Negara pantai termasuk Indonesia berhak mempunyai landas kontinen di luar laut wilayahnya throughout the natural prolongation of its land territory to the outer edge of the continental margin  atau sampai 200 mil dan garis-garis pantai (Pasal 76 ayat 1). Negara pantai harus menctapkan batas terluar dan continental marginnya jika  continental margin  tersebut berada di luar batas 200 mil.

Batas terluar dan landas kontinen di continental margin  yang terletak di luar 200 mil ditetapkan maksimum 350 mil dan garis pangkal atau 100 mill dan kedalaman air 2500 meter. Batas itu harus ditetapkan dengan garis-garis lurus yang masing-masing panjangnya tidak boleh lebih dari 60 mil. Batas itu dapat diperiksa oleh suatu  Commission on the Limit of the Continental Shelf  yang akan didirikan dan harus diumumkan dan didepositkan pada Sekjen PBB (Pasal 76 ayat 9).

Berlainan dengan hak negara pantai atas ZEE (yang memungkinkan surplus perikanan diambil oleh negara lain) hak-hak berdaulat negara pantai atas kekayaan alam, landas kontinennya adalah  exclusive  dan tidak perlu dibagi-bagi dengan negara lain, kecuali seperti tersebut di bawah, walaupun negara-negara yang bersangkutan belum memanfaatkannya.

Selanjunya dijelaskan, negara pantai harus menyumbangkan sebagian dan hasil kekayaan alam landas kontinen yang diambilnya di luar batas 20 mil kepada Badan Otorita Internasional yang akan didirikan. Besarnya sumbangan itu adalah 1 persen dan produksi mulai tahun ke-6 produksi dan kemudian setiap tahun naik dengan 1 persen sehingga kontribusi tersebut maksimum menjadi 7 persen mulai tahun produksi ke-12.

Tindakan-tindakan lanjutan yang perlu dilakukan oleh pemerintah RI adalah:
1.  Indonesia harus menyelidiki apakah secara geologis Indonesia mempunyai continental margin  di luar batas 200 mil. Jika ada, maka kita harus menetapkan batas tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan konvensi dan mendepositkan peta disertai koordinat batas-batasnya pada Sekjen PBB dan  International Authority  (Pasal 84) yang pembentukannya pada waktu ini sedang dirundingkan;
2.  Indonesia masih harus menyelesaikan batas landas kontinennya dengan negara-negara tetangga, terutama dengan Vietnam, Australia, Philipina dan Malaysia di Kalimantan Timur;
3.  Juga UU Landas Kontinen Indonesia No. 7/1973 kiranya harus diperbaharui untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan baru landas kontinen mi;
4.  Perlu ditata kembali UU/ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan penyelidikan ilniah, pemeliharaan lingkungan, pengamanan instalasi-instalasi, eksploitasi dan explorasi di landas kontinen serta penentuan jurisdiksi imigrasi, bea cukai, masalah-rnasalah  perdata dan pidana di landas kontinen Indonesia.