumber-sumber perikanan yang terdapatdi ZEE 2 negara atau Iebih (shared stocks),  highly migratory species  dan memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang  marine mammals, anadromous dan catadromous species dan sedentary species.