Ada bermacam-macam garis pangkal, yaitu:
1.  Garis pangkal biasa, yaitu garis air rendah di sepanjang pantai. Dalam hal ini garis air rendah dan  fringing reefs   (batu-batu karang) yang terluar juga dapat dipergunakan. Garis air rendah dan fringing reefs  tersebut harus di perlihatkan dalam peta-peta yang diakui secara resmi oleh negara bersangkutan.  (Pasal 5dan 6);

2.  Garis pangkal lurus, yaitu garis lurus yang ditarik untuk menutup pantai-pantai yang terlalu melekuk, delta,  low-tide   elevations,  mulut sungai, teluk, bangunan-bangunan pelabuhan.  Dalam hal:-hal mi, garis dasar dapat ditarik, secara lurus tanpa mengikuti garis air rendah di pantai.  Roadsteds  (tempat kapal-kapal buang jangkar di laut di depan pelabuhan) dianggap termasuk dalam laut wilayah.

Dalam hal-hal negara berdampingan atau berhadapan, laut wilayah masing-masing perlu ditetapkan dengan perjanjian antara negara-negara tersebut (Pasal 15). Di luar laut wilayah, negara pantai diperkenankan mempunyai Lajur Tambahan (Contiguous Zone) sebesar 24 mil (12 mil di luar laut wilayah), yang  diukur dan garis pangkal yang dipergunakan untuk mengukur laut wilayah.

Oleh karena itu, guna mendukung ketentuan tersebut, maka tindakan-tindakan yang perlu dilakukan adalah:
–  Meninjau kembali garis-garis pangkal laut wilayah Indonesia dan menyesuaikannya dengan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi, baik
dengan ketentuan-ketentuan dalam laut wilayah maupun ketentuan ketentuan dalam negara-negara Nusantara;
–  Merundingkan penyelesaian batas laut wilayah  Indonesia dengan negara-negara tetangga khususnya: (a) Garis batas segitiga RI-Malaysia-Singapura di selat Singapura; (b) Garis batas laut wilayah RI-Malaysia di pantai timur Kalimantan; (c) Garis batas laut wilayah RI-Philipina;
–  Mendepositkan peta-peta  dan koordinat-koordinat dan garis batas tersebut pada Sekjen PBB sesuai dengan Pasal 16 ayat 2;
–  Mendirikan/mengumumkan zone tambahan Indonesia untuk keperluan-keperluan pengawasan pabean, keuangan, imigrasi dan kesehatan sesuai dengan Pasal 33.
–  Innocent Passage melalui Laut Wilayah.

Kapal semua negara menikmati hak untuk lewat secara damai (innocent passage) melalui laut wilayah (Pasal 17) selama tidak membahayakan
perdamaian, ketertiban atau keamanan negara pantai. Pasal 19 memperinci tindakan-tindakan kapal yang lewat yang dapat dianggap membahayakan perdamaian, ketertiban atau keamanan negara pantai tersebut.

Pasal 21 memperkenankan negara pantai untuk membuat undang-undang/ketentuan-ketentuan tentang lintasan laut damai tersebut, tetapi
terbatas kepada hal-hal yang terperinci dalam pasal 21 tersebut yaitu:
–  Keselamatan pelayaran dan lalu lintas laut;
–  Perlindungan sarana bantu pelayaran dan fasilitas atau instalasi lainnya;
–  Perlindungan kabel-kabel dan pipa-pipa di dasar laut;
–  Pelestarian kekayaan hayati laut;
–  Pencegahan pelanggaran ketentuan-ketentuan perikanan;
–  Pemeliharaan lingkungan dan pencegahan polusi;
–  Penyelidikan ilmiah dan survey hydrografis; dan
–  Pencegahan pelanggaran aturan-aturan pabean, keuangan, imigrasi dan kesehatan.
–  Untuk keselamatan pelayaran, negara pantai juga boleh menetapkan sealanes  dan  traffic separation scheme  (TSS) melalui laut wilayah dan
mewajibkan kapal-kapal tertentu seperti tanker dan kapal yang digerakkan dengan tenaga nuklir atau membawa muatan nuklir untuk hanya lewat melalui sealanes  tersebut. Pasal 22 dan 23 mengatur cara-cara penetapan sealanes dan TSS melalui wilayah laut tersebut.

Tindakan-tindakan yang diperlukan diantaranya adalah:
–  Menata kembali dan mengembangkan perundang-undangan Indonesia tentang innocent passage  terutama tentang 8 hal tersebut di atas;
–  Mengumumkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan tentang halhal tersebut;
–  Di mana perlu menetapkan  sealanes  dan TSS dan  mengumumkan sealanes  dan TSS yang telah ditetapkan melalui laut wilayah tersebut.
Khusus bagi Indonesia  sealanes  dan TSS dalarn laut wilayah haruslah sinkron dengan sealanes dan TSS melalui perairan Nusantara;
–  Mengumumkan  dangers to navigation  yang diketahui yang ada di laut wilayah;

Jika perlu RI boleh menangguhkan hak lalu lintas laut damai melalui laut wilayah tersebut pada waktu-waktu dan di bagian-bagian tertentu untuk keperluan keamanan, misalnya jika ada  weapons exercises. Penangguhan ini baru berlaku setelah diumumkan (Pasal 25 ayat 3). Perlu dicatat bahwa innocent passage  melalui selat yang dipakai bagi pelayaran internasional tidak boleh ditangguhkan (Pasal 45 ayat 2).