Standar kelayakan merupakan aspek, yang pasti karena fakta bahwa laut dan angin (bahaya laut) dapat mengerahkan pasukan tak terpikirkan.
Tapi, secara umum dipahami sebagai suatu keterampilan kekuatan, daya tahan dan teknik merupakan bagian dari konstruksi kapal dan pemeliharaan melanjutkan, bersama dengan awak kapal yang kompeten, yang memiliki kemampuan untuk berdiri bahaya unsur-unsur yang dapat cukup ditemui atau diharapkan selama pelayaran tanpa kehilangan atau kerusakan pada kargo tertentu dari sebuah kapal. Sebuah kapal yang laik laut tidak berarti bahwa kapal tersebut tidak memiliki kemungkinan untuk tidak tenggelam.

Oleh karena itu, hal terpenting yang harus dikedepankan mengenai suatu kapal yaitu kelayakan kapal tersebut untuk berlayar. Beberapa hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan kelayakan dimaksud, seperti:
a. keselamatan kapal;
b. pencegahan pencemaran dari kapal;
c. pengawakan kapal;
d. garis muat kapal dan pemuatan;
e. kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang;
f. status hukum kapal;
g. manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal; dan
h. manajemen keamanan kapal.
Pemenuhan setiap persyaratan kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud di atas harus dibuktikan dengan sertifikat dan surat kapal.

Telah dibentuk  International safety management  (ISM Code)  dalam kaitannya dengan pengoperasian kapal yang telah menyebabkan keraguan
dan kecemasan di antara pemilik kapal, operator dan manajer. Dalam konteks ini,  efek hukum ISM Code dan tindakan yang diperlukan pemilik kapal lokal untuk mematuhi Kode Etik.  ISM Code dimaksudkan  untuk memastikan keselamatan di laut, mencegah cedera manusia atau hilangnya nyawa, dan menghindari kerusakan lingkungan, khususnya lingkungan laut, dan properti. Kode ini telah ditambahkan sebagai Bab IX dari Konvensi Internasional untuk Keselamatan Jiwa di Laut (SOLAS) 1974, dan memiliki akibat hukum di tanah, sebagai Negara Pihak pada Konvensi. Kode ini ditujukan untuk mewujudkan suatu standar internasional untuk pengelolaan yang aman dan pengoperasian kapal dan untuk pencegahan polusi. Setiap pemilik kapal atau organisasi yang telah mengambil tanggung jawab atas pengoperasian kapal dari pemilik kapal
diperlukan untuk menetapkan aturan untuk pencegahan keselamatan dan polusi dan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan (SMS) oleh:
   Mendirikan praktek yang aman dalam operasi kapal dan menyediakan lingkungan kerja yang aman;
   Membangun perlindungan terhadap semua risiko yang teridentifikasi, dan
  Terus meningkatkan keterampilan manajemen keselamatan personil darat dan kapal kapal, termasuk kesiapan untuk keadaan darurat baik tentang perlindungan keselamatan dan lingkungan.

Secara garis besarnya, dapat dikatakan bahwa dalam konteks kelayakan kapal untuk berlayar,  International Maritime Organizati on  (IMO), Desember 2002, telah menerapkan International Ships and Port Facility Security  (ISPS) Code  atau Kode Internasional yang mengatur tentang keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan. ISPS inilah yang menjadi rambu dalam mengatur tentang keselamatan kapal.

Disamping beberapa prasyarat yang harus terpenuhi sebagaimana disebutkan di atas, hal lain yang tidak dapat diabaikan dalam praktek adalah
nasionalitas kapal. Nasionalitas kapal memainkan peranan yang vital dalam pelayaran karena menyoal tentang jurisdiksi negara mana yang berlaku atas kapal tersebut, termasuk didalamnya negara  mana  yang bertanggung jawab atas kapal apabila terjadi kasus dimana tindakan yang dilakukan di atau oleh kapal tersebut merupakan atribusi negara, dan perlindungan diplomatic atas nama kapal dimaksud.

Negara biasanya menjamin nasionalitas kapal dengan cara mendaftarkannya  dan  mengotorisasi kapal tersebut dengan cara mengibarkan bendera di atas kapal (bendera kapal).  Dalam hal ini, negara pendaftar atau bendera kapal memiliki kesamaan bagi negara dimana nasionalitas kapal berlaku, termasuk apakah hukum internasional atau aturan lainnya berlaku untuk keadaan di mana suatu negara menjamin nasionalitas kapal dimaksud. Pasal 5 Konvensi mengenai Laut Lepas 1958 menyebutkan bahwa “harus terdapat hubungan yang  murni antara negara dankapal; khususnya suatu negara harus secara efektif memberlakukan jurisdiksinya dan mengkontrol administrasi, teknik,  dan persoalan-persoalan lain atas kapal dimana bendera dikibarkan”.